BUMN Nindya Karya Didakwa Rugikan Negara Rp 313,3 Miliar Gedung Nindya Karya. Foto: Jauzi13

MerahPutih.com - Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan surat dakwaan kepada PT Nindya Karya (Persero) sebagai terdakwa I dan PT Tuah Sejati sebagai terdakwa II. Dua korporasi tersebut dianggap memperkaya diri sendiri sehingga membuat negara rugi Rp 313,3 miliar.

Berdasarkan dakwaan primer, dua terdakwa bersama Heru Sulaksono selaku Kuasa Nindya Sejati Joint Operation (JO) sebagai penyedia barang dalam proyek pembangunan dermaga bongkar Sabang telah melakukan beberapa perbuatan yang dipandang merupakan beberapa kejahatan.

Baca Juga

PT Nindya Karya Segera Diadili Atas Kasus Korupsi Proyek Dermaga Sabang

Mereka melaksanakan pekerjaan pembangunan dermaga Sabang di Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan Bebas Sabang (BPKS) tahun anggaran 2004-2011 yang bertentangan dengan regulasi.

Setidaknya, PT Nindya Karya yang merupakan perusahaan BUMN itu dinilai telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp44,7 miliar. PT Tuah Sejati Rp 50 miliar dan Heru Sulaksono Rp34 miliar.

“Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu merugikan keuangan negara sejumlah Rp313.345.743.535,19 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut,” tulis surat dakwaan.

Perbuatan keduanya merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Jo Pasal 18 UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Baca Juga

KPK Pastikan Bakal Bekukan Aset Nindya Karya

Sedangkan dakwaan subsidiair, dua terdakwa bersama Heru Sulaksono telah menguntungkan diri sendiri dengan nilai seperti dakwaan primer. Besaran kerugian negara yang mereka perbuat pun sama, yakni Rp313,3 miliar.

“Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP,” jelas surat dakwaan.

Dalam kasus ini, Nindya Karya dan Tuah Sejati ditetapkan sebagai tersangka korporasi terkait kasus korupsi pembangunan dermaga bongkar pada kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang 2006-2011.

Kedua korporasi diduga diperkaya dalam proyek senilai Rp 794 miliar dan diduga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp313 miliar.

Penyimpangan yang diduga dilakukan yaitu penunjukan langsung Nindya Sejati Join Operation sebagai pelaksana pembangunan, rekayasa penyusunan HPS (harga perkiraan sendiri) dan penggelembungan harga, serta adanya kesalahan prosedur.

KPK menduga PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati menerima keuntungan sebesar Rp 94,58 miliar dari proyek itu. Perinciannya, PT Nindya Karya sebesar Rp 44,68 miliar dan PT Tuah Sejati sebesar Rp 49,9 miliar. (Pon)

Baca Juga

KPK Periksa PT Nindya Karya Terkait Kasus Korupsi Proyek Dermaga Sabang

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sultan HB X Dorong Peningkatan Penggunaan Aksara Jawa di Ranah Digital
Indonesia
Sultan HB X Dorong Peningkatan Penggunaan Aksara Jawa di Ranah Digital

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X berharap adanya peningkatan penggunaan aksara Jawa bisa di ranah digital.

KPU Sebut Dokumen Pendaftaran Hanura, Gerindra, dan PKB Lengkap
Indonesia
KPU Sebut Dokumen Pendaftaran Hanura, Gerindra, dan PKB Lengkap

KPU menyatakan dokumen pendaftaran ketiga partai tersebut sudah lengkap dan statusnya sudah terdaftar.

Pangdam Jaya Evaluasi Anak Buahnya Terkait Kasus Rachel Vennya
Indonesia
Pangdam Jaya Evaluasi Anak Buahnya Terkait Kasus Rachel Vennya

Pangdam Jaya sekaligus Pangkogasgabpad COVID-19, Mayjen Mulyo Aji langsung mengevaluasi seluruh jajarannya buntut Rachel Vennya kabur dari karantina RSDC Wisma Atlet Pademangan.

MAKI Bakal Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli ke Kejagung
Indonesia
MAKI Bakal Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli ke Kejagung

Majelis Etik Dewan Pengawas KPK dalam putusannya menyatakan, Lili terbukti melanggar Pasal 4 ayat (2) huruf b

APBD Kota Yogyakarta 2022 Fokus Pengembangan Infrastruktur Pariwisata
Indonesia
APBD Kota Yogyakarta 2022 Fokus Pengembangan Infrastruktur Pariwisata

Anggaran belanja akan difokuskan untuk mengembangkan infrastruktur pariwisata.

Alasan Rekrut Novel Baswedan Cs Tingkatkan Kinerja Bareskrim, Kapolri Bicara Rekam Jejak
Indonesia
Alasan Rekrut Novel Baswedan Cs Tingkatkan Kinerja Bareskrim, Kapolri Bicara Rekam Jejak

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membeberkan alasan merekrut 56 pegawai KPK yang tak lulus tes wawasan kebangsaan menjadi aparatur sipil negara di Polri.

Indonesia Berpeluang Besar dalam Pengembangan Metaverse Dunia
Indonesia
Indonesia Berpeluang Besar dalam Pengembangan Metaverse Dunia

Keunggulan nilai-nilai luhur bangsa dan kearifan lokal membuat Indonesia berpeluang besar dalam pengembangan metaverse dunia.

Jaringan Mafia Tanah Jakarta Terbongkar, Libatkan Pejabat hingga Honorer BPN
Indonesia
Jaringan Mafia Tanah Jakarta Terbongkar, Libatkan Pejabat hingga Honorer BPN

Untuk tersangka pegawai BPN ada 10 orang berstatus pegawai tidak tetap dan ASN

Kota Yogyakarta Jadi Saksi Jokowi dan Prabowo Saling Memaafkan
Indonesia
Kota Yogyakarta Jadi Saksi Jokowi dan Prabowo Saling Memaafkan

Prabowo didampingi putranya Didit Hediprasetyo saat menemui Jokowi bersama keluarga.

Harga Kebutuhan Pokok Selama Bulan Juli 2022 Ini, Daging Cuma Turun Rp 100
Indonesia
Harga Kebutuhan Pokok Selama Bulan Juli 2022 Ini, Daging Cuma Turun Rp 100

Ada sejumlah bahan pokok yang harganya naik yakni gula pasir dan tepung terigu.