Bukan Tugas Enteng, Menkopolkam Djamari Chaniago Diharap Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan di Tengah Krisis Kepercayaan Publik

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Bukan Tugas Enteng, Menkopolkam Djamari Chaniago Diharap Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan di Tengah Krisis Kepercayaan Publik

Menko Polkam Djamari Chaniago di depan kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Rabu (17/9/205) (ANTARA/Walda Marison)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menyampaikan harapannya kepada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) yang baru, Djamari Chaniago, setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9).

"Saya mengucapkan selamat kepada Pak Djamari Chaniago untuk mengemban amanah sebagai Menkopolkam. Presiden Prabowo pasti telah mempertimbangkan matang penunjukan beliau, saya berharap beliau dapat menjawab tantangan ke depan yang tidak mudah," kata Sukamta dikutip Antara, Kamis (18/9).

Sukamta menekankan bahwa tantangan yang akan dihadapi Menkopolkam tidak hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga dari dinamika eksternal.

Baca juga:

Begini Kata Menko Polkam Djamari Chaniago Soal Desakan Reformasi Polri

Di dalam negeri, tantangan utamanya adalah penurunan kualitas demokrasi. Ia menjelaskan bahwa pada 2024, indeks demokrasi Indonesia turun menjadi 6,44 dari 6,5 pada 2023, yang menurutnya menempatkan Indonesia sebagai negara 'demokrasi cacat' atau flawed democracy.

Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kebebasan sipil, kesetaraan, dan kelembagaan demokrasi yang dinilai menurun.

Kondisi ini diperparah oleh situasi politik dalam negeri yang belakangan memanas, ditandai dengan meningkatnya kemarahan publik terhadap lembaga-lembaga seperti DPR, kepolisian, dan kementerian tertentu.

"Ini tantangan besar bagi Menkopolkam untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan tanpa mengabaikan demokrasi serta kebebasan sipil masyarakat dalam menyampaikan aspirasi," tegas Sukamta.

Baca juga:

Dilantik Jadi Menko Polkam, Segini Harta Kekayaan Djamari Chaniago

Menko Polkam Sjafrie Pastikan Indonesia Aman meski Masih Ada Demo

Dari sisi eksternal, Sukamta menyoroti dinamika geopolitik global, termasuk konflik di Timur Tengah seperti Palestina dan Israel yang berimplikasi langsung terhadap Indonesia.

Selain itu, ketegangan di perbatasan Thailand-Kamboja dan isu sengketa Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia yang kembali muncul juga menjadi perhatian serius. Sukamta berharap pengalaman Menkopolkam baru dapat membantu menghadapi dan menyelesaikan tugas-tugas berat ini.

"Dengan pengalaman beliau selama ini, semoga tugas-tugas berat tadi dapat kita hadapi dan selesaikan bersama," tutupnya.

#Djamari Chaniago #Menko Polkam #Kemenko Polkam #Reshuffle Kabinet #DPR #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Klausul itu, menjadi kunci utama agar hakim memiliki landasan hukum yang tegas dan imperatif untuk mendahulukan pemulihan hak korban di atas kepentingan kas negara.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Tabrakan truk tronton vs truk ringan patah as di depan DPR/MPR picu kemacetan panjang di Jalan Gatot Subroto arah Slipi. Cekkronologi resminya!
Wisnu Cipto - Kamis, 29 Oktober 2026
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Indonesia
DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November
Sejauh ini sudah ada sebanyak 86 narasumber yang hadir menyampaikan masukan untuk RUU itu
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Berita Foto
RDPU Komisi III dengan Mahasiswa dan Advokat Bahas RUU Perampasan Aset
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (kanan) dan Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra memimpin RDPU di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 27 Oktober 2026
RDPU Komisi III dengan Mahasiswa dan Advokat Bahas RUU Perampasan Aset
Indonesia
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Salah satu langkah yang ditempuh yakni memajukan jadwal rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan dari masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Berita Foto
Dua Tahun Prabowo-Gibran Kebijakan Ekonomi dan Kemandirian Nasional Jadi Sorotan DPR
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade dalam diskusi Dialektika Demokrasi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 22 Oktober 2026
Dua Tahun Prabowo-Gibran Kebijakan Ekonomi dan Kemandirian Nasional Jadi Sorotan DPR
Bagikan