Bukan Anies, Ini Sosok yang Dinilai Tepat Terima Penghargaan Transportasi Terbaik Dunia Rangkaian kereta MRT melintas di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan, Jumat (10/4/2020). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/pras.

MerahPutih.com- Pemberian penghargaan tingkat dunia Sustainable Transport Award (STA) untuk Pemprov DKI mengundang kritikan. Pasalnya, transportasi publik di Jakarta dianggap masih buruk.

Pengamat perkotaan Azas Tigor Nainggolan menilai, penghargaan yang diberikan itu adalah untuk komitmen Jakarta membangun sistem transportasi yang baik.

"Nah itu artinya, penghargaan diberikan pada komitmen dan proses pembangunan hingga Jakarta memiliki sistem transportasi seperti sekarang ini. Padahal kita tahu bahwa membangun sebuah sistem transportasi adalah satu proses panjang yang diisi oleh beberapa kebijakan transportasi itu sendiri," kata Tigor kepada Merahputih.com di Jakarta, Senin (2/11).

Baca Juga:

Pemprov DKI Dapat Penghargaan Transportasi Terbaik di Dunia, Anies: Alhamdulillah

Tigor melanjutkan, komitmen perbaikan sistem transportasi itu dimulai sekitar tahun 2003-2004 ketika Jakarta dengan Gubenur Sutiyoso membangun layanan Transjakarta.

Gebrakan pembangunan Transjakarta itu menandai modernisasi layanan transportasi publik massal di Jakarta dimulai.

Selanjutnya di bawah Gubernur Fauzi Bowo, Transjakarta dikembangkan sistem jaringan pelayanannya (sistem integrasi) untuk mempermudah akses bagi warga Jakarta pengguna transportasi publik.

Gubernur Jakarta Fauzi Bowo juga mulai kebijakan baru manajemen Parkir Mahal agar mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi. Begitu pula pada masa gubernur Jakarta di bawah Jokowi mengembangkan lagi sistem integrasi transportasi publik Jakarta dan peremajaan armada transportasi di Jakarta.

Termasuk pada masa Gubernur Ahok dan Djarot, pengembangan sistem integrasi layanan Transjakarta dan peremajaan armada transportasi publik juga dilakukan.

Gubernur DKI Anies Baswedan. Foto: MP/Asropih
Gubernur DKI Anies Baswedan. Foto: MP/Asropih

Selain itu pada masa Fauzi Bowo, Jokowi, Ahok dan Djarot ini pun dimulai penerapan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi. Pengendalian itu dilakukan dengan kebijakan sistem ganjil genap mengganti 3 in 1.

"Harusnya penghargaan itu diberikan atas prestasi dan komitmen perbaikan sistem transportasi Jakarta yang dicapai oleh Gubernur Jakarta Sutiyoso, Fauzi Bowo, Jokowi, Ahok dan Djarot," jelas Tigor.

Ia menilai, selama masa Anies Baswedan menjadi gubernur Jakarta justru belum ada kebijakan radikal dan berhasil di bidang transportasi Jakarta.

Selama 3 tahun Anies menjadi Gubernur Jakarta hanya membuat Jaklingko di dalam layanan Transjakarta. Sebenarnya Jaklingko itu juga adalah bagian layanan integrasi sistem transportasinya Transjakarta.

Jadi bukan kebijakan baru di bidang transportasi. Seharusnya tidak perlu ada layanan di dalam layanan besar seperti Jaklingko di dalam perusahaan layanan Transjakarta.

Warga Jakarta ingin dan membutuhkan membangun sistem transportasi publik yang integratif, namun Anies malah membuat terpisah antara Transjakarta di dalamnya ada Jaklingko.

"Kelihatannya Anies ingin terlihat berbeda dengan gubernur Jakarta sebelumnya," terang dia.

Baca Juga:

Polsek Gambir Sayangkan Belum Ada Laporan Ibu-ibu Ancam Bakar Kantor Anies

Seharusnya semua layanan bus itu terintegrasi dan satu dalam manajemen Transjakarta. Tidak perlu bahkan tidak boleh lagi ada layanan yang menolak disatukan atau diintegrasikan.

Koordinator Forum Warga Kota Jakarta ini meminta Anies Baswedan bisa membuat kebijakan besar dan signifikan perubahannya.

Misalnya saja adalah menuntaskan pembangunan sistem layanan transportasi publik bus kota di Jakarta dalam satu layanan Transjakarta dan meleburkan Jaklingko dalam satu manajemen Transjakarta.

"Juga ke depan yang harus dilakukan oleh Anies Baswedan adalah mengintegrasikan semua pelayanan transportasi publik yang sudah dibangun oleh para gubernur pendahulunya," tutur dia. (Knu)

Baca Juga:

Tok! Anies Tetapkan UMP DKI 2021

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Analisis BMKG Terkait Gempa 5,4 M Banten
Indonesia
Analisis BMKG Terkait Gempa 5,4 M Banten

Pusat gempa berada di 6,70 LS dan 106,15 BT dan kedalaman 87 km

Masyarakat Lebih Yakin Pada Vaksin Merah Putih Daripada Sinovac
Indonesia
Masyarakat Lebih Yakin Pada Vaksin Merah Putih Daripada Sinovac

Saat ditanya tentang kesediaan disuntik vaksin Sinovac, hanya sedikit responden yang setuju yakni 23 persen.

Diganggu Pelaku Kejahatan Selama COVID-19? Ini Sejumlah Hotline yang Disediakan Polda Metro
Indonesia
Diganggu Pelaku Kejahatan Selama COVID-19? Ini Sejumlah Hotline yang Disediakan Polda Metro

Warga diharapkan bisa berpartisipasi memberitahu polisi daerah mana saja yang rawan kejahatan.

Kecam Pernyataan Macron, Jokowi Singgung soal Tolerasi Beragama
Indonesia
Kecam Pernyataan Macron, Jokowi Singgung soal Tolerasi Beragama

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak dunia mengedepankan persatuan dan toleransi beragama untuk membangun tatanan yang lebih baik.

Para Pemuda Tanah Air Harus Memiliki Jiwa Kewirausahaan
Indonesia
Para Pemuda Tanah Air Harus Memiliki Jiwa Kewirausahaan

generasi muda menjadi salah satu unsur utama penggerak kewirausahaan karena Indonesia memiliki porsi penduduk usia muda yang besar.

Ketan Ireng Solusi Jalur Cepat Urus Surat Kelahiran dan Kematian di Malang
Indonesia
Ketan Ireng Solusi Jalur Cepat Urus Surat Kelahiran dan Kematian di Malang

Untuk memfasilitasi hak sipil masyarakat Malang

 Pasien Positif Corona Solo Dijemput Paksa Sebelum Diisolasi RSUD Dr Moewardi
Indonesia
Pasien Positif Corona Solo Dijemput Paksa Sebelum Diisolasi RSUD Dr Moewardi

"Itu pasien positif jalan-jalan ke pasar, bahkan Sabtu kemarin masih membantu warga yang punya hajatan pernikahan di kampung," kata dia.

Polda Metro Belum Terima Laporan Pembakaran Bendera PDIP
Indonesia
Polda Metro Belum Terima Laporan Pembakaran Bendera PDIP

"Bagaimana mau diperiksa orang nggak ada laporan polisi. Dasarnya apa periksa orang?," katanya.

Begini Syarat Sekolah Dibolehkan Belajar Tatap Muka Saat Pandemi
Indonesia
Begini Syarat Sekolah Dibolehkan Belajar Tatap Muka Saat Pandemi

Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota di zona kuning dan hijau juga wajib menutup kembali pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan apabila ditemukan kasus konfirmasi positif .

Polisi Segera Umumkan Status Hukum Raffi Ahmad Cs
Indonesia
Polisi Segera Umumkan Status Hukum Raffi Ahmad Cs

Polda Metro Jaya akan menentukan nasib kasus dugaan tindak pidana pesta yang diduga pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 melibatkan Raffi Ahmad.