Headline
 Buka Posko Pengaduan, Koalisi Masyarakat Sipil Siapkan Gugatan Hukum Terhadap PLN Koalisi Masyarakat Sipil siapkan gugatan hukum terhadap PLN (MP/Kanu)

MerahPutih.Com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Forum Masyarakat Sipil membuka posko pengaduan atas kerugian akibat mati listrik massal.

Manajer Program Yayasan Penguatan Partisipasi Inisiatif Kemitraan Masyarakat Indonesia (Yappika) Hendrik Rodinar mengatakan adanya posko aduan itu sebagaian bentuk teguran keras kepada PLN ataupun pemerintah. Ia menilai pemerintah telah gagal dalam membangun manajemen krisis.

Baca Juga: Mati Listrik Massal, Karding: Ini Bukti Buruknya Manajemen PLN

"Tidak ada sama sekali. Tidak ada empati oleh PLN terhadap kesengsaraan masyarakat yang terjadi. Kalau bencana alam ada BNPB, ada BPBD, nah kalau sekarang siapa yang bertanggung jawab," katanya Hendrik kepada wartawan di Jakarta, Senin (5/8).

Koalisi Masyarakat Sipil gugat PLN
Koalisi Masyarakat Sipil akan gugat PLN secara hukum dan membuak posko pengaduan dari masyarakat (MP/Kanu)

Koordinator Pengaduan YLKI Sunarsih mengatakan, aduan ini diperuntukkan bagi siapapun yang dirugikan atas pemadaman listrik yang secara tiba-tiba dilakukan oleh PLN.

Gugatan itu nantinya tergantung konsumen akan mengajukan secara berkelompok atau tidak. Pihaknya akan memfasilitasi jika konsumen hendak mengajukan gugatan.

"Ini nanti tergantung dari sisi konsumennya. Apakah konsumen mau bergabung atau secara kelompok? Ini bisa bergabung atau tidak. Kami memfasilitasi jika konsumen ingin mengajukan gugatan atau tidak. Kami akan menyampaikan kepada teman-teman lawyer," kata Sunarsih.

Dia menilai PLN tidak bertangung jawab terhadap konsumen karena tidak membuka manajemen krisis untuk pengaduan masyarakat.

Baca Juga: Mati Listrik, DPR Sebut PLN Suplier Tunggal Tapi Banyak Kelemahan dan Kurang Fokus

"Karena ini sebagai rasa tanggung jawab kami untuk bisa membantu masyarakat, jadi kita akan membuka posko, membuka kanal yang mana dari PLN dalam hal ini dari pelayanan publik belum membuka kanal itu, kita yang akan membantu masyarakat memfasilitasi itu," ucap Sunarsih.

"Poskonya bersamaan dengan LBH Jakarta dan Fakta di sini dan di YKI juga, artinya konsumen bisa memilih kemana tempat yang paling terdekat untuk mereka," tutupnya.(Knu)

Baca Juga: DPR Minta PLN Jelaskan ke Masyarakat Penyebab Pemadaman Listrik

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[Hoaks atau Fakta]: Biaya Perawatan Pasien COVID-19 Hanya Ditanggung Rp 18 Juta
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Biaya Perawatan Pasien COVID-19 Hanya Ditanggung Rp 18 Juta

Beredar gambar melalui Whatsapp yang menyatakan bahwa pihak Kementerian Kesehatan tidak lagi menanggung pasien COVID-19

PSSI Disarankan Bawa Sengketa dengan 'Mata Najwa' ke Dewan Pers
Indonesia
PSSI Disarankan Bawa Sengketa dengan 'Mata Najwa' ke Dewan Pers

Hak tolak merupakan hak wartawan karena profesinya untuk mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya

Pemkot Bandung Gelar Sayembara Gagasan Desain Olah Sampah
Indonesia
Pemkot Bandung Gelar Sayembara Gagasan Desain Olah Sampah

Terkait teknis pelaksanaan lomba masyarakat bisa mengakses simdp.bandung.go.id/sayembara.

LIPI Apresiasi Gerak Cepat Airlangga Cari Pengganti Azis Syamsuddin
Indonesia
LIPI Apresiasi Gerak Cepat Airlangga Cari Pengganti Azis Syamsuddin

Airlangga juga menunjuk Adies Kadir sebagai Waketum Bidang Polhukam

Siap-siap! Bantuan Subsidi Gaji Segera Cair ke 1 Juta Pekerja
Indonesia
Siap-siap! Bantuan Subsidi Gaji Segera Cair ke 1 Juta Pekerja

"Jumlah data yang diserahkan hari ini 1 juta calon penerima BSU dari estimasinya 8,7 juta pekerja akan menerima BSU," ucap Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah

Masyarakat Diminta Tidak Panik, Pertamina Produksi 1 Juta Barel BBM Per Hari
Indonesia
Masyarakat Diminta Tidak Panik, Pertamina Produksi 1 Juta Barel BBM Per Hari

"Kami memastikan keandalan fasilitas operasi di seluruh kilang minyak dan gas tersebut," kata Sekretaris Perusahaan Kilang Pertamina Internasional Ifki Sukarya

Respons Kemenhub Terkait Kasus Pertama Varian Omicron di Indonesia
Indonesia
Respons Kemenhub Terkait Kasus Pertama Varian Omicron di Indonesia

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus melakukan pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan kepada para pelaku perjalanan di semua moda transportasi, baik domestik maupun internasional, seiring ditemukannya kasus pertama varian Omicron di Indonesia.

Jadi Tersangka, Yahya Waloni Dijerat Pasal Berlapis
Indonesia
Jadi Tersangka, Yahya Waloni Dijerat Pasal Berlapis

Yahya Waloni sempat dilaporkan oleh kelompok masyarakat

BPK Nilai Program dan Kegiatan Penanganan COVID-19 Tidak Sepenuhnya Efektif
Indonesia
BPK Nilai Program dan Kegiatan Penanganan COVID-19 Tidak Sepenuhnya Efektif

Alokasi anggaran PC-PEN dalam APBN belum teridentifikasi dan terkodifikasi secara menyeluruh serta realisasi anggaran PC-PEN belum sepenuhnya disalurkan sesuai yang direncanakan.

[HOAKS atau FAKTA]: Sutradara Ukraina Buat Video Rusia Targetkan Warga Sipil
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Sutradara Ukraina Buat Video Rusia Targetkan Warga Sipil

Klaim tersebut menunjukkan seolah Ukraina membuat video rekayasa untuk ditunjukkan kepada dunia.