Budi Arie Jadi Menkominfo, NasDem: Mengambil Hak Orang Lain Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/7). (Foto: YouTube)

MerahPutih.com - Partai NasDem buka suara terkait dilantiknya Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/7).

Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai NasDem Effendy Choirie mengaku pihaknya sudah tidak memikirkan lagi soal urusan menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Baca Juga:

Jokowi Beri Alasan Menkominfo Baru Bukan dari NasDem

Pria yang karib disapa Gus Choi ini mengatakan, pelantikan Budi Arie merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai presiden.

Dia menyebut kepala negara berhak menentukan siapa saja sosok yang mengisi posisi-posisi menteri, termasuk jika sosok itu bukan dari kader NasDem.

Lebih lanjut Gus Choi menuturkan Jokowi juga selalu memutuskan sendiri sosok yang akan diangkat menjadi menteri. Dia menyebut, NasDem tidak lagi membutuhkan posisi Menkominfo.

”Menkominfo diberikan ke (tokoh) non-NasDem meskipun Nasdem tidak berharap lagi di posisi itu, tetapi hukumnya tetap ghosob, artinya mengambil hak orang lain. Tidak halal, minimal syubhat,” kata Gus Choi kepada wartawan, dikutip Senin (17/7).

Baca Juga:

Dilantik Jadi Menkominfo, Budi Arie Punya Harta Rp 101 Miliar

Jokowi menunjuk Budi Arie menjadi Menkominfo menggantikan Johnny G Plate, yang merupakan Sekjen Partai NasDem.

Johnny dicopot dari jabatanya usai ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan BTS 4G.

Sebelumnya, Budi Arie menjabat Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes-PDTT).

Dia dikenal sebagai pendiri dan Ketua Umum Pro Jokowi (Projo), organisasi relawan darat pendukung Jokowi. (Pon)

Baca Juga:

Dilantik Jadi Menkominfo, Budi Arie Singgung Kepercayaan Jokowi terhadap Relawan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
BNN Bongkar 851 Kasus Sepanjang 2022
Indonesia
BNN Bongkar 851 Kasus Sepanjang 2022

Badan Narkotika Nasional (BNN) membeberkan capaian kerja di bidang pemberantasan selama 2022. Sebanyak 851 kasus di seluruh wilayah Indonesia dibongkar BNN dalam setahun.

DJP Banten Dirikan Tax Center di Universitas Praditha
Indonesia
DJP Banten Dirikan Tax Center di Universitas Praditha

Kerja sama dalam mendukung Universitas Praditha dalam mengembangkan konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

PKB dan NasDem Sepakat Pakai Nama Koalisi Perubahan
Indonesia
PKB dan NasDem Sepakat Pakai Nama Koalisi Perubahan

"Itu (nama koalisi) sudah dibahas sama NasDem. 'Koalisi Perubahan' titik," ujar Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid di Jakarta, Senin (11/9).

Presiden Tinjau Stok dan Harga Pangan di Pasar Wonokromo Surabaya
Indonesia
Presiden Tinjau Stok dan Harga Pangan di Pasar Wonokromo Surabaya

Presiden Joko Widodo meninjau Pasar Wonokromo di Kota Surabaya, Jawa Timur, Sabtu, guna mengecek stok dan harga bahan pangan, seperti beras, minyak goreng, dan telur.

Sandiaga Uno Masih Menunggu Restu Megawati untuk Jadi Cawapres Ganjar
Indonesia
Sandiaga Uno Masih Menunggu Restu Megawati untuk Jadi Cawapres Ganjar

Menparekraf Sandiaga Uno bertemu empat mata dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Selasa (1/8) sore ini. Sandiaga mengaku ada bahasan politik.

Langkah Kemenkominfo Cegah Hoaks Politik Jelang Pemilu 2024
Indonesia
Langkah Kemenkominfo Cegah Hoaks Politik Jelang Pemilu 2024

"Pertama kami menyiapkan edukasi dan literasi digital kepada para pemilih pemula atau first voter agar ketika mencari informasi mereka bisa aktif mencari dari sumber yang valid dan jelas," tutur Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kemenkominfo Usman Kansong

Ditangkap KPK, Bupati Bangkalan Punya Harta Rp 9,9 Miliar
Indonesia
Ditangkap KPK, Bupati Bangkalan Punya Harta Rp 9,9 Miliar

Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tersebut, politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini tercatat memiliki harta Rp 9.921.437.399.

Parpol Pendukung Prabowo Tak Permasalahkan Status Gibran sebagai Kader PDIP
Indonesia
Parpol Pendukung Prabowo Tak Permasalahkan Status Gibran sebagai Kader PDIP

"Kami tidak mempersoalkan kader dari mana, tetapi semua sudah mufakat (bakal cawapres Prabowo) Gibran,” ujar Yandri Susanto kepada wartawan di kediaman Prabowo, Minggu (22/10).

Sekjen PBB Serukan Bantuan Lebih Banyak ke Barat Daya Suriah   
Dunia
Sekjen PBB Serukan Bantuan Lebih Banyak ke Barat Daya Suriah  

Antonio Guterres pada Kamis (9/2) meminta lebih banyak akses bantuan kemanusiaan ke barat daya Suriah dari Turki.

KPK Periksa 6 Saksi di Kasus Korupsi DJKA
Indonesia
KPK Periksa 6 Saksi di Kasus Korupsi DJKA

Komisi Pemilihan Korupsi (KPK) memeriksa enam orang saksi terkait kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).