Bulan Bung Karno jadi Momentum Megawati Berikan Tiket Capres untuk Puan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani di Jakarta, Senin (9/1/2023). ANTARA/Syaiful Hakim

MerahPutih.com - PDI Perjuangan (PDIP) belum mengumumkan nama capres yang akan diusung pada gelaran Pilpres 2024. Meski disebut sudah mengantongi nama capres dari PDIP, Megawati Soekarnoputri masih menutup rapat sosok tersebut.

Belum diumumkannya capres dari PDIP mengindikasikan Megawati masih memberikan kesempatan kepada Puan Maharani untuk dapat meningkatkan elektabilitas dan pupularitasnya hingga Juni 2023 mendatang.

Baca Juga

PDIP akan Gelar Konsolidasi di GBK 1 Juni 2023

Dalam pidatonya di acara HUT ke-50 PDIP, Megawati menyatakan partainya akan menggelar konsolidasi akbar yang melibatkan ribuan kader bertepatan dengan peringatan Bulan Bung Karno pada 1 Juni 2023.

"Di situlah kemungkinannya Megawati akan memberikan tiket capres kepada Puan Maharani," kata analis komunikasi politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting di Jakarta, Kamis (12/1).

Apalagi, lanjut Ginting, pendaftaran bakal capres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru bisa dilakukan pada November 2023 mendatang. Sehingga masih ada waktu sekitar sembilan bulan bagi Puan Maharani untuk dapat meningkatkan elektabilitas dan popularitasnya.

Menurutnya, Puan Maharani adalah putri mahkota yang dipersiapkan Megawati untuk meneruskan trah Sukarno bersama dengan putra mahkota Prananda Prabowo.

Ia menilai, kecil kemungkinan Megawati akan memberikan tiket capres kepada Ganjar Pranowo walau elektabilitas dan popularitasnya cukup tinggi.

"Wajar dan logis jika Mega menyiapkan putri mahkota dan putra mahkota untuk bakal capres maupun meneruskan kepemimpinan di PDIP," ujar dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas itu.

Baca Juga

Megawati Ogah Umumkan Capres saat HUT ke-50 PDIP

Apalagi, kata dia, Presiden ke-5 RI itu sudah memimpin partainya selama 30 tahun. PDI dan PDIP merupakan reinkarnasi politik dari Partai Nasional Indonesia (PNI) yang digagas Sukarno pada 1927.

Idealnya, kata Ginting, setelah Megawati memimpin PDI dan PDIP selama 30 tahun, dalam waktu dekat mesti menyerahkan tongkat estafet kepemimpinannya kepada Puan Maharani dan Prananda Prabowo.

"Apalagi usia Megawati tahun ini sudah 76 tahun. Usia yang hampir sama saat Presiden Soeharto lengser dari kursi kepresidenan. Jangan lupa pula usia harapan hidup orang Indonesia saat ini sekitar 71-72 tahun. Jadi saatnya Megawati turun dari gelanggang politik," jelas dia.

Menurut Ginting, Megawati belajar dari kekurangan Presiden Sukarno dan Presiden Soeharto yang tidak menyiapkan putra dan putri mahkota. Pasalnya, Megawati baru bisa tampil sebagai figur politik setelah sekitar 25 tahun ayahnya lengser dari kursi kepresidenan.

"Mungkin bagi Megawati inilah to be or not to be. Jadi atau tidak jadi, sekaranglah waktunya menaikkan Puan dan Prananda," papar Ginting.

Ia juga melihat saat perayaan HUT ke-50 PDIP, Prananda ditempatkan duduknya berdampingan dengan Presiden Jokowi. Prananda juga menjadi semacam ketua penilai partai terhadap para kader PDIP untuk capres 2024 mendatang.

"Dari sini saja sudah jelas, kunci PDIP ada di tangan Megawati, Puan, dan Prananda. Bukan pada Jokowi maupun Ganjar. Megawati juga sudah buat garis demarkasi, urusan penentuan capres ada pada dirinya secara mutlak," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Megawati Sebut Tanpa PDIP, Jokowi tidak Bisa jadi Presiden

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Minat Masyarakat untuk Vaksinasi Booster Kedua Solo Rendah
Indonesia
Minat Masyarakat untuk Vaksinasi Booster Kedua Solo Rendah

Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo melalui 17 Puskesmas mulai melayani vaksinasi penguat atau booster kedua bagi masyarakat usia 18 tahun ke atas. Namun, capaian vaksinasi booster dosis kedua di Solo masih rendah.

Amankan Piala AFF 2022 di SUGBK, Polisi tak Bawa Gas Air Mata dan Senpi
Olahraga
Amankan Piala AFF 2022 di SUGBK, Polisi tak Bawa Gas Air Mata dan Senpi

Listyo memastikan polisi tidak membawa gas air mata dan senjata api saat melakukan mengamankan pertandingan Piala AFF di SUGBK.

Sidang AG Pacar Mario Dandy Digelar Tertutup di PN Jaksel
Indonesia
Sidang AG Pacar Mario Dandy Digelar Tertutup di PN Jaksel

"Khusus untuk AG sidang tertutup. (Ketentuan pedoman saat sidang) nanti saja kalau perkara sudah benar-benar dilimpahkan ke PN Jaksel," katanya.

Korban Meninggal Dunia Depo Plumpang Jadi 29 Jiwa
Indonesia
Korban Meninggal Dunia Depo Plumpang Jadi 29 Jiwa

Korban meninggal dunia atas peristiwa kebakaran depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara terus bertambah. Sabtu (18/3) jumlah korban meninggal jadi 29 jiwa yang sebelumnya 28 orang.

Ricky Rizal Terima Rp 200 Juta dari Rekening Brigadir J pada 11 Juli 2022
Indonesia
Ricky Rizal Terima Rp 200 Juta dari Rekening Brigadir J pada 11 Juli 2022

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghadirkan salah satu saksi pegawai bank, Anita Amalia Dwi Agustin, dalam sidang kasus kematian Brigadir J.

Beratnya Kredit Pemilikan Rumah
Indonesia
Beratnya Kredit Pemilikan Rumah

Kondisi tingginya bunga kredit berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi yang akan melambat.

Perjalanan Kereta Api Sempat Terhenti akibat Gempa Cianjur
Indonesia
Perjalanan Kereta Api Sempat Terhenti akibat Gempa Cianjur

PT KAI Daop 1 Jakarta memastikan seluruh perjalanan kereta api (KA) di wilayah kerja Daop 1 Jakarta saat ini dalam kondisi aman.

AHY Klaim Elektabilitas Partai Demokrat Meningkat
Indonesia
AHY Klaim Elektabilitas Partai Demokrat Meningkat

Dalam hasil survei tersebut, elektabilitas Demokrat meningkat dua kali lipat, dari 4,7 persen pada Februari 2020 menjadi 9,1 persen pada April 2022.

[HOAKS atau FAKTA]: Anies Makan Besar dengan Orang Timur Tengah Pakai Uang Rakyat
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Makan Besar dengan Orang Timur Tengah Pakai Uang Rakyat

Narasi menyantumkan bahwa gambar tersebut adalah foto Anies Baswedan yang tengah makan besar menggunakan uang rakyat di tengah posisinya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

8 Lokasi Terendam Banjir di Kota Tangerang
Indonesia
8 Lokasi Terendam Banjir di Kota Tangerang

BPBD mengerahkan lebih dari 100 petugas, ditambah ratusan petugas lainnya dari DLH, PUPR, Disbudparman, Satpol PP hingga Dishub.