BUMN Kejar Potensi Wakaf Uang Rp80 Miliar Gedung BUMN. (Foto: Kementerian BUMN).

MerahPutih.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diminta untuk mendukung dan sukseskan Program Gerakan Nasional Wakaf Uang.

Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan, pihaknya berkomitmen dalam mendukung gerakan tersebut dengan potensi wakaf uang senilai Rp80 miliar.

Baca Juga:

Gali Rp180 Triliun Wakaf Uang, Jokowi Perintahkan Buat Terobosan

"Kami akan terus besarkan dan kembangkan, karena ini bagian dari solusi untuk ketahanan ekonomi yang sekarang sedang terganggu COVID-19,” kata Erick Thohir di rumah dinas wapres Jakarta, Kamis (29/1).

Erick mengatakan, akan mengkoordinasikan jajarannya untuk mengumpulkan potensi wakaf uang di berbagai BUMN.

"Kami akan membantu wakaf uang yang sedang digulirkan,” ujar Erick Thohir.

Gerakan Nasional Wakaf Uang telah diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma’ruf Amin di Istana Negara Jakarta, Senin (25/1).

Wakil Presiden Ma'ruf Amin. (Foto: Antara)
Wakil Presiden Ma'ruf Amin. (Foto: Antara)

Wapres berharap potensi wakaf di Indonesia yang mencapai Rp180 triliun per tahun, dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan berbagai program pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi kelompok fakir dan miskin.

“Potensi wakaf, yang diperkirakan mencapai Rp180 triliun per tahun, dapat diwujudkan sebagai sumber ekonomi untuk membiayai program-program yang membawa kemaslahatan luas bagi umat Islam, khususnya fuqara dan masakin,” kata Wapres Ma’ruf Aamin.

Gerakan wakaf uang tersebut merupakan upaya transformasi wakaf di Indonesia, yang selama ini hanya dikenal melalui wakaf tanah atau properti untuk kegiatan peribadatan.

"Wakaf uang memiliki fleksibilitas dalam pengembangan investasinya,” ujar Wapres. (Asp)

Baca Juga:

Wapres Sesalkan Potensi Wakaf Uang Rp180 T setahun Belum Disentuh

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PSI DKI Kritik Batas Gaji Pemilik Rumah DP 0 Jadi Rp14 Juta
Indonesia
PSI DKI Kritik Batas Gaji Pemilik Rumah DP 0 Jadi Rp14 Juta

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Eneng Malianasari mengkritik aturan baru soal batasan tertinggi penghasilan warga untuk bisa memiliki program Rumah DP 0 Rupiah sebesar Rp14 juta.

TNI Duga Kelompok Senaf Soll Pelaku Penganiayaan Dua Personil Yonif 432 Kostrad
Indonesia
TNI Duga Kelompok Senaf Soll Pelaku Penganiayaan Dua Personil Yonif 432 Kostrad

Saat insiden terjadi, kedua anggota sedang bertugas jaga pada proses pembangunan talud Sungai Brasa

Terpidana Pembobol Dana Pensiun Pertamina Rp1,4 Triliun Diciduk Tim Kejaksaan
Indonesia
Terpidana Pembobol Dana Pensiun Pertamina Rp1,4 Triliun Diciduk Tim Kejaksaan

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menciduk seorang terpidana kasus pembobolan Dana Pensiun (dapen) PT Pertamima senilai Rp1,4 triliun bernama Bety.

Mahasiswa UNS Meninggal Usai Ikuti Kegiatan Menwa
Indonesia
Mahasiswa UNS Meninggal Usai Ikuti Kegiatan Menwa

Wakil Rektor Riset dan Inovasi Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Kuncoro Diharjo membenarkan adanya mahasiswi UNS meninggal.

COVID-19 di Bangkalan Melonjak, Polisi Pantau Warga Yang Mau Masuk Surabaya
Indonesia
COVID-19 di Bangkalan Melonjak, Polisi Pantau Warga Yang Mau Masuk Surabaya

Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Bangkalan saat ini ditutup untuk sementara, sejak Sabtu (5/6/2021), sebab 18 tenaga medis dan karyawan lainnya terkonfirmasi positif COVID-19.

Menteri Haji dan Umrah Arab Sebut Jamaah Asal Indonesia Jadi Prioritas
Indonesia
Menteri Haji dan Umrah Arab Sebut Jamaah Asal Indonesia Jadi Prioritas

Kedua belah pihak juga akan terus melakukan komunikasi secara intensif

[Hoaks atau Fakta]: Kadaluarsa 25 Maret, Vaksin Sinovac Dibuat Sebelum Pandemi
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Kadaluarsa 25 Maret, Vaksin Sinovac Dibuat Sebelum Pandemi

Vaksin CoronaVac yang memiliki masa kadaluwarsa 2 tahun dan akan berakhir 25 Maret 2021 nanti, artinya bukan vaksin dibuat 2 tahun lalu pada 25 Maret 2019.

DPRD Jakarta Bedah Pasal Penyidikan dan Sanksi di Perda Penanganan COVID-19
Indonesia
DPRD Jakarta Bedah Pasal Penyidikan dan Sanksi di Perda Penanganan COVID-19

perubahan Perda atas usulan Gubernur Anies Baswedan itu bertujuan untuk menjaga kesehatan bersama. Terutama dari bahaya penularan pandemi COVID-19 di ibu kota.

Sorot PP Nomor 57/2021, Ketua DPD Minta Mendikbud Hindari Trial and Error
Indonesia
Sorot PP Nomor 57/2021, Ketua DPD Minta Mendikbud Hindari Trial and Error

Kontroversi Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), turut menyita perhatian Ketua DPD RI, LaNyalla Mattalitti.

Ketua DPC PDIP Salatiga Mundur, FX Rudy: Itu Hak Politik Kader
Indonesia
Ketua DPC PDIP Salatiga Mundur, FX Rudy: Itu Hak Politik Kader

"Maju atau mundur itu hak kader. Semua kader boleh saja kalau mundur sesuai aturan partai," ujar Rudy