Buntut Kasus Gubernur Sulsel, KPK Buka Peluang Usut Korupsi Reklamasi Makassar New Port Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah (tengah) dikawal petugas setibanya di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (27/2). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal mengembangkan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah.

Lembaga antikorupsi akan mendalami dugaan penerimaan gratifikasi lain dari sejumlah perusahaan yang mendapatkan izin maupun proyek dari Nurdin.

Baca Juga

Gubernur Sulsel Nurdin Bantah Terlibat Korupsi, Begini Tanggapan KPK

"Kami memahami harapan masyarakat terkait penanganan perkara ini. Tim akan segera menyusun rencana kegiatan penyidikannya," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi, Senin (1/3) malam.

Seiring terbongkarnya 'borok' Nurdin, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mendesak KPK mengusut dugaan korupsi terkait penerbitan izin tambang pasir laut di Pulau Kodingareng dan proyek strategis nasional Makassar New Port (MNP).

Jatam menyebut ada 15 izin usaha pertambangan di wilayah tangkap nelayan Kodingareng yang mendapat izin dari Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah. Dari 14 IUP, empat perusahaan di antaranya bersatus operasi produksi, antara lain PT Banteng Laut Indonesia, PT Alefu Karya Makmur, PT Nugraha Indonesia Timur, dan PT Berkah Bumi Utama.

Jatam mendesak KPK mendalami adanya dugaan keterlibatan Nurdin Abdullah dan sejumlah orang terdekatnya dalam memuluskan operasi tambang pasir laut di Pulau Kodingareng dan proyek strategis nasional Makassar New Port (MNP).

Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dihadirkan pada jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Minggu (28/2/2021) . ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/rwa.
Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dihadirkan pada jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Minggu (28/2/2021) . ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/rwa.

Jatam menduga terkait proyek reklamasi MNP Nurdin mengambil keuntungan melalui perusahaan koleganya, PT Banteng Laut Indonesia.

Adapun Komisaris Utama PT Banteng Laut Indonesia adalah Sunny Tanuwidjaja, Staf Khusus mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Sunny juga tercatat sebagai Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaristas Indonesia (PSI).

Ali memastikan pihaknya akan mendalami segala informasi yang berkembang terkait kasus suap yang menjerat Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah. Bahkan, KPK akan menindaklanjuti dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini.

"Kami memastikan, segala informasi yang berkembang akan dilakukan konfirmasi kepada para saksi yang akan dipanggil dan diperiksa. Apabila ditemukan bukti permulaan cukup keterlibatan pihak lain tentu KPK akan tindaklanjuti," tegas Ali.

Namun, Ali tak merinci siapa-siapa saja pihak yang diduga terlibat dan bakal diperikaa penyidik KPK. Termasuk saat disinggung Sunny Tanuwidjaja.

"Tentu fokus lebih dahulu pada pembuktian unsur-unsur pasal sangkaan saat ini," kata Ali.

Diketahui, Nurdin dan Sekretaris Dinas PUPR Provinsi Sulsel Edy Rahmat, serta Direktur PT Agung Perdana Bulukumba (APB) Agung Sucipto ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2020-2021.

Dugaan rasuah Nurdin dibongkar KPK melalui Oprasi Tangkap Tangan (OTT) pada Jumat (26/2) lalu. Terkait suap, Nurdin diduga menerima Rp 2 miliar dari Agung Sucipto melalui Edy Rahmat. Namun, lembaga antikorupsi belum mau membuka secara gamblang soal penerimaan gratifikasi Nurdin dari sejumlah pihak senilai Rp3,4 miliar. (Pon)

Baca Juga

PDIP Tegaskan Tidak akan Intervensi Proses Hukum Terkait Kasus Nurdin Abdullah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Calon Penumpang Bisa Ikut Rapid Test di Bandara YIA
Indonesia
Calon Penumpang Bisa Ikut Rapid Test di Bandara YIA

Rapid test disiapkan bagi calon penumpang yang belum melampirkan surat keterangan sehat.

Gegara COVID-19, Partisipasi Pemilih di Pilkada 2020 Diprediksi Anjlok
Indonesia
Gegara COVID-19, Partisipasi Pemilih di Pilkada 2020 Diprediksi Anjlok

Ken menambahkan, situasi pandemi COVID-19 ini akan berdampak pada kegiatan pemberian suara pada Pilkada 2020.

Penumpang KRL Diwajibkan Pakai KMT, KCI Dinilai Raup Untung dari Jualan Kartu
Indonesia
Penumpang KRL Diwajibkan Pakai KMT, KCI Dinilai Raup Untung dari Jualan Kartu

Regulasi ini patut diduga KCI sengaja mendapatkan penghasilan dari jualan kartu, padahal core business nya adalah menjual jasa transportasi.

Kapolri Pertama hingga Sultan Baabullah Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional
Indonesia
Kapolri Pertama hingga Sultan Baabullah Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional

Pemberian gelar pahlawan akan diberikan Presiden Joko Widodo pada 10 November 2020 di Istana Negara.

Disdik DKI Uji Cobakan 85 Sekolah Belajar Tatap Muka, Berikut Daftarnya
Indonesia
Disdik DKI Uji Cobakan 85 Sekolah Belajar Tatap Muka, Berikut Daftarnya

Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta menyebut, hanya ada 85 sekolah di Jakarta yang ikut serta dalam uji coba pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah pada Rabu 7 April 2021 besok.

Maria Lumowa Segera Diperiksa Soal Pembobolan Bank Senilai Rp1,7 Triliun
Indonesia
Maria Lumowa Segera Diperiksa Soal Pembobolan Bank Senilai Rp1,7 Triliun

Pemeriksaan dilakukan usai Maria memilih pengacara dari lis yang diberikan oleh Kedutaan Besar Belanda.

Misa Natal di Katedral Jakarta Hanya Diikuti Jemaah Yang Miliki QR Code
Indonesia
Misa Natal di Katedral Jakarta Hanya Diikuti Jemaah Yang Miliki QR Code

Misa Natal tatap muka hanya boleh diikuti oleh anggota keluarga Paroki Gereja Katedral Jakarta yang berusia 18 tahun hingga 59 tahun dan telah mendaftar secara daring sebelumnya.

Pemerintah Pusat Didesak Segera Produksi Massal Pendeteksi COVID-19 dan APD
Indonesia
Pemerintah Pusat Didesak Segera Produksi Massal Pendeteksi COVID-19 dan APD

Alat pendeteksi COVID-19 tersebut meliput PCR test kit, test kit berbasis RT Lamp Turbidimetri dan Kolorimetri, serta non PCR Rapid Diagnostic Kit (RDT), ventilator

Slovenia Umumkan Pandemi COVID-19 Berakhir
Indonesia
Slovenia Umumkan Pandemi COVID-19 Berakhir

Slovenia mengonfirmasi kurang dari tujuh kasus baru setiap hari selama dua pekan belakangan.

Paus Bertolak ke Irak, Perjalanan Bersejarah Sekaligus Penuh Risiko
Dunia
Paus Bertolak ke Irak, Perjalanan Bersejarah Sekaligus Penuh Risiko

Paus Fransiskus meninggalkan Roma, Italia, pada Jumat (5/3), untuk memulai kunjungan selama empat hari ke Irak.