Budiman Usul Presiden Jokowi Jadi Wantimpres di Periode Selanjutnya Politikus PDIP Budiman Sujatmiko. (Foto: MP/Ponco)

MerahPutih.com - Wacana penundaan Pemilu 2024 menjadi perbincangan publik. Sejumlah pihak sudah menolak usul yang pertama kali dilontarkan pengusaha danWakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan didukung PAN tersebut.

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Budiman Sudjatmiko, menegaskan, menunda agenda Pemilu sama saja dengan mengkhianati amanat reformasi.

Baca Juga:

Sekjen Gerindra Ogah Tanggapi Wacana Penundaan Pemilu 2024

Mantan aktivis Pro Demokrasi ini mengaku, tidak ingin hasil dari reformasi yang sudah diperjuangkan dengan keringat, darah bahkan nyawa pada 1998 itu menjadi hilang.

"Gara-gara ada pihak-pihak yang hanya sekadar melakukan penghitungan-penghitungan politik elitis saja dan mengorbankan demokrasi," kata Budiman kepada wartawan di Jakarta, Selasa (1/3).

Budiman mengamini agenda Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membangun Indonesia menjadi kekuatan ekonomi dunia dan menjadikan Indonesia negara demokratis belum selesai pada 2024 mendatang.

Oleh karena itu, Budiman mengusulkan agar Jokowi nantinya diangkat menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di era pemerintahan selanjutnya.

"Agenda Pak Jokowi kita teruskan dengan cara menempatkan beliau sebagai Wantimpres atau ketua Dewan Pertimbangan Presiden," ujarnya.

Presiden Jokowi dan Mantan Presiden Megawati.(Foto: PDIP)
Presiden Jokowi dan Mantan Presiden Megawati.(Foto: Sekretariat Presiden)

Menurut Budiman, itu bisa dilakukan dengan mekanisme konvensi atau kesepakatan tidak tertulis antar kekuatan politik terutama yang sekarang menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi.

"Ke depan bisa berbeda orang supaya ada kontinuitas. Sebagai orang yang pernah jadi presiden tentu punya pengalaman, dia tau apa yang sudah selesai dibangun, target yang sudah dicapai dan apa yang belum dicapai," kata dia.

Tak hanya Jokowi, kata Budiman, mantan-mantan presiden lainnya juga berhak mendapat kehormatan duduk sebagai Wantimpres. Hal tersebut untuk memastikan keberlanjutan pembangunan yang sudah berjalan pada periode sebelumnya.

"Mantan-mantan presiden siapapun diberikan tempat terhormat sebagai Wantimpres atau Ketua Wantimpres," ungkapnya. (Pon)

Baca Juga:

Perintah Surya Paloh: Semua Kader NasDem Tolak Penundaan Pemilu

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Anies-Ganjar Telah Deklarasi Capres-Cawapres
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: Anies-Ganjar Telah Deklarasi Capres-Cawapres

Dalam poster tersebut tercantum juga beberapa logo Partai Politik seperti, PAN, Demokrat, Nasdem, PKS, PPP, dan PKB dan dilangsungkan pada Minggu, 7 November 2021 di JIEXPO Kemayoran.

Kemenkumham Masih Kaji Permohonan Perubahan Kepengurusan PPP Mardiono
Indonesia
Kemenkumham Masih Kaji Permohonan Perubahan Kepengurusan PPP Mardiono

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly tengah mengkaji berkas permohonan pengesahan kepengurusan baru PPP yang diklaim dipimpin Muhammad Mardiono.

Kementerian Perdagangan Terima 3.181 Pengaduan Belanja Online
Indonesia
Kementerian Perdagangan Terima 3.181 Pengaduan Belanja Online

Ditjen PKTN mencatat, ada 3.692 pengaduan konsumen yang dilayani pada semester I 2022. Sebanyak 86,1 persen atau 3.181 pengaduan berasal dari sektor niaga elektronik (e-commerce) atau belanja online.

Bank DKI Sediakan 1.600 Vaksin Booster
Indonesia
Bank DKI Sediakan 1.600 Vaksin Booster

Secara total, Bank DKI menyediakan total kuota sebanyak 1.600 orang untuk pelaksanaan vaksinasi pada 5 dan 12 Maret 2022 di kedua lokasi yang disediakan Bank DKI.

Duet Ganjar-Airlangga Rajai Simulasi Pilpres Versi LSI Denny JA
Indonesia
Duet Ganjar-Airlangga Rajai Simulasi Pilpres Versi LSI Denny JA

Survei LSI Denny JA ini digelar pada medio 11-20 September 2022 dengan menggunakan metodologi Multi-stage Random Sampling dari 1200 responden.

KPK Tagih Duit Korupsi Proyek Fiktif Waskita Karya
Indonesia
KPK Tagih Duit Korupsi Proyek Fiktif Waskita Karya

Jaksa KPK menagih uang pengganti mantan Kepala Bagian Pengendalian Divisi II dan Wakadiv Sipil PT Waskita Karya, Fakih Usman senilai Rp 5,9 miliar.

RUU TPKS Sah Jadi Inisiatif DPR, Puan Minta Presiden Segera Kirim Surpres
Indonesia
RUU TPKS Sah Jadi Inisiatif DPR, Puan Minta Presiden Segera Kirim Surpres

Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sudah disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR.

Ada Temuan Terbaru Terkait Luka Tembak Brigadir J
Indonesia
Ada Temuan Terbaru Terkait Luka Tembak Brigadir J

Komisioner Bidang Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Choirul Anam menduga, Brigadir J yang tewas kemungkinan ditembak dari jarak berlainan atau berbeda-beda.

Peringatan 76 Tahun Bandung Lautan Api
Indonesia
Peringatan 76 Tahun Bandung Lautan Api

"Pada saat peristiwa BLA rakyat Kota Bandung berkorban harta jiwa. Semoga semangat ini mengingatkan kita selalu optimis dalam menghadapi COVID-19," kata Yana.

PT KAI Bolehkan Penumpang Bawa Hasil Tes PCR dari Luar Stasiun
Indonesia
PT KAI Bolehkan Penumpang Bawa Hasil Tes PCR dari Luar Stasiun

Selain itu, ada beberapa syarat dan ketentuan untuk pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN)