Buntut Mundurnya Belva, Pemerintah Harus Berhati-hati Rekrut Pejabat Pakar hukum dari Universitas Al-Azhar Suparji Ahmad (Foto: alazhar.ac id)

MerahPutih.Com - Pakar Hukum Suparji Ahmad menilai, kasus mundurnya Belva Devara sebagai Staf Khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus jadi momentum bagi pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam menunjuk pejabat.

Apalagi, proyek Ruangguru yang digagas Belva menimbulkan polemik karena menyerap anggaran yang besar.

Baca Juga:

ICW Minta Kemsesneg Buka Informasi Soal Pengangkatan Stafsus Presiden

Ia mengatakan langkah Belva harus diapresiasi, meskipun tudingan publik terkait proyek triliuan itu belum tentu benar.

CEO Ruangguru Belva Devara bersama Presiden Jokowi
Belva Devara bersama Presiden Jokowi (Foto: antaranews)

"Yang lebih utama adalah bagaimana rekruitmen pejabat dilakukan secara selektif sehingga tidak timbul masalah di kemudian hari. Supaya tidak menimbulkan polemik, proyek tersebut harus dilakukan secara transparan," kata Suparji kepada wartawan, Rabu (22/4).

Untuk mencegah dugaan konflik kepentingan, Suparji mewanti-wanti agar Presiden Joko Widodo agar lebih berhati-hati dalam merekrut pejabat.

Di tengah pandemi corona, Suparji meminta pejabat agar lebih sensitif, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial.

"Dengan peristiwa ini menjadi pelajaran bagi semuanya, khususnya pejabat untuk tidal membawa ruang privat ke ruang publik," jelas Suparji.

"Ketika menjadi pejabat publik harus sudah selesai dengan masalah privatnya," pungkas Guru Besar Universitas Al Azhar Indonesia ini.

Belva sebelumnya menjelaskan soal alasan pengunduran dirinya sebagai Staf Khusus Presiden Joko Widodo.

Ia mengaku tidak ingin berpolemik soal Ruang Guru, yang terlibat dalam program Kartu Prakerja.

Baca Juga:

Belva Devara Resmi Mengundurkan Diri Sebagai Stafsus Jokowi

Namun Devara berkeyakinan tidak ada masalah dengan keterlibatan Ruang Guru, yang dia pimpin, dalam program Kartu Prakerja. Menurutnya, kebijakan itu sudah sesuai dengan aturan.

"Seperti yang telah dijelaskan oleh Kementerian Koordinator Perekonomian dan Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja (PMO), proses verifikasi semua mitra Kartu Prakerja sudah berjalan sesuai aturan yang berlaku, dan tidak ada keterlibatan yang memunculkan konflik kepentingan. Pemilihan pun dilakukan langsung oleh peserta pemegang Kartu Prakerja,"tandasnya.(Knu)

Baca Juga:

Mundur Dari Stafsus Jokowi, Belva Devara Dipuji Politisi PSI



Eddy Flo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH