BUMN Terbelit Banyak Masalah, Politikus PDIP Kritik Jargon AKHLAK Kantor Kementerian BUMN. (Foto: bumn.go.id)

MerahPutih.com - Jargon AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) yang menjadi tagline Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan Erick Thohir dinilai masih jauh dari implementasi.

Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto menyoroti jargon yang digunakan oleh Kementerian BUMN era Erik Thohir. Menurutnya, jargon tersebut masih jadi slogan kosong.

Baca Juga:

Stafsus BUMN Bantah Keterlibatan Erick Thohir dalam Permainan Tes PCR

"Dari sisi konsep atau di atas kertas tagline AKHLAK sangat bagus. Dan cukup relevan," kata Darmadi kepada wartawan, Minggu, (7/11).

Ia menilai, tagline tersebut bertolakbelakang dengan kondisi beberapa BUMN yang terbelit sejumlah persoalan termasuk persoalan pucuk pimpinannya yang diduga ikut terlibat bisnis PCR.

"Kenyataannya tagline itu seperti slogan kosong saja. Faktanya banyak BUMN kolaps. Kondisi itu terjadi tentu saja karena budaya korupsinya masih cukup kental," tegas dia.

Menurut Darmadi, sepanjang tidak ada komitmen yang kuat terhadap perbaikan sistem, maka sepanjang itu pula BUMN dengan slogan apapun akan tetap terjebak dalam budaya korupsi.

"Pemimpinnya saja kini diduga ikut bisnis alkes. Inikan istilahnya seperti menepuk air dalam dulang memercik ke muka sendiri. Bagaimana mau menerapkan konsep AKHLAK kalau pucuk pimpinannya saja tak transparan," ujarnya.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengingatkan, slogan AKHLAK mestinya jadi pedoman jajaran BUMN dalam melaksanakan tugasnya.

Kantor Kementerian BUMN.  (Foto: Antara)
Kantor Kementerian BUMN. (Foto: Antara)

"AKHLAK itu nilai-nilai yang dianut. Nilai Yang dianut (Shared Value) itu masuk dalam salah satu dari Mc Kinsey 7S Framork, keberhasilan BUMN mutlak juga harus diikuti 6S lainnya" imbuhnya.

Legislator dapil DKI Jakarta III ini meminta Kementerian BUMN membumikan nilai-nilai ini ke seluruh perusahaan pelat merah.

"Jangan sampai tagline AKHLAK jadi slogan saja tanpa implementasi yang konkret dan terukur," kata dia. (Pon)

Baca Juga:

PKS Nilai Usul Golkar soal Pembubaran Kementerian BUMN Mengada-ada

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Cegah Wali Kota Ambon ke Luar Negeri
Indonesia
KPK Cegah Wali Kota Ambon ke Luar Negeri

Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM menerima surat permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy (RL).

 13 Ribu Karyawan Mall di DIY Terancam PHK
Indonesia
13 Ribu Karyawan Mall di DIY Terancam PHK

Misal ketika ada PHK atau dirumahkan, gajinya harus menjadi tanggung jawab bersama

Ketua DPR Wanti-wanti Lonjakan Kasus COVID-19 pada Libur Natal-Tahun Baru
Indonesia
Ketua DPR Wanti-wanti Lonjakan Kasus COVID-19 pada Libur Natal-Tahun Baru

Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan program vaksinasi COVID-19.

5.000 Pemudik Tiba di Terminal Giwangan, Kepadatan Diprediksi Terjadi Besok
Indonesia
5.000 Pemudik Tiba di Terminal Giwangan, Kepadatan Diprediksi Terjadi Besok

Ribuan pemudik mulai berdatangan di terminal Giwangan di Kota Yogyakarta. Ratusan bus terpantau masuk ke terminal ini secara bergantian.

Pemprov DKI Tambah Tempat Vaksinasi Moderna dan Pfizer, Ini Lokasinya
Indonesia
Pemprov DKI Tambah Tempat Vaksinasi Moderna dan Pfizer, Ini Lokasinya

Vaksinasi Moderna dan Pfizer terbuka untuk masyarakat umum. Tepatnya, masyarakat berusia 18 tahun ke atas untuk vaksin Moderna dan masyarakat umum 12 tahun ke atas untuk vaksin Pfizer.

[HOAKS atau FAKTA]: MA Putuskan COVID-19 Berakhir
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: MA Putuskan COVID-19 Berakhir

Putusan Mahkamah Agung No. 31 P/HUM/2022, sama sekali tidak ditemukan pernyataan tentang berakhirnya pandemi COVID-19.

Pemerintah Diminta Cermati Wacana Syarat Perjalanan di Tengah Naiknya Kasus COVID-19
Indonesia
Pemerintah Diminta Cermati Wacana Syarat Perjalanan di Tengah Naiknya Kasus COVID-19

Organda berharap agar pemerintah lebih cermat dalam menentukan kebijakan terkait pemberlakuan kembali syarat perjalanan di sektor transportasi.

Pejabat Eselon 2 dan 3 Kota Tangerang Harus Kerja di Kantor
Indonesia
Pejabat Eselon 2 dan 3 Kota Tangerang Harus Kerja di Kantor

"Pejabat eselon dua dan tiga tetap melaksanakan work from office, mereka harus tetap melaksanakan tugasnya di kantor ataupun di lapangan agar memudahkan koordinasi, pengecualian kalau dalam kondisi sedang sakit," kata Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah.

Ada Kasus COVID-19 saat PTM, Sekolah Bakal Ditutup Sementara
Indonesia
Ada Kasus COVID-19 saat PTM, Sekolah Bakal Ditutup Sementara

Kemendikbudristek telah melakukan survei terhadap sekolah yang melakukan pembelajaran tatap muka (PTM).

Ratusan Warga Gambir Serbu Vaksinasi Keliling
Indonesia
Ratusan Warga Gambir Serbu Vaksinasi Keliling

Ratusan warga Gambir mengikuti suntik vaksin COVID-19 di Gerai Vaksinasi Keliling Presisi.