Buntut Pemecatan Sepihak, Petugas AGD Dinkes DKI Geruduk Kantor Anies Unjuk rasa pegawa AGD di Balai Kota DKI Jalan, Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada Kamis (22/10). (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Sejumlah pekerja ambulance gawat darurat (AGD) dari Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota DKI Jalan, Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada Kamis (22/10).

Kedatangan mereka ke kantor Gubernur Anies Baswedan dengan menggenakan alat pelindung diri (APD) lengkap. Kehadiran mereka ini untuk menyampaikan kekecewaan terhadap manajemen Dinkes DKI yang memecat 3 pegawai AGD secara sepihak.

Pekerja AGD ini merupakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang masih di bawah pengawasan Dinkes DKI.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Viral Orang Mirip Anies Berendam di Sungai Sampah

"Kami menolak sistem manajemen yang secara sepihak memecat pegawai AGD Dinas Kesehatan DKI. Ada tiga orang yang di-PHK," ujar pengurus AGD bidang Advokasi Abdul Adjis ketika diwawancarai di lokasi.

Abdul meminta Gubenur Anies Baswedan sebaiknya memperhatikan kinerja Dinkes DKI. Sebab menurutnya, manajemen Dinkes yang mengurus AGD tidak transparansi memberikan informasi.

"Kami ingin Pak Anies menemui kami dan sebaiknya memperhatikan kami yang menjadi korban pemecatan secara sepihak," jelas dia.

Ilustrasi -Dua orang tenaga kesehatan memeriksa mobil ambulans yang akan masuk ke RSD Wisma Atlet Kemayoran. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/wsj.
Ilustrasi -Dua orang tenaga kesehatan memeriksa mobil ambulans yang akan masuk ke RSD Wisma Atlet Kemayoran. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/wsj.

Padahal, menurut Abdul, mereka yang telah di-PHK tak pernah melanggar aturan yang ada. Tapi lantaran mereka tak ingin menandatangani surat fakta integritas, 3 pegawai itu mendapat dampak tersebut.

"Kami dianggap membantah perintah pimpinan. Padahal kami tidak menandatangani fakta integritas. Hanya itu saja, dijadikan sebagai alasa mem-PHK kami," papar dia.

Abdul menyampaikan, pihaknya juga kecewa karena tidak dianggap sebagai fasilitas kesehatan oleh Pemprov DKI.

"Kami sudah mengupayakan dan mengadvokasi melalui jalur-jalur resmi. Tetapi tidak ada keinginan dari pihak pimpinan kami," katanya.

Baca Juga:

DPRD Dukung Anies Bongkar Rumah Pinggir Sungai Atasi Banjir

Abdul juga menambahkan, ada sebanyak 72 pegawai AGD Dinkes DKI Jakarta terancam dipecat gegara enggan menandatangani fakta integritas itu.

Abdul menyampaikan. fakta integritas tersebut berisi pernyataan manajemen yang dinilai dapat sewenang-wenang memperkerjakan pegawai AGD tersebut.

"Hanya karena mereka tidak mau menandatangani surat fakta integritas, ada 72 orang yang terancam bakal di-PHK," tuturnya.

Untuk diketahui, pekerja AGD merupakan bagian pelayanan kesehatan yang termasuk dalam lingkup tugas dan tanggung jawab Dinkes DKI.

Hal ini sesuai dengan pasal 40 Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 58 Tahun 2002, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta untuk menyelenggarakan pelayanan ambulans gawat darurat. (Asp)

Baca Juga:

Anies Diminta Tempatkan Pengungsi Banjir di Hotel

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Vaksinasi Mandiri Tidak Tambah Beban Anggaran Negara
Indonesia
Vaksinasi Mandiri Tidak Tambah Beban Anggaran Negara

Vaksinasi mandiri ini disertai aturan-aturan detilnya yang dipastikan tidak akan bentrok dengan vaksin program pemerintah.

Hari Ini, Mantu Jokowi Dilantik Jadi Wali Kota Medan
Indonesia
Hari Ini, Mantu Jokowi Dilantik Jadi Wali Kota Medan

Setelah pelantikan di hari yang sama sekitar pukul 14.00 WIB, kami kembali menggelar rapat paripurna pidato sambutan wali kota Medan di Kantor DPRD Medan.

Ratusan Rumah Rusak Pascagempa M6,8 Maluku Utara
Indonesia
Ratusan Rumah Rusak Pascagempa M6,8 Maluku Utara

"Masih terdapat masyarakat yang bertahan di dataran ketinggian atau di rumah saudara karena trauma," ujarnya.

Ribuan Pengendara Ditindak Selama Operasi Patuh Jaya, Didominasi Motor Lawan Arus
Indonesia
Ribuan Pengendara Ditindak Selama Operasi Patuh Jaya, Didominasi Motor Lawan Arus

Akibat meningkatnya pelanggaran lalu lintas telah menyebabkan terjadinya kemacetan di sejumlah ruas jalan

PSBB Proporsional Bodebek Diperpanjang hingga 25 November 2020
Indonesia
PSBB Proporsional Bodebek Diperpanjang hingga 25 November 2020

PSBB secara proporsional kawasan Bodebek berakhir pada 27 Oktober 2020.

Kubu AHY Sebut Jhoni Allen Cs Tidak Menghormati Proses Hukum
Indonesia
Kubu AHY Sebut Jhoni Allen Cs Tidak Menghormati Proses Hukum

"Mereka tidak menghormati proses hukum, hanya berkoar-koar secara politik bahwa mereka sah dan legitimate. Ketika kita bawa pada proses hukum yang formal, yang sah, malah mereka tidak ada satupun yang hadir," kata Donal

Depok dan Bogor Lakukan Jam Malam, Wagub: Ini Jadi Masukan DKI
Indonesia
Depok dan Bogor Lakukan Jam Malam, Wagub: Ini Jadi Masukan DKI

Kota Bogor telah memberlakukan jam malam sejak 29 Agustus 2020. Sedangkan Kota Depok memberlakukan jam malam sejak 31 Agustus 2020.

IPW Nilai Tuntutan Ringan Penyerang Novel Baswedan Tepat
Indonesia
IPW Nilai Tuntutan Ringan Penyerang Novel Baswedan Tepat

Neta mengklaim, kasus penyiraman Novel adalah kasus ringan, yakni penganiayaan ringan

Tokoh Pers Pendiri Kompas Jakob Oetama Meninggal Dunia
Indonesia
Tokoh Pers Pendiri Kompas Jakob Oetama Meninggal Dunia

Pendiri Kompas Gramedia, Jakob Oetama meninggal dunia pada Rabu (9/9) di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, Jakarta Utara

Anies Klaim Banjir di Jakarta Sudah Surut
Indonesia
Anies Klaim Banjir di Jakarta Sudah Surut

"Dini hari jam 3 pagi tadi dipastikan 100 persen sudah surut," kata Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan