Buka Pendaftaran Korban PHK, Anak Buah Anies Janji Bantu Ilustrasi - Aksi buruh menentang PHK massal akibat anjloknya nilai rupiah. ( Foto: Antara)

MerahPutih.com - Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta membuka pendataan bagi pekerja, yang mengalami PHK, atau dirumahkan tapi tidak menerima upah sebagai dampak dari adanya pandemi COVID-19.

Kepala Dinas Nakertrans dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, hingga 3 April pukul 10.30 WIB tercatat ada 4.235 perusahaan dan 25.408 pekerja atau buruh yang telah mengirimkan laporan.

Baca Juga:

COVID-19 Masih Jadi Ancaman, PT KAI Perpanjang Pengembalian Tiket Kereta

Riciannya, terdapat 21.797 pekerja dan buruh di 3.633 perusahaan dirumahkan. Kemudian, sebanyak 3.611 pekerja atau buruh dari 602 perusahaan mengalami PHK

"Kami akan terus membuka pendataan sampai hari ini atau 4 April 2020 pukul 24.00," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (4/4).

Ilustrasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). (ANTARA)
Ilustrasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). (ANTARA)

Andri menjelaskan, data tersebut nantinya akan dihimpun Dinas Nakertrans dan Energi DKI Jakarta untuk disampaikan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.

Pemerintah melakukan kebijakan percepatan dan perluasan implementasi Program Kartu Prakerja melalui pelatihan keterampilan kerja dan pemberian insentif kepada para pekerja yang di PHK dan pekerja yang dirumahkan tapi tidak menerima upah (unpaid leave).

"Kami minta mereka yang terdampak agar dapat mengisi data lengkap dan valid agar bisa dibantu," terangnya.

Baca Juga:

BMKG Ungkap Negara Tropis seperti Indonesia Mampu Persulit Penyebaran Virus Corona

Ia menambahkan, pihaknya terus menyebarluaskan informasi pendataan daring ini melalui Whatsapp blast kepada serikat dan federasi pekerja, APINDO, KADIN, Dewan Pengupahan, dan ketua asosiasi lainnya.

"Kuota pendataan untuk Jakarta sebanyak 1.646.541, sekarang baru 26.000 pekerja yang mendata. Kalau ada yang bertanya lewat tanggal 4 April gimana? Silakan input data saja, datanya diterima atau tidak diterima itu kewenangan dari kementerian, mereka yang sudah menetapkan batas waktu," tandasnya. (Knu)

Baca Juga:

DPR Sesalkan Pemerintah Terkesan Tutupi Data Pergerakan Pasien Corona

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PT DKI Tetap Vonis Heru Hidayat Seumur Hidup dalam Kasus Korupsi Jiwasraya
Indonesia
PT DKI Tetap Vonis Heru Hidayat Seumur Hidup dalam Kasus Korupsi Jiwasraya

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tetap memvonis Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera (Tram) Heru Hidayat seumur hidup.

Bendera PDIP Dibakar, PDIP Solo Sebar Broadcast WA
Indonesia
Bendera PDIP Dibakar, PDIP Solo Sebar Broadcast WA

Rudy menjamin tidak akan ada kader PDIP Solo bergerak

Briptu Andry Budi Wibowo Jadi Korban Tabrak Lari, Pelaku Oknum Anggota TNI
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ada Negara di Dalam Negara, Masuk Pantai Indah Kapuk Wajib Pakai Paspor
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ada Negara di Dalam Negara, Masuk Pantai Indah Kapuk Wajib Pakai Paspor

Unggahan tersebut telah mendapatkan respons sebanyak 1.315 suka serta 984 retweet dan komentar.

Vaksin COVID-19 dari Tiongkok Segera Datang, Ma'ruf Amin: Kalau Misalnya Tidak Halal Ya Tidak Masalah
Indonesia
13 Hakim Positif Corona, Pengadilan Negeri Medan Ditutup Dua Pekan
Indonesia
13 Hakim Positif Corona, Pengadilan Negeri Medan Ditutup Dua Pekan

"Ke-38 orang yang dinyatakan positif COVID-19 itu terdiri atas 13 orang hakim dan 25 orang pegawai," ujarnya

Pengungsi Merapi Butuh Popok dan Masker Medis
Indonesia
Pengungsi Merapi Butuh Popok dan Masker Medis

"Bayi dan balita butuh banyak popok. lebih praktis. Tak perlu cuci celana lagi," katanya.

Petugas Dishub dan Satpol PP Jabar Dapat Prioritas Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Petugas Dishub dan Satpol PP Jabar Dapat Prioritas Vaksinasi COVID-19

Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) akan melaksanakan vaksinasi massal bagi aparatur sipil negara (ASN).

Apakah COVID-19 Benar-benar Ada?
Indonesia
Apakah COVID-19 Benar-benar Ada?

Dokter Reisa mengatakan bahwa virus yang pertama kali ditemukan pada Desember 2019 memiliki banyak jenis.

Permintaan Trump Hentikan Penghitungan Suara Ditolak
Indonesia
Permintaan Trump Hentikan Penghitungan Suara Ditolak

Seorang hakim federal menolak permintaan darurat dari tim kampanye Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Kamis (5/11) untuk menghentikan penghitungan suara di Philadelphia.