Buntut Pemecatan Sepihak, Petugas AGD Dinkes DKI Geruduk Kantor Anies Unjuk rasa pegawa AGD di Balai Kota DKI Jalan, Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada Kamis (22/10). (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Sejumlah pekerja ambulance gawat darurat (AGD) dari Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota DKI Jalan, Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada Kamis (22/10).

Kedatangan mereka ke kantor Gubernur Anies Baswedan dengan menggenakan alat pelindung diri (APD) lengkap. Kehadiran mereka ini untuk menyampaikan kekecewaan terhadap manajemen Dinkes DKI yang memecat 3 pegawai AGD secara sepihak.

Pekerja AGD ini merupakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang masih di bawah pengawasan Dinkes DKI.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Viral Orang Mirip Anies Berendam di Sungai Sampah

"Kami menolak sistem manajemen yang secara sepihak memecat pegawai AGD Dinas Kesehatan DKI. Ada tiga orang yang di-PHK," ujar pengurus AGD bidang Advokasi Abdul Adjis ketika diwawancarai di lokasi.

Abdul meminta Gubenur Anies Baswedan sebaiknya memperhatikan kinerja Dinkes DKI. Sebab menurutnya, manajemen Dinkes yang mengurus AGD tidak transparansi memberikan informasi.

"Kami ingin Pak Anies menemui kami dan sebaiknya memperhatikan kami yang menjadi korban pemecatan secara sepihak," jelas dia.

Ilustrasi -Dua orang tenaga kesehatan memeriksa mobil ambulans yang akan masuk ke RSD Wisma Atlet Kemayoran. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/wsj.
Ilustrasi -Dua orang tenaga kesehatan memeriksa mobil ambulans yang akan masuk ke RSD Wisma Atlet Kemayoran. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/wsj.

Padahal, menurut Abdul, mereka yang telah di-PHK tak pernah melanggar aturan yang ada. Tapi lantaran mereka tak ingin menandatangani surat fakta integritas, 3 pegawai itu mendapat dampak tersebut.

"Kami dianggap membantah perintah pimpinan. Padahal kami tidak menandatangani fakta integritas. Hanya itu saja, dijadikan sebagai alasa mem-PHK kami," papar dia.

Abdul menyampaikan, pihaknya juga kecewa karena tidak dianggap sebagai fasilitas kesehatan oleh Pemprov DKI.

"Kami sudah mengupayakan dan mengadvokasi melalui jalur-jalur resmi. Tetapi tidak ada keinginan dari pihak pimpinan kami," katanya.

Baca Juga:

DPRD Dukung Anies Bongkar Rumah Pinggir Sungai Atasi Banjir

Abdul juga menambahkan, ada sebanyak 72 pegawai AGD Dinkes DKI Jakarta terancam dipecat gegara enggan menandatangani fakta integritas itu.

Abdul menyampaikan. fakta integritas tersebut berisi pernyataan manajemen yang dinilai dapat sewenang-wenang memperkerjakan pegawai AGD tersebut.

"Hanya karena mereka tidak mau menandatangani surat fakta integritas, ada 72 orang yang terancam bakal di-PHK," tuturnya.

Untuk diketahui, pekerja AGD merupakan bagian pelayanan kesehatan yang termasuk dalam lingkup tugas dan tanggung jawab Dinkes DKI.

Hal ini sesuai dengan pasal 40 Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 58 Tahun 2002, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta untuk menyelenggarakan pelayanan ambulans gawat darurat. (Asp)

Baca Juga:

Anies Diminta Tempatkan Pengungsi Banjir di Hotel

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ini Masaslah yang Timbul Jika Pemerintah Akui Demokrat Versi KLB
Indonesia
Ini Masaslah yang Timbul Jika Pemerintah Akui Demokrat Versi KLB

Jika SK pengesahan KLB diterbitkan maka juga dipastikan adanya gugatan keperdataan

[Hoaks atau Fakta]: BPJS Kesehatan Berikan Bantuan Rp 78 Juta
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: BPJS Kesehatan Berikan Bantuan Rp 78 Juta

Beredar SMS yang berisikan bantuan dari BPJS Kesehatan berupa cek sebesar Rp 78 Juta dengan disertai tautan yang dikases melalui media sosial

ICW Sebut Orientasi Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi Tidak Jelas
Indonesia
ICW Sebut Orientasi Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi Tidak Jelas

Pemerintah dan DPR dapat memprioritaskan pembahasan sejumlah produk legislasi penguat upaya pemberantasan korupsi

Minta Netizen Tak Perkeruh Kasusnya, Jerinx: Menang Jadi Arang Kalah Jadi Abu
Indonesia
Minta Netizen Tak Perkeruh Kasusnya, Jerinx: Menang Jadi Arang Kalah Jadi Abu

Adam Deni juga angkat bicara ihwal proses mediasi tersebut

1.749 Rumah Ibadah di Bandung Sudah Tersertifikasi
Indonesia
1.749 Rumah Ibadah di Bandung Sudah Tersertifikasi

Sesuai dengan amanat UUD terkait tugas pokok dan fungsi pemerintah yaitu harus memberi rasa aman dan nyaman kepada warganya.

Sejumlah Pimpinan Perusahaan Jadi Tersangka karena Paksa Karyawan Ngantor
Indonesia
Sejumlah Pimpinan Perusahaan Jadi Tersangka karena Paksa Karyawan Ngantor

Polda Metro Jaya menindak dua perusahaan di luar sektor esensial dan kritikal yang melanggar PPKM Darurat.

Wacana Amandemen UUD 1945 Terjebak di Isu PPHN, Pimpinan DPD: Saya Merasa Aneh
Indonesia
Wacana Amandemen UUD 1945 Terjebak di Isu PPHN, Pimpinan DPD: Saya Merasa Aneh

Mahyudin juga menyadari untuk terwujudnya amandemen khususnya Pasal 22D bukan perkara mudah

Polri Tambah Pasukan di Pos Penyekatan Saat Idul Adha
Indonesia
Polri Tambah Pasukan di Pos Penyekatan Saat Idul Adha

Ini semuanya total ada 1.038 lokasi penyekatan

Terjadi Lonjakan Jumlah Penumpang Kereta ke Luar Jakarta Saat Libur Panjang
Indonesia
Terjadi Lonjakan Jumlah Penumpang Kereta ke Luar Jakarta Saat Libur Panjang

Sedangkan jumlah kereta api yang berangkat dari Stasiun Gambir adalah 9 KA dengan 2.513 penumpang

Gibran Positif COVID-19, Satgas Akui Varian Delta tak Bisa Dikendalikan
Indonesia
Gibran Positif COVID-19, Satgas Akui Varian Delta tak Bisa Dikendalikan

"Varian Delta ini sudah nggak bisa dikendalikan lagi. Penularannya bisa kapan saja dimana saja. Selama kita disiplin prokes bisa mengurangi (terpapar)," kata Ahyani.