Budiman Sudjatmiko Nilai Ahok Layak Jadi Kepala Otorita Ibu Kota Baru Politisi PDIP Budiman Sudjatmiko (tengah) (MP/Fadhli)

MerahPutih.Com - Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko menilai Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok layak menjadi Kepala Badan Otorita Ibu Kota Baru Negara.

Menurut Budiman, Ahok mempunyai kualifikasi manajemen dan pengalaman dalam mengelola tata kota.

Baca Juga:

Ngabalin Anggap yang Tolak Ahok Jadi Kepala Otorita Ibu Kota Baru Tak Waras

"Kalau Basuki Tjahaja Purnama itu menjadi bagian dari yang dicalonkan, menurut saya, bukannya tanpa alasan. Karena beliau pernah memimpin DKI, pernah memimpin wilayah cukup rumit. Jadi menurut saya wilayah seperti itu, ibu kota baru, juga menurut saya layak untuk dia pegang," kata Budiman di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (9/3).

Ahok didukung jadi Kepala Badan Otorita Ibu Kota Baru
Calon kuat Kepala Otorita Ibu Kota Baru Ahok (kanan) bersama dengan Presiden Jokowi. (Foto: instagram.com/basukibtp)

Budiman menganggap wajar adanya penolakan terhadap Ahok. Namun Budiman mengingatkan pemilihan Kepala Badan Otorita IKN merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Budiman melanjutkan, selain Ahok, ada juga sosok Bupati Banyuwangi Azwar Anas, Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Bambang Brodjonegoro dan Direktur Utama PT Wijaya Karya Tumiyana.

Baca Juga:

Ahok Jadi Kepala Otorita Ibu Kota Baru, Pengamat: Dia Tak Pandai Menata Kata-Kata

Eks Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) ini menilai setiap sosok punya kelebihan masing-masing.

"Kalau yang kulturalis mungkin lebih Pak Azwar, kalau lebih tugas is done menyelesaikan masalah cepat, tepat bisa Pak Ahok. Kalau bicara soal perencanaan lebih strategis mungkin bisa Pak Bambang karena pernah di Bappenas. Jadi tergantung Pak Jokowi mau apa," pungkasnya.(Pon)

Baca Juga:

Ahok Disebut Calon Kuat Ketua Otorita Ibu Kota Baru

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Diminta Proaktif Usut Dugaan Suap Skandal Pelarian Djoko Tjandra
Indonesia
KPK Diminta Proaktif Usut Dugaan Suap Skandal Pelarian Djoko Tjandra

KPK tidak bisa menerapkan pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi tentang menghalangi proses hukum atau obstruction of justice.

Brigjen Prasetijo Jadi Tersangka Kasus Pelarian Djoko Tjandra
Indonesia
Brigjen Prasetijo Jadi Tersangka Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Bareskrim Mabes Polri menetapkan Brigjen Prasetijo menjadi tersangka kasus pelarian buron kasus cessie Bank Bali Djoko Tjandra

KPK Kaji Temuan BPK soal Potensi Kerugian Negara Terkait Bansos Sebesar Rp843 Miliar
Indonesia
KPK Kaji Temuan BPK soal Potensi Kerugian Negara Terkait Bansos Sebesar Rp843 Miliar

BPK menemukan adanya permasalahan data bantuan sosial (bansos) di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Pemda).

Jasa Kawal Pesepeda dari Ancaman Begal, Tarifnya Rp750 Ribu Per Jam
Indonesia
Jasa Kawal Pesepeda dari Ancaman Begal, Tarifnya Rp750 Ribu Per Jam

Aliansi Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) menyediakan layanan pengawal bagi para pesepeda hingga 24 jam.

Terlalu Lama Buron, Idham Azis Diminta Perintahkan Tembak di Tempat Harun Masiku
Indonesia
Terlalu Lama Buron, Idham Azis Diminta Perintahkan Tembak di Tempat Harun Masiku

Neta S Pane meminta Kapolri Jenderal Idham Azis mengeluarkan perintah tembak di tempat terhadap buron kasus suap KPU Harun Masiku.

Kasus Mensos Juliari, KPK Bakal Periksa Vendor Bansos COVID-19
Indonesia
Kasus Mensos Juliari, KPK Bakal Periksa Vendor Bansos COVID-19

KPK memastikan bakal memeriksa vendor atau rekanan Kementerian Sosial dalam pengadaan dan distribusi bantuan sosial yang menjerat Mensos Juliari.

Ini Titik Banjir di Wilayah Jakarta Timur dan Utara
Indonesia
Ini Titik Banjir di Wilayah Jakarta Timur dan Utara

Di Aula Kantor Kelurahan Bidara Cina Jalan Tanjung lengkong RW 07 jumlah pengungsi 30 orang

Hina FPI, Ade Armando Dilaporkan ke Polisi
Indonesia
Hina FPI, Ade Armando Dilaporkan ke Polisi

Ade dilaporkan terkait dugaan tindak pidana penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia pasal 156 KUHP.

 Bahas Omnibus Law Saat Pandemi COVID-19, DPR Tidak Peka dengan Penderitaan Rakyat
Indonesia
Bahas Omnibus Law Saat Pandemi COVID-19, DPR Tidak Peka dengan Penderitaan Rakyat

Lucius melanjutkan, langkah DPR tersebut tidak menunjukkan sensitivitas DPR pada situasi yang tengah dialami oleh segenap bangsa Indonesia untuk berjuang total menanggulangi pandemi Covid-19.

Jakarta Berlakukan PSBB Jilid 2, Ribuan Warga Perantauan Asal Wonogiri Mudik
Indonesia
Jakarta Berlakukan PSBB Jilid 2, Ribuan Warga Perantauan Asal Wonogiri Mudik

Warga Wonogiri memilih mudik setelah Pemprov DKI Jakarta memberlakukan PSBB jilid ll selama 14 hari mulai tanggal 14-27 September.