Buntut OTT UNJ, MAKI Laporkan Deputi Penindakan KPK ke Dewas Koordinator MAKI Boyamin Saiman (Foto ANTARA/ I.C.Senjaya)

MerahPutih.Com - Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) melaporkan Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Karyoto ke Dewan Pengawas KPK, Selasa (26/5).

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menduga Karyoto telah melanggar etik terkait operasi tangkap tangan (OTT) pejabat Universitas Negeri Jakarta (UNJ) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada 20 Mei 2020 lalu.

Baca Juga:

Pandemi Corona Diklaim Tak Mampu Kembalikan Kehidupan Normal Seperti Sedia Kala

"Pada hari ini, Selasa tanggal 26 Mei 2020 Masyarakat Antikorupsi Indonesia, via email telah menyampaikan surat kepada Dewan Pengawas KPK berupa laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh Karyoto selaku Deputi Bidang Penindakan KPK dalam memberikan release kegiatan tangkap tangan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 20 Mei 2020," kata Boyamin dalam keterangannya, Selasa (26/5).

Koordinator MAKI Boyamin Saiman
Koordinator MAKI Boyamin Saiman. (MP/Ponco Sulaksono

Boyamin menjelaskan sejumlah dugaan pelanggaran etik Karyoto terkait kegiatan OTT pejabat UNJ di Kemendikbud. Boyamin menduga, OTT tersebut dilakukan KPK tanpa perencanaan matang dan tidak detail mulai dari penerimaan pengaduan masyarakat sampai dengan keputusan untuk melakukan giat Tangkap Tangan.

Hal ini, kata Boyamin, setidaknya tercermin dari langkah KPK melimpahkan kasus ini ke kepolisian dengan alasan tidak ada unsur penyelenggara negara yang terlibat. Padahal, KPK seharusnya sudah mengetahui modus dan pihak penyelenggara negara yang terlibat jika OTT dilakukan secara matang dan rinci.

"Semestinya sebelum melakukan kegiatan tangkap tangan sudah dipastikan apa modusnya apakah suap atau gratifikasi dan siapa Penyelenggara Negaranya sehingga ketika sudah dilakukan giat Tangkap Tangan tidak mungkin tidak ditemukan Penyelenggara Negaranya," jelas dia.

Boyamin menduga, OTT tersebut tidak melibatkan Jaksa yang bertugas di KPK. Menurutnya, jika melibatkan Jaksa, OTT tersebut tidak akan gagal karena sudah memiliki perencanaan yang matang.

"Dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan penanganan perkara termasuk OTT semestinya melibatkan Jaksa sebagai pengendali penanganan perkara untuk memastikan materi substansi peristiwa, kapan eksekusi penangkapan dan penahanan, kewenangan para pihak, dan analisis SWOT-nya," katanya.

Tak hanya itu, Boyamin menduga OTT pejabat UNJ juga dilakukan dengan tidak tertib dan tidak lengkap administrasi Penyelidikan sebagaimana ditentukan SOP dan KUHAP terkait pengamanan sesorang atau penangkapan serta permintaan keterangan para pihak.

Posedur standar tangkap tangan adalah dilakukan penyadapan terhadap pihak-pihak terkait. Boyamin meyakini penyadapan terkait OTT tersebut tanpa izin Dewan Pengawas, atau jika tidak dilakukan Penyadapan maka telah melanggar SOP KPK.

"Semestinya jika Giat Tangkap Tangan ini bagus dengan segala administrasnya maka potensi gagal adalah kecil," imbuhnya.

Tak hanya soal kegiatan tangkap tangannya, MAKI juga melaporkan Karyoto terkait keterangan pers yang disampaikannya mengenai OTT tersebut. Boyamin menduga, rilis itu atas inisiatif Karyoto sendiri. Padahal, arahan dan evaluasi Dewan Pengawas KPK menyatakan hanya Juru Bicara dan Pimpinan KPK yang diperkenankan memberikan pernyataan kepada media terkait penanganan suatu perkara.

Selain itu, dalam keterangan pers tersebut, Karyoto juga menyebut nama lengkap atau tanpa inisial pihak-pihak yang diamankan dan diperiksa KPK. Menurut Boyamin nama-nama pihak seharusnya menggunakan inisial demi azas praduga tidak bersalah.

"Selama ini rilis atau konferensi pers KPK atas kegiatan tangkap tangan ( OTT ) selalu dengan penyebutan inisial untuk nama-nama yang terkait dengan OTT," katanya.

Boyamin juga menduga Karyoto menyampaikan hal yang tidak benar dalam keterangan pers yang disampaikannya. Terutama dalam narasi pembukaan rilis yang menyatakan, 'merespon pertanyaan rekan-rekan wartawan soal informasi adanya kegiatan OTT, dapat kami jelaskan sbb'.

Baca Juga:

Selama Lebaran, Arus Pergerakan Warga di Jabodetabek Dinilai Terkendali

"Hal ini diduga tidak benar karena informasi OTT tidak bocor sehingga tidak ada wartawan yang menanyakan kabar OTT dan diduga OTT diberitahukan oleh Karyoto kepada wartawan dalam bentuk rilis," paparnya.

Boyamin mengaku pihaknya membatasi diri untuk tidak memasuki pokok perkara. Boyamin menyerahkan kepada Dewas KPK untuk menindaklanjuti laporannya tersebut.

"Selanjutnya menyerahkan sepenuhnya kepada Dewas KPK untuk menindaklanjuti laporan ini sesuai ketentuan yang berlaku," pungkasnya.(Pon)

Baca Juga:

Jawa Timur Kini Jadi Wilayah Dengan Laju Pertambahan Pasien Corona Terbanyak

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemerintah Dinilai Perlu Evaluasi Alutsista TNI
Indonesia
Pemerintah Dinilai Perlu Evaluasi Alutsista TNI

Evaluasi lembaga pendidikan TNI juga harus dilakukan

Puluhan Santri Gontor Positif Terjangkit COVID-19
Indonesia
Puluhan Santri Gontor Positif Terjangkit COVID-19

Hasil uji lab PCR tes ini disampaikan Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni.

Dirut Pertamina Belum Pastikan Penyebab Ledakan di Kilang Minyak Indramayu
Indonesia
Dirut Pertamina Belum Pastikan Penyebab Ledakan di Kilang Minyak Indramayu

Saat ini dilakukan juga pemblokiran jalan menuju sekitar lokasi kejadian, dibantu oleh TNI

Debat Pilwakot Solo, Gibran Libatkan Akademisi dan Bagyo Belajar dari Mantan Birokrat
Indonesia
Debat Pilwakot Solo, Gibran Libatkan Akademisi dan Bagyo Belajar dari Mantan Birokrat

"Saya sudah dikasih tahu KPU Solo debat paslon tahap pertama diadakan tanggal 6 November. Saya bersama Pak Teguh (cawawali) telah melaksanakan simulasi debat terbuka," ujar Gibran

Kantor TNI dan Polri Diusulkan Jadi Tempat Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Kantor TNI dan Polri Diusulkan Jadi Tempat Vaksinasi COVID-19

Penggunaan kantor-kantor milik TNI dan Polri tersebut bisa digunakan sebagai langkah pencegahan

Ketua BPK Jadi Saksi Meringankan di Sidang Kasus Suap Rizal Djalil
Indonesia
Ketua BPK Jadi Saksi Meringankan di Sidang Kasus Suap Rizal Djalil

Rizal didakwa menerima suap sebesar Rp 1,3 miliar

[HOAKS atau FAKTA]: Catat, Tanggal Ini Ngisi Bensin di SPBU Seluruh Indonesia Bakal Gratis
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Catat, Tanggal Ini Ngisi Bensin di SPBU Seluruh Indonesia Bakal Gratis

Pengguna Facebook Ade Mamoto mengunggah sebuah narasi yang menyatakan bahwa pada tanggal 29-30 Februari 2021, SPBU di seluruh Indonesia akan melayani pengisian gratis bagi pengendara kendaraan bermotor.

Polisi Cari Saksi Terkait Tewasnya Pengawal Rizieq, Dimulai dari Sentul
Indonesia
Polisi Cari Saksi Terkait Tewasnya Pengawal Rizieq, Dimulai dari Sentul

Polisi menegaskan semua saksi dilengkapi dengan bukti pendukung

DPO Teroris Ditangkap di Pasar Minggu, Tiga Masih Buron
Indonesia
DPO Teroris Ditangkap di Pasar Minggu, Tiga Masih Buron

Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri kembali menangkap seorang terduga teroris di Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

BMKG Minta Masyarakat Waspadai Hujan Disertai Petir dan Angin di Jaksel
Indonesia
BMKG Minta Masyarakat Waspadai Hujan Disertai Petir dan Angin di Jaksel

Sedangkan wilayah Jakarta Selatan diperkirakan cerah berawan dan Jakarta Timur diperkirakan berawan