BUMD DKI Tersandung Korupsi, DPRD: Tangan Dewan Relatif Terbatas Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta mengaku tak bisa secara maksimal mengawasi kerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI, khususnya Perumda Pembangunan Sarana Jaya (PSJ).

PSJ tersandung kasus korupsi mark up pembelian lahan program Rumah DP 0 Rupiah di Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur. Kini tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kalau kita bicara BUMD, ketika dia beli aset itu aset yang terpisahkan. Sehingga, tangan dewan relatif terbatas," ujar Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono saat dikonfirmasi awak media, Senin (8/3).

Baca Juga:

KPK Geledah Satu Ruko di Cibubur Terkait Kasus Korupsi Rumah DP 0 Rupiah

Gembong berpendapat, pembelian aset dalam kegiatan kerja BUMD beda dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) seperti dinas-dinas di lingkungan Pemprov DKI. Proses kerja SKPD, menurutnya, mudah diawasi oleh Legislator Kebon Sirih.

"Maka, pola-pola penugasan yang diberikan kepada SKPD selalu kita kritisi. Itu yang selalu saya katakan, ada indikasi penyelundupan kebijakan," papar Gembong.

Sejumlah pekerja menyelesaikan pembangunan hunian DP nol rupiah di Rusunami Klapa Village, Jakarta Timur, Senin (29/7) (ANTARA FOTO/Adnan Nanda)
Sejumlah pekerja menyelesaikan pembangunan hunian DP nol rupiah di Rusunami Klapa Village, Jakarta Timur, Senin (29/7) (ANTARA FOTO/Adnan Nanda)

Anggota Komisi A DPRD DKI ini mengatakan, lebih dari tiga tahun Anies menjabat sebagai Gubernur DKI, program rumah tanpa DP ini tak berjalan baik.

Realisasi program itu baru terlaksana di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

Baca Juga:

Tersangkut Kasus Dugaan Korupsi Lahan Rumah DP 0 Rupiah, Anak Buah Anies Belum Dipecat

Per tanggal 9 November 2020, DKI baru menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) kepada 514 warga yang terdaftar. Padahal, target jumlah Rumah DP 0 Rupiah yang harus dibangun sebanyak 232.214 unit.

Sebenarnya, peminat program andalan Anies pada masa kampanye Pilkada DKI 2017 lalu cukup tinggi. Sayangnya, banyak pendaftar yang tidak lolos verifikasi.

"Sekarang, persoalan itu nyerempet ke persoalan hukum atas pembelian lahannya. Ya, kami patuh dan taat proses hukum saja," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga:

Anies Nonaktikan Dirut PD Sarana Jaya setelah Ditetapkan Tersangka Kasus Korupsi

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ketua DPR Harap Program Jenderal Andika Terlaksana dalam Setahun
Indonesia
Ketua DPR Harap Program Jenderal Andika Terlaksana dalam Setahun

DPR akan segera mengirim surat persetujuan Panglima TNI yang baru kepada Presiden Jokowi

Gage Diterapkan di Malioboro Tiap Weekend, Ini Ketentuannya
Indonesia
Gage Diterapkan di Malioboro Tiap Weekend, Ini Ketentuannya

Polres Kota Yogyakarta akan menerapkan ganjil genap (gage) di kawasan Malioboro dan sejumlah destinasi wisata Yogyakarta mulai Sabtu (25/9).

Naik Kereta Api Kini Wajib sudah Divaksin
Indonesia
Naik Kereta Api Kini Wajib sudah Divaksin

PT Kereta Api Indonesia (KAI) mewajibkan calon penumpang untuk kereta untuk menunjukan sertifikat vaksin minimal dosis pertama.

Takbir Keliling Resmi Dilarang, Ibadah Ramadan di Masjid Boleh Diisi 50 Persen
Indonesia
Takbir Keliling Resmi Dilarang, Ibadah Ramadan di Masjid Boleh Diisi 50 Persen

Pemerintah resmi melarang kegiatan takbir keliling menjelang Idulfitri 1442 Hijriah.

Tanggapan KSAL Yudo Margono soal Isu Penyusupan Paham Komunis di Tubuh TNI
Indonesia
Tanggapan KSAL Yudo Margono soal Isu Penyusupan Paham Komunis di Tubuh TNI

Alumnus Akademi Angkatan Laut (AAL) angkatan ke-XXXIII/tahun 1988 ini menjamin TNI AL tidak disusupi paham komunis.

Hadiri Peringatan Pancasila di Solo, Ganjar: Sing Ameh Nyapres Sopo
Indonesia
Hadiri Peringatan Pancasila di Solo, Ganjar: Sing Ameh Nyapres Sopo

Ganjar Pranowo angkat bicara terkait Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Wuryanto dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang menyebutnya berambisi maju capres 2024.

Raffi Ahmad Cs Bebas dari Jeratan Hukum
Indonesia
Raffi Ahmad Cs Bebas dari Jeratan Hukum

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus menjelaskan, alasan perkara ini hentikan karena tidak ditemukan adanya pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh Raffi Ahmad dan kawan-kawan.

Kemendagri Temukan Anggaran Janggal APBD 2021, PSI Semprot Pemprov DKI
Indonesia
Kemendagri Temukan Anggaran Janggal APBD 2021, PSI Semprot Pemprov DKI

Kementerian Dalam Negeri masih menemukan anggaran janggal senilai Rp580 miliar di kegiatan-kegiatan DPRD dalam RAPBD DKI Tahun Anggaran 2021.

Sah! Risma Jadi Menteri Sosial, Sandiaga Uno Masuk Kabinet
Indonesia
Sah! Risma Jadi Menteri Sosial, Sandiaga Uno Masuk Kabinet

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan perombakan Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/12) sore WIB.

Konflik Partai Demokrat Ganggu Keamanan, Polisi Dipastikan Turun Tangan
Indonesia
Konflik Partai Demokrat Ganggu Keamanan, Polisi Dipastikan Turun Tangan

Polri memantau isu perkembangan dari kekisruhan internal Partai Demokrat usai Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang.