Buka Peluang Kerja Sama KPK, Polri Telusuri Aliran Uang Panas Djoko Tjandra Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo (tengah). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.

MerahPutih.com- Polri tengah menyelidiki kompensasi dalam bentuk uang yang diduga diterima dalam skandal buronan korupsi Bank Bali, Djoko Sugiarto Tjandra.

Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo menjanjikan pengusutan tuntas terkait kemungkinan aliran uang itu.

Baca Juga:

Jaksa Tolak Hakim Teruskan Perkara PK Djoko Tjandra ke MA

"Tentunya, nanti akan menyasar kepada siapa saja, itu akan kita jelaskan berikutnya,” kata Listyo kepada wartawan yang dikutip di Jakarta, Selasa (28/7)

Bahkan, Bareskrim Polri membuka peluang kerja sama penyidikan skandal Djoko Tjandra dengan KPK.

“Tidak menutup kemungkinan kita bisa bekerja sama dengan KPK dalam mengusut aliran-aliran dana yang dimaksud,” kata dia.

Jika terbukti ada aliran dana dari Djoko Tjandra maka kepolisian tidak hanya akan menjerat Brigjen Prasetijo Utomo dengan pidana umum. Listiyo mengatakan, tersangka juga mungkin dijerat dengan sangkaan korupsi.

“Dalam rangka aliran-aliran dana yang dimaksud, sebagai upaya kita dalam menerapkan UU Tipikor (Undang-undang Tindak Pidana Korupsi),” ujar Listiyo.

Djoko Tjandra. Foto: ANTARA
Djoko Tjandra. Foto: ANTARA

Listyo menyatakan, penyidikan perkara ini tidak akan berhenti pada Prasetijo. Polisi menduga Prasetijo bukan aktor tunggal dalam memberikan akses Djoko Tjandra bebas bergerak di Indonesia.

"Itu pasti akan kita rilis selanjutnya," kata dia.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap membantu Polri mengusut aliran dana buronan Djoko Tjandra.

Djoko Tjandra diduga melakukan tindak pidana suap dalam pelariannya selama menjadi buronan.

"KPK dengan tugas supervisi dan koordinasi sebagaimana ketentuan pasal 6 huruf b dan d UU No 19 tahun 2019, tentu siap memberikan bantuan pihak kepolisian guna memaksimalkan penuntasan kasus tersebut," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri.

Baca Juga:

Brigjen Prasetijo Minta Anak Buahnya Bakar Surat Perjalanan Djoko Tjandra

Polri telah menetapkan Brigjen Prasetijo Utomo (BJP PU) sebagai tersangka kasus penerbitan surat jalan untuk buron kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia terkait pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra. Penetapan itu dilakukan sekitar pukul 10.00 WIB tadi.

"Hari ini telah dilaksanakan gelar perkara untuk menetapkan tersangka saudara BJP PU," ujar Listyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan.

Brigjen Prasetijo pun menjadi tersangka dengan konstruksi pasal berlapis. Dia terancam kurungan penjara maksimal 6 tahun. (Knu)

Baca Juga:

Brigjen Prasetijo Jadi Tersangka Kasus Pelarian Djoko Tjandra

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Peminat Rumah DP 0 Rupiah Tinggi, Pemprov DKI Andalkan Swasta dalam Pembangunan
Indonesia
Peminat Rumah DP 0 Rupiah Tinggi, Pemprov DKI Andalkan Swasta dalam Pembangunan

Program Rumah DP 0 persen yang diagungkan Gubernur Anies Baswedan pada kampanye 2017 lalu justru tinggi peminatnya saat pandemi COVID-19.

MPR Nilai 'Hilangnya' TAP MPRS di RUU HIP Pintu Masuk Masalah Ketatanegaraan
Indonesia
MPR Nilai 'Hilangnya' TAP MPRS di RUU HIP Pintu Masuk Masalah Ketatanegaraan

Penjabaran dan haluan ideologi Pancasila sudah disepakati dan itu ada dalam Pembukaan UUD

KPU Minta Pemilih Bawa Alat Tulis Sendiri ke TPS
Indonesia
KPU Minta Pemilih Bawa Alat Tulis Sendiri ke TPS

Meskipun di TPS ada 5 pulpen yang tersedia tapi itu kan sebenarnya kebutuhan untuk petugas

Kemenangan Biden Bisa Untungkan Aliran Modal ke Indonesia
Indonesia
Kemenangan Biden Bisa Untungkan Aliran Modal ke Indonesia

PSI berpandangan siapa pun yang memenangkan Pemilu AS 2020, Indonesia diharapkan cerdas memainkan peran untuk kepentingan nasional.

Jokowi Lakukan Kunjungan Kerja Sehari ke Provinsi Aceh
Indonesia
Jokowi Lakukan Kunjungan Kerja Sehari ke Provinsi Aceh

Pada siang harinya, Presiden diagendakan untuk menyerahkan Banpres Produktif Usaha Mikro

Dua Kubu Demokrat Sama-Sama Yakin Jelang Pengumuman Resmi Pemerintah
Indonesia
Dua Kubu Demokrat Sama-Sama Yakin Jelang Pengumuman Resmi Pemerintah

Herzaky meyakini Kemenkumham bersandar pada perundang-undangan yang berlaku

Antisipasi Demo UU Ciptaker, TNI-Polri Patroli Besar-besaran Keliling Jakarta
Indonesia
Antisipasi Demo UU Ciptaker, TNI-Polri Patroli Besar-besaran Keliling Jakarta

Polri dan TNI melakukan apel gelar pasukan untuk mengantisipasi adanya aksi unjuk rasa menentang UU Cipta Kerja di kawasan Istana Negara.

Gugat Presidential Threshold ke MK, Rizal Ramli: Lawan Demokrasi Kriminal
Indonesia
Gugat Presidential Threshold ke MK, Rizal Ramli: Lawan Demokrasi Kriminal

RR ingin menghentikan demokrasi kriminal yang membuat bangsa ini dikuasai oleh oligarki dan para cukong.

Ketua DPD Minta Senator Ikut Awasi Penyaluran Bansos Tunai di 2021
Indonesia
Ketua DPD Minta Senator Ikut Awasi Penyaluran Bansos Tunai di 2021

Peristiwa penyelewengan dana bansos menimbulkan ketidakpercayaan publik

Kapolda Metro Jaya Turun Langsung Razia Motor Bising di Bundaran HI
Indonesia
Kapolda Metro Jaya Turun Langsung Razia Motor Bising di Bundaran HI

Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran turun langsung memimpin patroli skala besar di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu (18/4) dini hari.