Buka Usaha di Bandung, Ini Perizinan Yang Harus Diurus Pengusaha Gedung Sate, Bandung. (Foto: Java Travel)

MerahPutih.com - Menciptakan ekosistem investasi yang baik, kemudahan perizinan menjadi salah satu sektor yang mendapatkan perhatian khusus Pemerintah Kota Bandung. Hal ini diyakini memperlancar warga yang ingin buka usaha.

Saat ini, penyelenggaraan perizinan telah berubah dari yang semula berbasis izin menjadi berbasis risiko. Pada perizinan berbasis risiko, kegiatan usaha diklasifikiasikan menjadi tiga jenis. Pertama kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah.

Baca Juga:

Upah Sektoral dan Cabut UU Cipta Kerja Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2021

"Perubahan ini memberikan tantangan yang sangat besar bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung," ujar Kepala DPMPTSP Kota Bandung, Ronny Ahmad Nurudin, Kamis (20/5).

Ia menegaskan, untuk usaha dengan tingkat risiko ini maka untuk perizinan cukup hanya dengan NIB (Nomor Induk Berusaha) yang juga berlaku sebagai sni dan sertifikat halal.

Selanjutnya kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah. Pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko ini maka perizinan cukup hanya dengan NIB dan sertifikat standar.

Acara pembinaan pegawai DPMPTSP Kota Bandung, di Auditorium DPMPTSP Jalan Cianjur Kota Bandung, Kamis (20/5). (Humas Kota Bandung)
Walkot Bandung Oded M.Danial berikan pembinaan pada pegawai DPMPTSP, Kamis (20/5). (Humas Kota Bandung)

"Terakhir adalah kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi. Pada kegiatan usaha dengan risiko ini maka perizinan yang diperlukan adalah NIUB dan izin," tuturnya.

Wali Kota Bandung, Oded M Danial memberi arahan kepada para pegawai di lingkup DPMPTSP Kota Bandung menyampaikan, jika ada masalah segera menyelesaikan permasalahan secara bersama-sama.

"Cara berpikir kita harus sama. Kalau sudah sama maka ketika menjalankan pekerjaan tidak ada yang ke kanan dan ke kiri tapi akan satu tujuan," katanya. (Imanha/Jawa Barat)

Baca Juga:

Kemenkeu Segera Rampungkan Semua Aturan Turunan UU Cipta Kerja

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemerintah Perketat PSBB Jawa & Bali, La Nyalla Minta Roda Ekonomi Harus Berputar
Indonesia
Pemerintah Perketat PSBB Jawa & Bali, La Nyalla Minta Roda Ekonomi Harus Berputar

Bagi bekas Ketua Umum PSSI itu, aspek kesehatan tetap menjadi prioritas utama, namun roda ekonomi masyarakat juga harus berputar.

Cara Satgas COVID-19 Surabaya Monitor Warga yang Isolasi Mandiri
Indonesia
Cara Satgas COVID-19 Surabaya Monitor Warga yang Isolasi Mandiri

Satgas COVID-19 Kota Surabaya memiliki cara khusus dalam memberi perhatian bagi warga yang sedang isolasi mandiri.

Sempat Terpapar COVID-19, Anies Tetap Ingin Ikut Vaksinasi
Indonesia
Sempat Terpapar COVID-19, Anies Tetap Ingin Ikut Vaksinasi

Gubernur Anies Baswedan memantau langsung kegiatan vaksinasi COVID-19 bagi awak media

Tempat Wisata di Zona Merah dan Oranye Bakal Ditutup
Indonesia
Tempat Wisata di Zona Merah dan Oranye Bakal Ditutup

Pemerintah bakal menutup tempat wisata di zona merah dan oranye selama libur Lebaran 2021. Hal ini untuk mencegah penyebaran COVID-19.

Anak Buah Anies Bantah Perombakan Jembatan Menteng Buntut Blusukan Risma
Indonesia
Anak Buah Anies Bantah Perombakan Jembatan Menteng Buntut Blusukan Risma

Pemerintah Kota Jakarta Pusat akan mengubah kolong jembatan di Kelurahan Pegangsaan Menteng menjadi taman.

Pemprov DKI Telusuri Pembelian Tanah Sarana Jaya Seluas 70 Hektare
Indonesia
Pemprov DKI Telusuri Pembelian Tanah Sarana Jaya Seluas 70 Hektare

Pemprov DKI Jakarta akan menelusuri terkait pengakuan BUMD Pembangunan Sarana Jaya (PSJ) soal pembelian lahan tanah yang capai 70 hektar (ha).

Juliari Batubara Akui Kerap Sewa Pesawat Khusus untuk Kunjungan Kerja
Indonesia
Juliari Batubara Akui Kerap Sewa Pesawat Khusus untuk Kunjungan Kerja

Bekas Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara mengakui sering menyewa pesawat khusus untuk kunjungan kerja ke luar kota.

Masker Scuba dan Buff Dinilai Berbahaya
Indonesia
Masker Scuba dan Buff Dinilai Berbahaya

Masyarakat yang sehat memang tetap dibolehkan memakai masker kain.

Gonjang-Ganjing Isu Kudeta AHY, Kader Demokrat DKI Fokus Beri Modal UMKM
Indonesia
Gonjang-Ganjing Isu Kudeta AHY, Kader Demokrat DKI Fokus Beri Modal UMKM

"Tetap turun membantu masyarakat dalam menghadapi covid-19 meskipun partainya sedang gonjang ganjing," ujar Ketua DPD Partai Demokrat DKI, Santoso

Tak Patuh Protokol Kesehatan, Hak Pilih di Pilkada Bisa Hilang?
Indonesia
Tak Patuh Protokol Kesehatan, Hak Pilih di Pilkada Bisa Hilang?

Pemilih yang telah tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan memiliki KTP elektronik merupakan syarat untuk menggunakan hak pilih.