Buntut Nobar Liga 2, Pemilik Kafe di Solo Terancam UU Wabah Penyakit Menular Satpol PP Solo membubarkan nobar Grup C Liga 2 antara Persis Solo Vs Persijap Jepara. (MP/Ismail)

MerahPutih.com - Satu pemilik kafe di Solo terancam UU Wabah Penyakit Menular karena nekat menggelar nonton bareng Grup C Liga 2 2021 antara Persis Solo vs AHHA PS Pati pada 26 September 2021. Kasus tersebut sekarang ditangani Satreskrim Polresta Surakarta.

Kapolresta Solo, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan, terdapat satu lokasi usaha cafe ditindak secara hukum karena kedapatan menggelar nobar Liga 2 antara Persis Solo vs AHHA PS Pati. Kasus tersebut saat ini telah melakukan proses penyelidikan.

Baca Juga

Tekuk Badak Lampung, Dewa United FC Raih Kemenangan Ketiga di Liga 2

"Rangkaian proses penyelidikan dan gelar perkara, cafe tersebut terbukti melanggar Undang-Undang Karantina Kesehatan dan Wabah Penyakit Menular," kata Ade, Selasa (12/10).

Ia mengatakan kasus ini sekarang masuk gelar perkara dan naik ke tingkat sidik. Namun, untuk penetapan perkara masih butuh penyidikan lebih lanjut.

"Sudah ada sembilan orang saksi kami telah diperiksa. Mulai dari pemilik, pengelola hingga karyawan cafe yang berada di kawasan Kelurahan Manahan," kata dia

Mantan Kapolres Karanganyar ini menegaskan dengan kasus ini sebelumnya sudah beberapa peringatan agar masyarakat tidak menggelar nobar. Namun kenyataan di lapangan masih ada yang nekat adakan nobar.

"Pertandingan Liga 2 digelar tanpa penonton, baik itu nonton langsung maupun nobar. Pertandingan ini disiarkan secara langsung di televisi online. Silahkan menyaksikan di rumah masing-masing," tegas Ade.

Kapolresta Solo, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak. Foto: MP/Ismail

Ia menambahkan jelang pertandingan Derbi Mataram yang mempertemukan Persis Solo vs PSIM Yogyakarta di Stadion Manahan Selasa (12/10), Polresta Surakarta meminta pada masyarakat menahan diri tidak nobar

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka menyerahkan pada Polresta Surakarta untuk menangani kasus itu. Kasus itu menjadi peringatan masyarakat untuk menahan diri untuk nonton di rumah.

"Jangan mencoba menggelar nobar Liga 2. Kalau nekat akan ditindak secara hukum," kata Gibran. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga

Dua Kali Menang Beruntun, Dewa United Puncaki Klasemen Grup B Liga 2

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[Hoaks atau Fakta]:  Adidas Bagikan Sepatu Gratis
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Adidas Bagikan Sepatu Gratis

Klaim serupa juga pernah dibahas Turn Back Hoax pada awal September 2020 lalu

Pemerintah Sebut 26 Juta Orang Sudah Disuntik Vaksin COVID-19
Indonesia
Pemerintah Sebut 26 Juta Orang Sudah Disuntik Vaksin COVID-19

Pemerintah terus menggencarkan program vaksinasi COVID-19 nasional.

Pimpinan Komisi III Dukung Perluasan Pembatasan Orang Asing Masuk Indonesia
Indonesia
Pimpinan Komisi III Dukung Perluasan Pembatasan Orang Asing Masuk Indonesia

Memang sudah saatnya ada kebijakan seperti yang dikeluarkan Kemenkumham

Wagub Klarifikasi Beredarnya Surat Pemprov DKI Minta Sumbangan ke Dubes
Indonesia
Wagub Klarifikasi Beredarnya Surat Pemprov DKI Minta Sumbangan ke Dubes

"Itu bukan ke dubes, itu disampaikan ke seluruh elemen," ujar Riza di Jakarta, Jumat (2/7).

Galeri Salapak, Tempat UMKM Bandung Pasarkan Produk
Indonesia
Galeri Salapak, Tempat UMKM Bandung Pasarkan Produk

Sebanyak 80 pelaku usaha mikro dengan 90 produk yang telah bergabung di Galeri Salapak. Mulai dari fesyen, kerajinan, hingga kuliner.

Polda Metro Ringkus 2 Pelaku Pemalsuan Surat Hasil Tes COVID-19
Indonesia
Polda Metro Ringkus 2 Pelaku Pemalsuan Surat Hasil Tes COVID-19

Polda Metro Jaya meringkus dua orang pelaku pemalsuan dokumen hasil tes COVID-19 masing-masing berinisial MI dan NFA.

Anies: Kita Perlu Menuntaskan Kapan Akan Masuk Aman
Indonesia
Anies: Kita Perlu Menuntaskan Kapan Akan Masuk Aman

Namun di sisi lain, jumlah kasus baru di Ibu Kota masih mencapai 2.000-3.000 orang per hari

Golkar Kecam Ketua DPRD DKI Jegal Langkah Anies Jual Saham Bir Delta
Indonesia
Golkar Kecam Ketua DPRD DKI Jegal Langkah Anies Jual Saham Bir Delta

Kata dia lagi, berdasarkan aturan, pemerintah dapat menjual kepemilikan saham di perusahaan daerah baik seluruhnya atau sebagian setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD.