Bubarkan 18 Lembaga, Kajian Pemerintah Harus Matang Ketua MPR Bambang Soesatyo. (Foto: MPR).

MerahPutih.com - Pemerintah merampingkan atau membubarkan 18 lembaga dalam mengurangi beban anggaran negara di tengah penanganan pandemi COVID-19, harus melalui pertimbangan yang matang dan meminimalkan perlawanan rakyat terjadap putusan tersebut.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, pemerintah harus memberikan solusi penyelamatan yang baik terhadap seluruh pegawai yang bekerja di 18 lembaga tersebut agar tidak kehilangan mata pencaharian, terlebih lagi ditengah situasi pandemi COVID-19 cukup sulit untuk mencari pekerjaan baru.

Selain itu, karena pembubaran 18 lembaga tersebut dilakukan untuk efisiensi anggaran, maka anggaran yang semula diperuntukkan bagi 18 lembaga negara itu agar dapat dialokasikan ke kementerian/lembaga lain yang membutuhkan untuk hasil kerja lebih optimal.

Baca Juga:

Begini Dampak Pandemi COVID-19 Versi Dirjen Pajak

Pria yang akrab dipanggil Bamsoet ini, mendorong seluruh kementerian/lembaga yang ada saat ini, meningkatkan kinerja di masing-masing instansi, guna mencapai target pembangunan yang sudah ditetapkan.

Jokowi dan Pimpinan MPR
Presiden Jokowi dan Pimpinan MPR. (Foto: setkab.go.id)

Presiden Joko Widodo kembali menegaskan rencana untuk melakukan perampingan 18 lembaga pemerintahan. Pada pertengahan Juni lalu pun, Jokowi menyampaikan kemungkinan untuk membubarkan lembaga hingga perombakan kabinet karena para menteri bekerja biasa-biasa saja.

Baca Juga:

Pesepeda Meningkat saat Pandemi, Pemerintah Didesak Bangun Infrastruktur Memadai

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pakai Mafela Palestina Saat Sidang, Rizieq Shihab Ditegur Hakim
Indonesia
Pakai Mafela Palestina Saat Sidang, Rizieq Shihab Ditegur Hakim

Setelah melepas mafela, Rizieq kembali duduk di kursi pesakitan

Polisi Tindak 25 Kendaraan Sipil yang Gunakan Rotator Setiap Hari
Indonesia
PDIP Anggap KAMI Hanya Tebar Intrik Tendensius
Indonesia
PDIP Anggap KAMI Hanya Tebar Intrik Tendensius

"KAMI diharapkan memberikan masukan argumentatif, solutif, khususnya terkait persoalan pandemi COVID-19. Ternyata tidak demikian" ujar Aria

Kasus COVID-19 Tak Terkendali, Menpan Tjahjo Hapus Hak Cuti untuk ASN
Indonesia
Kasus COVID-19 Tak Terkendali, Menpan Tjahjo Hapus Hak Cuti untuk ASN

Hak cuti perorangan untuk aparatur sipil negara (ASN) sementara ditiadakan.

Mobilitas di Jalan Tol Turun Drastis Selama PPKM Darurat
Indonesia
Modus Penipuan Rekrutmen Karyawan BNI dengan Iming-iming Gaji Rp10 Juta
Indonesia
Modus Penipuan Rekrutmen Karyawan BNI dengan Iming-iming Gaji Rp10 Juta

Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menangkap MTN, pelaku tindak pidana manipulasi rekrutmen karyawan Bank Negara Indonesia (BNI).

Polisi Tangkap Sopir Pengacara Rizieq Shihab karena Bawa Sajam ke Lokasi Sidang
Indonesia
Polisi Tangkap Sopir Pengacara Rizieq Shihab karena Bawa Sajam ke Lokasi Sidang

Polisi menangkap seorang pria inisial AS (53), yang merupakan sopir salah satu pengacara Rizieq Shihab (HRS). Ia ditangkap karena diduga membawa senjata tajam.

Selama Ramadan, Pemkab Sleman Gelar Vaksinasi COVID-19 ke Pemuka Agama
Indonesia
Selama Ramadan, Pemkab Sleman Gelar Vaksinasi COVID-19 ke Pemuka Agama

"Mereka adalah pemimpin dari semua agama. Bukan hanya beragama muslim saja. Ada pastor dan pendeta juga," jelas Joko saat jumpa pers di kantor Bupati Sleman jalan Parasamya DIY Selasa, (6/4)

PPKM Darurat Ganti Istilah, Kini Jadi PPKM Level 1-4
Indonesia
PPKM Darurat Ganti Istilah, Kini Jadi PPKM Level 1-4

Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali, Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan, ada rencana mulai tanggal 26 Juli, istilah PPKM Darurat diganti dengan 'level'.

Gubernur dan Wagub Banten Terpapar COVID-19
Indonesia
Gubernur dan Wagub Banten Terpapar COVID-19

Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy terkonfirmasi positif COVID-19