BSU Tahap Kedua akan Disalurkan Pekan Depan Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri (kiri) ditemui usai LEMM G20 di Kabupaten Badung, Bali, Rabu (14/9/2022). ANTARA/Prisca Triferna

MerahPutih.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah meminta data untuk penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 tahap kedua pekan ini, dengan peluang penyalurannya dilakukan pada pekan depan.

"Tahap kedua data kami minta minggu ini ke BPJS Ketenagakerjaan dijanjikan hari Kamis besok ada data yang masuk," kata Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos), Indah Anggoro Putri, dikutip dari Antara, Rabu (14/5).

Baca Juga:

Penyaluran BSU Ditargetkan Rampung Sebelum Akhir Tahun

Namun, dia mengatakan bahwa mengenai jumlah data calon penerima tahap kedua belum dapat dipastikan. Kemnaker sendiri telah meminta agar data calon penerima BSU dapat diberikan setiap pekan.

"Mudah-mudahan besok kami sudah ada, lalu kita padu padankan sehingga bisa disalurkan gelombang lagi gelombang kedua, insyallah di awal minggu depan," kata Putri.

Kemnaker memastikan akan terus bergerak demi menyelesaikan penyaluran subsidi gaji untuk tahun ini.

Baca Juga:

4,1 Juta Pekerja Telah Terima BSU Rp 600 Ribu

Sebelumnya, Kemnaker telah melakukan penyaluran BSU 2022 tahap pertama yang diberikan kepada 4.112.052 orang. Penyaluran itu dilakukan setelah melakukan pemadanan data calon penerima dari BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan hanya yang memenuhi syarat yang mendapatkan bantuan itu.

Putri menyoroti pentingnya proses pemadanan data untuk memastikan harus sesuai kriteria yang terdapat pada aturan penyaluran BSU 2022. Jika tidak sesuai dengan Peraturan Menaker Nomor 10 Tahun 2022 maka BSU tidak akan disalurkan kepada calon penerima.

"Juga prinsipnya tidak boleh overlapping dengan bantuan lain. Terus PNS, TNI/Polri tidak boleh," katanya.(*)

Baca Juga:

Penerima BSU Sebelumnya Bisa Terima Kembali untuk Tahun 2022

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi Dukung Penataan Ekosistem Industri Pers Dengan Platform Digital Asing
Indonesia
Jokowi Dukung Penataan Ekosistem Industri Pers Dengan Platform Digital Asing

Langkah yang bisa diambil, kata Jokowi, bisa dengan revisi UU, membentuk UU baru atau memengeluarkan peraturan pemerintah.

[HOAKS atau FAKTA]: Pengadilan Menyatakan Richard Eliezer Telah Bebas
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pengadilan Menyatakan Richard Eliezer Telah Bebas

Sebuah video terkait kasus pembunuhan Brigadir J tengah viral di media sosial TikTok.

Marullah Klarifikasi Polemik Pelantikan Pj Sekda DKI Langkahi Keputusan Presiden
Indonesia
Marullah Klarifikasi Polemik Pelantikan Pj Sekda DKI Langkahi Keputusan Presiden

Gubernur Anies Baswedan akan menggantikan Sekda DKI Marullah Matali dengan Sigit Wijatmoko yang kini menjabat sebagai Asisten Pememrintahan Setda DKI Jakarta.

Bertemu Putin, Jokowi Nyatakan Siap Jembatani Komunikasi Rusia dan Ukraina
Indonesia
Bertemu Putin, Jokowi Nyatakan Siap Jembatani Komunikasi Rusia dan Ukraina

Jokowi menyatakan siap menjadi jembatan komunikasi antara Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dan Presiden Rusia Vladimir Putin agar kedua pihak mencapai perdamaian.

Bawaslu Fokus Lakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu 2024
Indonesia
Bawaslu Fokus Lakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu 2024

Komisioner Bawaslu, Herwyn JH Malonda menegaskan, Bawaslu saat ini mengutamakan pencegahan, agar tidak terjadinya pelanggaran atau sengketa proses.

Selama Oktober Ada 50 Korban Jiwa akibat Bencana Hidrometeorologi
Indonesia
Selama Oktober Ada 50 Korban Jiwa akibat Bencana Hidrometeorologi

"Di bulan Oktober total 50 jiwa, ini menjadi perhatian kami di BNPB. Sehingga mungkin besok dan lusa kita akan apel kesiapsiagaan secara nasional untuk kembali mengingatkan pemerintah daerah," ujar Abdul

PKS Usulkan Pemerintah Lakukan Barter Kedelai dengan Batu Bara
Indonesia
PKS Usulkan Pemerintah Lakukan Barter Kedelai dengan Batu Bara

Masyarakat dihebohkan dengan mahalnya harga kedelai yang berimbas pada biaya produksi tahu dan tempe.

Mendagri Tanggapi Tuntutan Jabatan Kepala Desa Jadi 9 Tahun
Indonesia
Mendagri Tanggapi Tuntutan Jabatan Kepala Desa Jadi 9 Tahun

Wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa (kades) menjadi sembilan tahun kini tengah menjadi polemik.

Siasat Pemerintah Naikkan Ekonomi dengan Optimalisasi Produk Lokal
Indonesia
Siasat Pemerintah Naikkan Ekonomi dengan Optimalisasi Produk Lokal

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengakui ia melakukan "kawin paksa" antar-kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN agar dapat mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri.

Pj DKI 1 Tak Akan Lanjutkan Pembangunan LRT Jakarta
Indonesia
Pj DKI 1 Tak Akan Lanjutkan Pembangunan LRT Jakarta

Pemerintah Provinsi DKI (Jakarta) mengungkapkan penyebab pembangunan proyek Light Rail Transit (LRT) Jakarta Fase 2 tersendat.