Bubarkan Acara KAMI, Polda Jatim: Tidak Ada Izin Mantan Panglima TNI Jenderal Purn Gatot Nurmantyo (Foto: MP/Fadhli)

MerahPutih.com - Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jawa Timur menggelar acara di Surabaya. Acara ini mendapat penolakan dari beberapa kelompok yang berunjuk rasa. Polisi akhirnya memediasi dan meminta acara dihentikan.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko memaparkan, pihaknya bukan tanpa alasan membubarkan acara KAMI. Itu dilakukan untuk menyelamatkan masyarakat di tengah pandemi COVID-19.

"Karena kita tahu betul situasi saat ini kan Jatim masuk bagian perhatian secara nasional untuk pandemi COVID-19. Dalam penggeloraan kegiatannya, Jatim sedang menggelorakan kegiatan sosialisasi, edukasi preventif sampai dengan operasi yustisi, dengan penindakan dan penegakan hukum terkait kerumunan," papar Truno kepada wartawan, Senin (28/9).

Baca Juga

Wadirintel Polda Jatim Minta Gatot Nurmantyo Turun dari Atas Panggung Saat Acara KAMI

Truno mengungkapkan, acara ini sebenarnya tak mendapatkan izin. Pihak KAMI baru meminta izin ke polisi dua hari sebelum acara. Padahal, untuk acara dengan cakupan nasional, perizinan harus minimal 21 hari.

Mengacu kepada Aturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 pada Pasal 5 dan Pasal 6 ini, harus ada pemberitahuan siapa pejabat yang berwenang mengeluarkan izin. Dalam aturan Pasal 6 terkait kegiatan yang sifatnya lokal harus sudah dimintakan perizinan.

"Kalau yang bersifat nasional pada salah satu daerah harus 21 hari sebelumnya. Kita ketahui dari beberapa yang kita lihat, surat administrasi, pemberitahuan itu baru diberikan tanggal 26 September 2020. Atau tepatnya baru 2 hari yang lalu, Hari Sabtu," imbuhnya.

Selain itu, Truno menyebut keselamatan rakyat atau masyarakat merupakan yang paling utama, yang menjadi hukum tertinggi di masa pandemi COVID-19. Dia tak ingin adanya kerumunan di acara KAMI menyebabkan munculnya klaster baru.

Truno menambahkan, hal ini berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020, dan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 53 Tahun 2020, dan Peraturan Wali Kota (Perwali) serta Peraturan Bupati (Perbub) di seluruh Jawa Timur, yang menyebut setiap kegiatan mengumpulkan banyak orang, wajib dilakukan adanya assessment.

Di kesempatan yang sama, Truno menyebut kegiatan tersebut juga tidak memenuhi administrasi. Truno mengimbau kegiatan semacam ini bisa dilakukan secara virtual tanpa mengumpulkan banyak massa. Sehingga tidak mengancam keselamatan masyarakat.

"Untuk situasi saat ini secara virtual lebih valid lah," lanjutnya.

Acara KAMI di Jawa Timur batal digelar di Gedung Juang 45 Surabaya. Salah satu deklarator KAMI, Gatot Nurmantyo, akhirnya diminta pidato di Graha Jabal Nur, Jambangan Surabaya.

"Saya kebetulan datang disuruh ke Jabal Nur, karena semua perwakilan ulama dan habaib berkumpul di Jabal Nur. Karena diberitahu tidak bisa ke sana (Gedung Juang 45) karena didemo, jadi habis itu dianggap sudah deklarasi saja. (saya diminta) tolong memberi sepatah dua kata," kata Gatot kepada wartawan di Masjid Assalam Puri Mas, Surabaya.

Baca Juga

Deklarasi KAMI di Sejumlah Daerah Menuai Kritikan, Ini Penyebabnya

"Jadi kita harus ikuti apa yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Sudah selesai semuanya. Di sini bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat," kata Gatot kepada wartawan di Jalan Jambangan Kebon Agung, Surabaya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Setelah Dewan Pers, Tim Hukum PDIP "Ngadu" ke Bareskrim Polri
Indonesia
Setelah Dewan Pers, Tim Hukum PDIP "Ngadu" ke Bareskrim Polri

Tim hukum PDIP menyambangi Bareskrim Polri untuk meminta arahan terkait pemberitaan kasus dugaan suap pengurusan PAW anggota DPR.

Direktur RS Wuhan Meninggal akibat Virus Corona
Dunia
Direktur RS Wuhan Meninggal akibat Virus Corona

Liu Zhiming, Direktur Rumah Sakit Wuhan Wuchang, meninggal pada 10.30 waktu setempat.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Positif COVID-19
Indonesia
Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Positif COVID-19

Sebelumnya beredar pesan melalui aplikasi Whatsapp berisi keterbukaan Zulfikri bahwa Ia positif terinfeksi virus corona

KPK Tunggu Itikad Baik Sjamsul Nursalim
Indonesia
KPK Tunggu Itikad Baik Sjamsul Nursalim

Sjamsul dan Itjih diminta memenuhi panggilan penyidik untuk menghadapi proses hukum kasus dugaan korupsi SKL BLBI yang menjerat keduanya sebagai tersangka.

HUT ke 493 Jakarta, Anies Diminta Lunasi Janji Atasi Persoalan Ibu Kota
Indonesia
HUT ke 493 Jakarta, Anies Diminta Lunasi Janji Atasi Persoalan Ibu Kota

Pengamat perkotaan Azas Tigor Nainggolan mengatakan, persoalan yang belum mampu disekesaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Dua ASN Positif COVID-19, PN Jakpus Kembali Ditutup
Indonesia
Dua ASN Positif COVID-19, PN Jakpus Kembali Ditutup

Penutupan itu juga mengikuti arahan dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

Wabah Virus Corona, Apa Dampaknya terhadap Pasokan Bawang Impor Asal Tiongkok?
Indonesia
Wabah Virus Corona, Apa Dampaknya terhadap Pasokan Bawang Impor Asal Tiongkok?

Distribusi impor bawang putih di pasar Indonesia pada Januari ini jumlahnya jauh dari rata-rata distribusi bulan sebelumnya.

 Antisipasi Pasien Suspect Virus Corona, Pemerintah Siapkan 20 Kapsul di Bandara
Indonesia
Antisipasi Pasien Suspect Virus Corona, Pemerintah Siapkan 20 Kapsul di Bandara

Kapsul ini ada di pintu kedatangan penerbangan Internasional, khususnya dari Tiongkok di Bandara Soekarno-Hatta.

Pertama Kali, Pemerintah Raup Rp97 Miliar Dari Pajak Digital
Indonesia
Pertama Kali, Pemerintah Raup Rp97 Miliar Dari Pajak Digital

Jumlah perusahaan SPLN yang ditunjuk sebagai pemungut PPN dapat terus bertambah dalam rangka memaksimalkan penerimaan negara.

DPR Ingatkan Pemerintah Tak Gegabah Longgarkan PSBB
Indonesia
DPR Ingatkan Pemerintah Tak Gegabah Longgarkan PSBB

Wacana relaksasi muncul dari semangat mencegah terjadinya pelambatan ekonomi masyarakat di tengah PSBB akibat pandemik COVID-19.