Bukan Pesangon dan Jaminan Sosial, Birokrasi dan Korupsi Penghambat Investasi Demo Tolak RUU Ciptakerja dan Sahkan RUU PKS. (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Pemerintah dan DPR terus mengebut pembahasan RUU Cipta Kerja yang dinilai bakal membuka hambatan investasi. Saah satu pasal yang ditolak publik adalah klaster ketenagakerjaan.

Anggota DPR RI dan Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Industri dan Pembangunan, Mulyanto, menegaskan, hambaytan utama pengembangan investasi di dalam negeri, bukanlah masalah tenaga kerja. Namun, korupsi dan birokrasi pemerintah yang tidak efisien.

"Pemerintah harus cermat mengidentifikasi akar masalah pengembangan investasi nasional. Masalahnya bukan pada regulasi perizinan dan pesangon tenaga kerja nasional tapi budaya korupsi yang merebak dalam birokrasi. Bank Dunia juga menyatakan demikian," kata Mulyanto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Baca Juga:

Dorong Daya Beli, Ekonomi Indonesia Tetap Minus di 2020

Ia meminta pemerintah lebih meningkatkan upaya pemberantasan korupsi serta membangun sistem pemerintahan yang efisien, transparan dan akuntabel. Bukan sekadar melalui pendekatan menerbitkan RUU Omnibus Law Ciptaker yang justru melemahkan jaminan sosial tenaga kerja serta kembali mendorong sistem yang sentralistik.

Ia menegaskan, pasal dalam RUU Cipta Kerja berpotensi memperlemah perlindungan terhadap tenaga kerja dan menimbulkan ketimpangan yang pada gilirannya akan menurunkan produktivitas dan kesejahteraan tenaga kerja nasional.

Mulyanto mengutif data Bank Dunia dan World Economic Forum (WEF), secara regular, melaksanakan survei opini para eksekutif dalam pertemuan tahunan mereka, yang meminta para eksekutif untuk memilih dan mengurutkan sebanyak lima dari 16 faktor yang paling menghambat investasi bisnis di megara mereka.

Hasilnya, lanjut ia, dalam GCR (Global Competitive Report) tahun 2018, WEF melaporkan faktor utama yang paling menghambat investasi bisnis di masing-masing negara. Untuk kasus Indonesia, faktor utamanya adalah korupsi. Baru setelah itu faktor inefisiensi birokrasi pemerintah.

"Di Thailand faktor korupsi berada di urutan kelima. Di Malaysia menjadi faktor di urutan keenam. Sedang di Singapura, korupsi adalah faktor penghambat bisnis di urutan ke-16. Jadi, penyakit utama Investasi di Indonesia adalah korupsi. Bukan yang lain. Jadi jangan salah obat," ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa secara umum, Bank Dunia berpendapat kegiatan usaha yang selama ini terhambat oleh perizinan, sesungguhnya bukanlah dalam aspek regulasi, melainkan oleh korupsi dan rumitnya proses administrasi perizinan.

Baca Juga:

MPR Usul Pemerintah Berikan Bunga Kredit UMKM 1 Persen



Alwan Ridha Ramdani

LAINNYA DARI MERAH PUTIH