Buka Warung, Restoran, Minimarket, Usaha Keluarga Lebih Mudah Dengan UU Cipta Kerja Ilustrasi UMKM. (KemenKop UMKM).

MerahPutih.com - Keberadaan Omnibus Law UU Cipta Kerja akan mempermudah masyarakat, terutama generasi-generasi muda produktif untuk membuka usaha di berbagai daerah. Kementerian Dalam negeri bakal menyusun aturan turunan dalam waktu satu bulan.

"Kami tahu banyak permasalahan di daerah, di antaranya kesulitan masyarakat untuk mendapatkan izin berusaha di daerah," kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat konferensi pers penjelasan UU Cipta Kerja secara daring, di Jakarta, Rabu (8/10).

Tito mencontohkan, proses perizinan usaha di Selandia Baru selesai hanya dalam hitungan jam, kemudian Singapura bisa selesai dalam hitungan hari, sementara di Indonesia terkadang bisa berbulan-bulan.

Baca Juga:

Mendagri Klaim UU Cipta Kerja Pangkas Prosedur Izin Usaha

"Kami kadang-kadang kasihan untuk buka warung, minimarket, restoran, usaha untuk keluarga kadang seminggu, dua minggu, sebulan. Bahkan, kadang sampai berbulan-bulan," kata Tito.

Pengurusan izin usaha yang lama di daerah itu, kata dia, disebabkan proses yang panjang dan berbelit-belit, termasuk harus mendapatkan rekomendasi dari berbagai pejabat terkait.

Dengan adanya UU Cipta Kerja, kata Tito, prosedur pengurusan izin di daerah dipotong dan disederhanakan sehingga mempermudah masyarakat yang ingin membuka usaha.

Ia memastikan, kewenangan pemerintah daerah tetap pada pemerintah daerah, tetapi harus ada penyederhanaan jenis dan prosedur dalam rangka berusaha di daerah. Peraturan pemerintah (PP) yang akan disusun bakal melibatkan para pemangku kepentingan di daerah seperti APPSI, APEKSI, APKASI, ADEKSI, ADKASI.

"Akan ada PP untuk menginventarisasi dan mengidentifikasi jenis-jenis usaha ada saja di daerah yang harus disederhanakan dan prosedurnya seperti apa. Kita identifikasi jenis-jenis usaha apa saja yang harus disederhanakan dan bagaimana prosedurnya, itu NSPK, yakni Norma, Standar, Prosedur dan Kriterianya seperti apa. Yang penting intinya adalah mempermudah," kata Mendagri.

Baca Juga:

Tito Janji Libatkan Kepala Daerah Bikin Aturan Turunan UU Cipta Kerja

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kuasa Hukum Joko Hartono: Hakim Hanya ”Copy Paste” Tuntutan Jaksa
Indonesia
Kuasa Hukum Joko Hartono: Hakim Hanya ”Copy Paste” Tuntutan Jaksa

Putusan majelis hakim dinilai tidak jelas dan hanya menyalin (copy paste) tuntutan jaksa penuntut umum (JPU).

Indonesia Tempat Urutan ke-34 Kasus COVID-19 Secara Global
Indonesia
Indonesia Tempat Urutan ke-34 Kasus COVID-19 Secara Global

Sementara untuk angka pasien COVID-19 yang sembuh, Indonesia tercatat pada urutan ke-44

Penjelasan Kapuspen TNI Terkait Sanksi Dua Anggotanya yang 'Sambut' Rizieq Shihab
Indonesia
Penjelasan Kapuspen TNI Terkait Sanksi Dua Anggotanya yang 'Sambut' Rizieq Shihab

seluruh prajurit TNI terikat dengan aturan yang juga mengatur terkait perilaku personil TNI dalam bermedia sosial

Jadi Lokasi Observasi Virus Corona, Pulau Sebaru Bakal Ditutup dan Dijaga Tentara
Indonesia
Jadi Lokasi Observasi Virus Corona, Pulau Sebaru Bakal Ditutup dan Dijaga Tentara

Observasi Pulau Sebaru tidak akan jauh berbeda dengan yang dilakukan di Natuna, Kepulauan Seribu, beberapa waktu silam.

Istana Tegaskan Influencer Bagian Dari Transformasi Digital
Indonesia
Istana Tegaskan Influencer Bagian Dari Transformasi Digital

"Aktor digital akan terus berkembang dalam peran-peran penting membangun jaringan informasi yang berpengaruh terhadap aktivitas produktif sosial ekonomi dan politik," kata Fadjroel.

Buruh Akui Lebih Takut Sama RUU Cipta Kerja Dibanding Corona
Indonesia
Buruh Akui Lebih Takut Sama RUU Cipta Kerja Dibanding Corona

Sebab, lanjut dia, hal itu bakal menuai protes dan menyebabkan aksi unjuk rasa secara besar-besaran.

 Kaitkan Dugaan Suap Wahyu KPU dengan Hasil Pilpres 2019, PDIP: Itu Orang Frustrasi
Indonesia
Kaitkan Dugaan Suap Wahyu KPU dengan Hasil Pilpres 2019, PDIP: Itu Orang Frustrasi

Politisi PDIP Kapitra Ampera mengatakan, yang mengaitkan kasus Wahyu dengan pilpres adalah orang-orang yang frustrasi yang selalu mencari celah untuk menyerang Jokowi.

MUI Bahas Dua Fatwa Usulan Wapres Terkait Virus Corona
Indonesia
MUI Bahas Dua Fatwa Usulan Wapres Terkait Virus Corona

Komisi Fatwa sedang membahas dua fatwa yang diajukan oleh Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin.

Kata 'Pendidikan' Terucap 3 Kali dalam Pidato Panjang Jokowi di MPR
Indonesia
Kata 'Pendidikan' Terucap 3 Kali dalam Pidato Panjang Jokowi di MPR

Ketimpangan pendidikan terlihat di masa pandemi ini, banyak anak yang tidak memiliki alat serta kuota untuk belajar daring.

Batal Demo, Elemen Buruh Pilih Bagi-bagi Sembako
Indonesia
Batal Demo, Elemen Buruh Pilih Bagi-bagi Sembako

Tapi, kegiatannya tentu diawasi oleh petugas