Buka Sekolah, Kabupaten Tangerang Tunggu Perintah Pemprov Banten PTM.(Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pemerintah Kabupaten Tangerang menunggu instruksi Gubernur Banten Wahidin Halim terkait dengan pembelajaran tatap muka secara terbatas untuk Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Menengah Pertama saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3.

Jika mengacu pada instruksi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 34 Tahun 2021 tentang PPKM level 1, 2, dan 3 di wilayah Jawa-Bali pelaksanaan pembelajaran tatap muka sebetulnya bisa saja diterapkan.

Baca Juga:

Wali Kota Surabaya Belum Setujui PTM bagi Siswa SD, SMP dan TK

Juru Bicara Satgas COVID-19 Kabupaten Tangerang Hendra Tarmizi mengatakna, untuk menghindari dari upaya saling mendahului kebijakan, ihaknya akan menunggu petunjuk secara resmi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terlebih dahulu.

"Jadi Imendagri akan diterjemahkan oleh instruksi gubernur. Setelah itu baru kita akan bahas untuk menindaklanjutinya," ujarnya.

Sebelum mendapat arahan secara resmi dari Pemprov Banten, pihaknya juga akan melakukan kajian terkait teknis dan persiapan pada pelaksanaan PTM tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Saefullah mengatakan secara kesiapan dari tenaga pendidik dan sarana prasarana pendukung lainnya untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka di Kabupaten Tangerang sudah siap.

Uji Coba PTM. (Foto: Antara)
Uji Coba PTM. (Foto: Antara)

Dalam mendukung kegiatan tersebut, Kabupaten Tangerang telah melakukan vaksinasi terhadap pelajar dan remaja.

"Untuk PTM secara mental tenaga pendidik dan fisik serta sarpras prokes COVID-19 sekolah sudah siap. Tapi kami tetap menunggu arahan dari Satgas Banten," katanya.

Ia mengatakan, vaksinasi pelajar sampai saat ini sudah mencapai 22.672 sasaran, sedangkan untuk vaksin guru sudah tercapai sekitar 80 persen dari target yang ditentukan. (*)

Baca Juga:

PTM Bakal Dimulai, La Nyalla Ingatkan Prokes, Vaksinasi dan Izin Orangtua

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ada Demo, Warga Diminta Hindari Kawasan Monas dan DPR
Indonesia
Ada Demo, Warga Diminta Hindari Kawasan Monas dan DPR

Masyarakat diminta untuk mencari jalur alternatif karena sejumlah arus lalu lintas di dua kawasan itu rencananya akan ditutup sementara.

 Sekolah di Surabaya Dilarang Jualan Seragam
Indonesia
Sekolah di Surabaya Dilarang Jualan Seragam

Disdik telah menggelar pertemuan terkait penggunaan seragam tersebut. Selain itu, pihaknya juga menutup penjualan seragam di koperasi sekolah.

[HOAKS atau FAKTA] Palopo Bakal Dilanda Bencana Besar
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Palopo Bakal Dilanda Bencana Besar

Beredar sebuah pesan berantai Whatsapp yang menyebutkan bahwa akan ada bencana besar yang terjadi di Palopo, Sulawesi Selatan.

KPK Korek Keterangan Petinggi Antam di Kasus Anoda Logam
Indonesia
KPK Korek Keterangan Petinggi Antam di Kasus Anoda Logam

Dugaan korupsi tersebut ditelisik penyidik lewat satu saksi yakni Senior Vice President Internal Audit PT Aneka Tambang Tbk, Hardianto Tumpak Manurung

PSI Minta Anies Izinkan Wisata Kepulauan Seribu Uji Coba Pembukaan
Indonesia
PSI Minta Anies Izinkan Wisata Kepulauan Seribu Uji Coba Pembukaan

Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur Anies Baswedan untuk mengizinkan wisata Kepulauan Seribu melakukan uji coba pembukaan di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3.

Jokowi Punya Tiga Opsi Regulasi 'Publisher Rights'
Indonesia
Jokowi Punya Tiga Opsi Regulasi 'Publisher Rights'

Dalam dua tahun terakhir, industri pers dinilai mengalami tekanan akibat disrupsi digital

Jokowi Pesan ke Relawan 'Ojo Kesusu', Ngabalin Beri Penjelasan
Indonesia
Jokowi Pesan ke Relawan 'Ojo Kesusu', Ngabalin Beri Penjelasan

"Namanya juga politik ya dinamika itu selalu berubah dinamis. Jadi tidak bisa teman-teman membicarakan sesuatu lebih awal, istilahnya 'Belanda masih jauh', 'ojo kesusu', jangan terburu-buru," kata Ngabalin di Jakarta, Senin (23/5).

Kemenlu Pelajari Hasil Penelitian Perang Terkait Permintaan Maaf PM Belanda
Indonesia
Kemenlu Pelajari Hasil Penelitian Perang Terkait Permintaan Maaf PM Belanda

Pemerintah Belanda terdahulu, kata Basarah, hanya menyampaikan bahwa militer Belanda kasar. Namun, tidak dapat dihindari situasinya.

Pukat UGM: Sanksi Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Sangat Ringan
Indonesia
Pukat UGM: Sanksi Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Sangat Ringan

Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada menilai sanksi yang dijatuhkan Dewan Pengawas KPK kepada Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar terlalu ringan.

Wantimpres Desak Pemerintah Sosialisasikan Pembangunan Ibu Kota Baru
Indonesia
Wantimpres Desak Pemerintah Sosialisasikan Pembangunan Ibu Kota Baru

Segala persiapan membangun Ibu Kota Negara (IKN) terus dimatangkan.