Bubarkan 18 Lembaga, Kajian Pemerintah Harus Matang Ketua MPR Bambang Soesatyo. (Foto: MPR).

MerahPutih.com - Pemerintah merampingkan atau membubarkan 18 lembaga dalam mengurangi beban anggaran negara di tengah penanganan pandemi COVID-19, harus melalui pertimbangan yang matang dan meminimalkan perlawanan rakyat terjadap putusan tersebut.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, pemerintah harus memberikan solusi penyelamatan yang baik terhadap seluruh pegawai yang bekerja di 18 lembaga tersebut agar tidak kehilangan mata pencaharian, terlebih lagi ditengah situasi pandemi COVID-19 cukup sulit untuk mencari pekerjaan baru.

Selain itu, karena pembubaran 18 lembaga tersebut dilakukan untuk efisiensi anggaran, maka anggaran yang semula diperuntukkan bagi 18 lembaga negara itu agar dapat dialokasikan ke kementerian/lembaga lain yang membutuhkan untuk hasil kerja lebih optimal.

Baca Juga:

Begini Dampak Pandemi COVID-19 Versi Dirjen Pajak

Pria yang akrab dipanggil Bamsoet ini, mendorong seluruh kementerian/lembaga yang ada saat ini, meningkatkan kinerja di masing-masing instansi, guna mencapai target pembangunan yang sudah ditetapkan.

Jokowi dan Pimpinan MPR
Presiden Jokowi dan Pimpinan MPR. (Foto: setkab.go.id)

Presiden Joko Widodo kembali menegaskan rencana untuk melakukan perampingan 18 lembaga pemerintahan. Pada pertengahan Juni lalu pun, Jokowi menyampaikan kemungkinan untuk membubarkan lembaga hingga perombakan kabinet karena para menteri bekerja biasa-biasa saja.

Baca Juga:

Pesepeda Meningkat saat Pandemi, Pemerintah Didesak Bangun Infrastruktur Memadai

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Libur Akhir Pekan, Taman Hiburan Langsung Diserbu Pengunjung
Indonesia
Libur Akhir Pekan, Taman Hiburan Langsung Diserbu Pengunjung

Jam operasional TMII juga mengalami perubahan, yakni menjadi pukul 08.00-20.00 WIB untuk pintu masuk. Sementara wahana di dalam TMII beroperasi pukul 08.00-16.00 WIB.

Bawa Bantuan, Bakamla Kirim KN Singa Laut ke Sulbar
Indonesia
Bawa Bantuan, Bakamla Kirim KN Singa Laut ke Sulbar

KN Singa Laut 402 yang dikomandani Letkol Bakamla Capt Hermawan Basori bertolak dari dermaga pelabuhan kapal patroli Bakamla Serei di Likupang Barat, Minahasa Utara, Sulawesi Utara.

Edhy Prabowo Akui Pinjam Uang Pejabat KKP untuk Belikan Istrinya Barang Mewah di AS
Indonesia
Edhy Prabowo Akui Pinjam Uang Pejabat KKP untuk Belikan Istrinya Barang Mewah di AS

Edhy Prabowo mengakui meminjam uang dari Plt Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Muhammad Zaini Hanafi untuk membelikan istrinya barang mewah.

E-Rekap Pilkada Serentak Ringankan Beban Panitia Pemilihan
Indonesia
E-Rekap Pilkada Serentak Ringankan Beban Panitia Pemilihan

Sistem Informasi Rekapitulasi Pilkada efektif diyakini bisa mencegah manipulasi perolehan suara peserta pilkada.

Perkembangan COVID-19 Juni, Angka Positivity Rate Lebih Rendah daripada Bulan Mei
Indonesia
Perkembangan COVID-19 Juni, Angka Positivity Rate Lebih Rendah daripada Bulan Mei

Secara nasional positivity rate Indonesia mencapai 12% yang masih di atas standar positivity rate yang ditetapkan WHO yaitu sebesar 5%

Waspadai Konflik Terjadi Jelang Pemungutan Suara Pilkada Serentak
Indonesia
Waspadai Konflik Terjadi Jelang Pemungutan Suara Pilkada Serentak

Polri mewaspadai beberapa daerah rawan konflik yang menjadi fokus perhatian dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

JHL Group Gandeng Komunitas Taman Potret Salurkan Bantuan di Tengah COVID-19
Indonesia
JHL Group Gandeng Komunitas Taman Potret Salurkan Bantuan di Tengah COVID-19

JHL Group yang menggandeng MPKF Peduli juga membagikan donasinya pada komunitas.

Kantor ESDM Dijarah saat Demo UU Cipta Kerja, Pelaku Bawa Kayu dan Batu
Indonesia
Kantor ESDM Dijarah saat Demo UU Cipta Kerja, Pelaku Bawa Kayu dan Batu

Mabes Polri menyebut kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dijarah perusuh demo penolakan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja Kamis lalu.

Disebut Pelanggaran HAM, Langkah Polisi Tembak Laskar FPI Dinilai Ada Dasarnya
Indonesia
Disebut Pelanggaran HAM, Langkah Polisi Tembak Laskar FPI Dinilai Ada Dasarnya

Komnas HAM telah melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran HAM dalam peristiwa penembakan enam laskar FPI akhir Desember 2020 lalu.

Berikut Isi Instruksi Mendagri Tito Soal Perpanjangan PPKM
Indonesia
Berikut Isi Instruksi Mendagri Tito Soal Perpanjangan PPKM

Tito Karnavian mengeluarkan Instruksi Mendagri tentang Perpanjangan PPKM untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19.