Heru Buka Posko Pengaduan, PDIP: Mengukuhkan Marwah Balai Kota Sebagai Istana Rakyat Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono (kiri) menyapa warga yang membuat pengaduan di posko pelayanan masyarakat. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Posko pengaduan bagi warga Jakarta beroperasi kembali melayani warga Jakarta di Balai Kota DKI, ketika Heru Budi Hartono menjabat sebagai Penjabat Gubernur. Meja pengaduan itu sempat terhenti di masa Gubernur Anies Baswedan.

Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI, Dwi Rio Sambodo menyebut, dihidupkan lagi posko pengaduan ini, mengembalikan Balai Kota sebagai istana warga ibu kota.

Baca Juga:

Hari Ini, Sidang Perintangan Penyidikan Kematian Brigadir Yosua Dibagi Dua Sesi

"Pengaktifan kembali Balai Kota sebagai tempat pengaduan warga yang dimulai hari ini terhitung berlakunya masa tugas PJ Gubernur Heru dan dibuka setiap pagi harinya. Meneguhkan dan mengukuhkan marwah Balai Kota sebagai istana rakyat Jakarta," ujar Dwi yang dikutip Rabu (19/10).

Menurut dia, lahirnya kembali posko pengaduan ini sebagai tumbuh kembang harapan-harapan warga atas penangananan masalah-masalah yang mereka derita.

"Mendapati tempat sebagai curah harapan atas kegelisahan dan keresahan warganya. Setidaknya ada sekian banyak warga Jakarta yg datang dan mengajukan pengaduan," urai Dwi.

Anggota Komisi A DPRD DKI ini menuturkan, dihidupkan kembali posko di Balai Kota membuat terang, bagaimana sesungguhnya persoalan yang ada di Jakarta.

"Menjadi cahaya terang nan cerah manakala semua pengaduan tertindaklanjuti dan tertangani secara nyata dan terasa bagi warganya. Kuncinya adalah Aksi eksekusi bukan basa basi," ucap dia.

Baca Juga:

Bharada E Menyesal Habisi Nyawa Brigadir J

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menegaskan, pihaknya akan mengaktifkan kembali posko pengaduan bagi warga di Balai Kota DKI.

Meja pengaduan sempat dibuka di Balai Kota DKI Jakarta di era Gubernur Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Heru menuturkan, nantinya posko pengaduan ini akan dijaga secara bergantian dari unsur pegawai Pemprov DKI dan pegawai dari Pemerintah Kota (Pemkot).

"Insya Allah (buka kembali posko pengaduan) begitu, besok saya melakukan pengarahan ke seluruh pejabat DK. Nanti ada poin-poin misalnya pak sekda asisten, saya minta perwakilan dari walikota, kan asisten ada 3 setiap hari bergantian setiap wilayah ada di sini, nanti bergiliran juga," kata Heru usai mengikuti prosesi pelantikan Pj Gubernur di Kemendagri, Senin (17/10). (Asp)

Baca Juga:

7 Perwira Polisi Tersangka Obstruction of Justice di Kasus Brigadir J Ditampilkan ke Publik

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anggota DPR tidak Terkejut Hakim MA Terlibat Suap
Indonesia
Anggota DPR tidak Terkejut Hakim MA Terlibat Suap

"Komisi III melihat bahwa kasus terlibatnya Hakim Agung, staf kepaniteraan dan pegawai MA dalam kasus suap ini sebetulnya bukan hal yang mengejutkan," kata Arsul

Jokowi Klaim Indonesia Berhasil Atasi COVID-19 Ketimbang Negara Lain
Indonesia
Jokowi Klaim Indonesia Berhasil Atasi COVID-19 Ketimbang Negara Lain

Indonesia menjadi salah satu negara yang berhasil menangani pandemi COVID-19.

Akhiri Pertemuan Sherpa Ke-3 di Yogyakarta, Delegasi Diajak Keliling Objek Wisata Sejarah
Indonesia
Akhiri Pertemuan Sherpa Ke-3 di Yogyakarta, Delegasi Diajak Keliling Objek Wisata Sejarah

Kunjungan tersebut diawali dengan menikmati suasana pagi di Candi Borobudur sembari dijelaskan mengenai sejarah terkait berdirinya salah satu ikon pariwisata Indonesia tersebut.

Pergeseran Tanah di Bogor, 23 Rumah Rusak
Indonesia
Pergeseran Tanah di Bogor, 23 Rumah Rusak

Akibatnya, 23 rumah dan bagian jalan sepanjang satu kilometer rusak.

Mabes Polri Keluarkan Jadwal Sidang Etik Brigjen HK di Kasus Kematian Brigadir J
Indonesia
Mabes Polri Keluarkan Jadwal Sidang Etik Brigjen HK di Kasus Kematian Brigadir J

Mantan Karopaminal Brigjen HK segera diadili dalam sisang etik.

KPK Sita Rp 8,6 Miliar Terkait Kasus Bupati Langkat
Indonesia
KPK Sita Rp 8,6 Miliar Terkait Kasus Bupati Langkat

KPK melakukan penyitaan uang sebesar Rp 8,6 miliar terkait kasus dugaan korupsi Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Peranginangin.

Petugas PT KAI Amankan Belasan Remaja Yang Melempari Kereta di Sukoharjo
Indonesia
Petugas PT KAI Amankan Belasan Remaja Yang Melempari Kereta di Sukoharjo

Petugas PT KAI Daop 6 Yogyakarta mengamankan sebanyak 14 remaja yang melakukan pelemparan pada kereta api saat melintas di wilayah antar Stasiun Purwosari Solo- Stasiun Gawok Sukoharjo.

[HOAKS atau FAKTA]: Bendera Khilafah Berkibar di Pembukaan Piala Dunia Qatar
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Bendera Khilafah Berkibar di Pembukaan Piala Dunia Qatar

Beredar sebuah video di Facebook yang menunjukkan seseorang sedang menaiki Omni Hoverboard dan mengibarkan bendera yang diklaim merupakan bendera khilafah.

170 Proyek di Jawa Barat Harus Rampung di 2024
Indonesia
170 Proyek di Jawa Barat Harus Rampung di 2024

Airlangga mengingatkan pentingnya komitmen Gubernur Jawa Barat dalam memenuhi kesiapan proyek untuk dapat didukung oleh kementerian/lembaga terkait.

Gibran Minta Bantuan Menteri Hadi Selesaikan Kasus Sengketa Tanah Sriwedari
Indonesia
Gibran Minta Bantuan Menteri Hadi Selesaikan Kasus Sengketa Tanah Sriwedari

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka berharap dengan dilantiknya Hadi Tjahjanto, Pemkot Solo bisa menyelesaikan masalah hukum status tanah Sriwedari.