Bukan Anggota Komisi E, William PSI Dinilai Tak Proporsional Unggah Anggaran Janggal ke Medsos Anggota DPRD PSI William Aditya Sarana. Foto: DPP PSI

MerahPutih.com - Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta Achmad Nawawi menyebut ada dugaan kekeliruan yang dilakukan anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI William Aditya Sarana ihkwal unggahan anggaran KUA-PPAS janggal ke media sosial.

Kesimpulan tersebut didapat setelah anggota BK dan anggota DPRD meminta klarifikasi kepada Willam mengenai persoalan unggahan anggaran tak masuk akal ke medsos itu.

Baca Juga

PDIP Bekingi William PSI

"Ada kekeliruan kecil karena (William) dianggap tidak proposional aja mungkin. Laporan yang kami buat seperti itu. Soal nanti sanksinya dalam bentuk apa itu teguran, tertulis atau lisan itu urusan pimpinan (DPRD)," kata Nawawi saat dikonfirmasi Kamis (28/11).

Nawawi juga menilai bahwa William tak proposional untuk mengunggah anggaran janggal ke media sosial karena ia anggota komisi A. Padahal yang diunggahnya terkait Komisi E.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI William Aditya Sarana
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI William Aditya Sarana (Foto: MP/Asropih)

"Toh orang PSI kan ada yang di Komisi E bahkan wakil ketua komisinya kan orang PSI. Kenapa harus William (yang mengunggah ke media sosial)?" tutur dia.

Baca Juga

William PSI Terancam Dipecat

Meski demikian, Nawawi menuturkan, anggota dewan mengapresiasi kritik yang dilakukan William. Terlebih wakil rakyay diwajibkan kritis bila ada kebijakan Gubernur yang tidak pro rakyat atau boros.

"Kalau anggota DPR pusat kan berseberangan dengan anggota pusat, tapi kalau DPRD kan engga. Setelah dilantik Gubernur/wali kota/bupatinya, maka semuanya menjadi mitra sejajar sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah," ujar politikus Partai Demokrat itu.

Menurut Nawawi, selama proses klarifikasi William bersikap kooperatif terhadap anggota badan kehormatan. Ia juga menjelaskan kronologi lengkap dari sebelum hingga mengunggah anggaran ke media sosial.

Baca Juga

Dilaporkan ke BK DPRD DKI, William PSI Dituding Berikan Opini Negatif ke Anies

Saat ini Nawawi mengaku, pihaknya sudah mengirim surat rekomendasi pada pimpinan DPRD terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan William. Setelahnya, pimpinan dewan yang akan memutuskan apakah William bersalah atau tidak. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Terlalu Politis, Mahfud MD Enggan Tanggapi Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden
Indonesia
Terlalu Politis, Mahfud MD Enggan Tanggapi Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

"Tidak boleh menteri bicara 3 periode atau 2 periode. Itu kan keputusan MPR dan partai politik," ujar Mahfud kepada wartawan di Jakarta, Senin, (2/12).

Bupati Sidoarjo Ditangkap, Istana Sebut Itu Bukti Pemerintah Tak Lemahkan KPK
Indonesia
Bupati Sidoarjo Ditangkap, Istana Sebut Itu Bukti Pemerintah Tak Lemahkan KPK

Sekertaris Kabinet Pramono Anung angkat suara soal draf peraturan presiden (perpres) yang disebut menempatkan pimpinan KPK di bawah presiden.

Senin Pagi, Bendung Katulampa Siaga 4
Indonesia
Senin Pagi, Bendung Katulampa Siaga 4

Menurunnya TMA di Bendung Katulampa pada Senin pagi ini, karena di kawasan Puncak Bogor tidak turun hujan deras.

UMP Jawa Barat 2021 Dipastikan Tidak Naik
Indonesia
UMP Jawa Barat 2021 Dipastikan Tidak Naik

Aturan terkait penetapan upah minimum ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015

 MPR Soroti Perbedaan Data Korban COVID-19 antara BNPB dan Kemenkes
Indonesia
MPR Soroti Perbedaan Data Korban COVID-19 antara BNPB dan Kemenkes

Menurut Bamsoet, Kementerian Kesehatan dan BNPB untuk dapat menginformasikan data jumlah positif Covid-19 yang lengkap, terbuka, dan sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Gerebek Panti Pijat Vins 3 di Gading Serpong, Polisi Amankan Terapis hingga Tamu
Indonesia
Gerebek Panti Pijat Vins 3 di Gading Serpong, Polisi Amankan Terapis hingga Tamu

Polres Tangerang Selatan menggerebek sebuah panti pijat di kawasan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang.

Bamsoet Minta 'New Normal' Tak Bikin Kegaduhan
Indonesia
Bamsoet Minta 'New Normal' Tak Bikin Kegaduhan

Protokol kesehatan new normal telah dipersiapkan Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19

Tetap Waras Bagi Ibu Rumah Tangga: Meraup Untung Jualan Masker dari Kain Perca Motif Batik
Indonesia
Tetap Waras Bagi Ibu Rumah Tangga: Meraup Untung Jualan Masker dari Kain Perca Motif Batik

"Saya jualan masker sejak April lalu. Masker kain batik tulis, print, cap dijual dari harga Rp5.000, Rp7.500 hingga kelas premium berharga Rp 35.000," kata dia.

DPD Minta PHK Kepada Pekerja Terdampak COVID-19 Harus Sesuai UU
Indonesia
DPD Minta PHK Kepada Pekerja Terdampak COVID-19 Harus Sesuai UU

Undang-Undang Ketenagakerjaan juga menetapkan jumlah pesangon

 LPSK Terbuka Lindungi Saksi dalam Kasus Kebakaran Gedung Kejagung
Indonesia
LPSK Terbuka Lindungi Saksi dalam Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

“Koordinasi untuk mendapatkan gambaran, adakah saksi yang membutuhkan perlindungan LPSK,” ujar Edwin