BSSN Akui Ada Data Valid yang Diretas Bjorka Bjorka klaim telah meretas data banyak orang penting Negeri ini. (foto: pexels.com_pixabay)

MerahPutih.com - Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian mengatakan klasifikasi serangan siber berupa pencurian data, seperti yang dilancarkan peretas "Bjorka", masuk dalam kategori intensitas rendah.

"Kalau dilihat dari kategori atau klasifikasi serangan yang bersifat pencurian data itu masih intensitas rendah sebenarnya," kata Hinsa di Kantor BSSN, Depok, Jawa Barat, Selasa (13/9).

Baca Juga:

Retas Data Menkominfo hingga Kasus Munir, Siapa sih Bjorka?

Dikutip dari Antara, Hinsa menjelaskan intensitas ancaman serangan di ruang siber sendiri diklasifikasikan menjadi tiga, yakni rendah, sedang, dan tinggi.

Serangan siber dengan intensitas tinggi, lanjutnya, ialah yang sampai melumpuhkan infrastruktur informasi vital.

"Jadi, infrastruktur informasi vital ini adalah sistem elektronik yang sudah digunakan di objek vital nasional kita," tambahnya.

Terkait hal tersebut, dia kemudian menegaskan bahwa secara umum infrastruktur informasi vital nasional sampai saat ini berjalan dengan baik.

"Sistem elektronik yang untuk pelayanan masyarakat berjalan dengan baik; yang menjadi persoalan isu sekarang ini adalah masa data oleh Bjorka ini disebarkan sedemikian rupa," katanya.

Oleh karena itu, dia mengatakan masyarakat sebenarnya tidak perlu terlalu resah terhadap isu kebocoran data nasional oleh peretas yang mengaku sebagai "Bjorka".

"Secara umum ini adalah masalah data," imbuhnya.

Baca Juga:

Jadi Korban Bjorka, Anies Heran Retasan Data Pribadinya Banyak yang Salah

Dia menjelaskan BSSN telah melakukan proses validasi dan forensik digital terhadap data-data yang beredar tersebut.

Sehingga, meskipun ada informasi valid dari data-data yang bocor tersebut, lanjutnya, validitas tersebut memiliki masa berlaku untuk menentukan apakah data tersebut merupakan informasi penting atau data terbaru.

"Setelah ditelisik, ini ada juga datanya berulang. Jadi, saya tidak katakan semuanya tidak valid, tapi ada juga valid, tapi juga ada masanya waktunya," jelasnya.

Namun, katanya, isu peretasan data nasional yang mencuat belakangan ini perlu menjadi pengingat akan pentingnya meningkatkan keamanan siber, apalagi ancaman serangan siber bisa terus berkembang.

"Jadi enggak boleh sombong 'oh kami sudah kuat, sistem kami paling hebat', tidak ada. Karena apa? Teknologi kan berkembang, hacker dan ancaman berkembang," ujarnya.

"Bjorka" kembali menjadi perbincangan karena mengklaim telah meretas sejumlah data rahasia, mulai data penduduk Indonesia, pengguna kartu SIM, data pribadi Menteri Komunikasi dan Informatikan (Menkominfo) Johnny G. Plate, serta data dokumen rahasia milik Presiden Joko Widodo.

Klaim "Bjorka" itu disebarluaskan oleh sebuah akun Twitter "DarkTracer: DaekWeb Criminal Intelligence", yang kemudian viral dan sempat menjadi salah satu topik pembahasan terpopuler di Twitter. (*)

Baca Juga:

Ledek Mahfud MD, Hacker Bjorka Bocorkan Data Pribadi Menko Polhukam

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPR akan Segera Mengesahkan RKUHP Menjadi UU di Sidang Paripurna
Indonesia
DPR akan Segera Mengesahkan RKUHP Menjadi UU di Sidang Paripurna

Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/11). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III Adies Kadir.

UMKM Pemenang Tender Bisa Dapat Kredit Fintech Lewat Panon Jabar
Indonesia
UMKM Pemenang Tender Bisa Dapat Kredit Fintech Lewat Panon Jabar

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Jawa Barat sendiri telah memasukkan tiga perusahaan finansial teknologi (fintech) ke dalam daftar mitra dalam pengadaan barang dan jasa.

Contraflow di Tol Jakarta - Cikampek Kembali Diberlakukan Pagi Tadi
Indonesia
Contraflow di Tol Jakarta - Cikampek Kembali Diberlakukan Pagi Tadi

Korlantas Polri kembali menerapkan rekayasa lalu lintas (lalin) skema contraflow di jalan Tol Jakarta-Cikampek pada Selasa (3/5) pagi menjelang siang. Kabag Operasional Korlantas Polri, Kombes Eddy Djunaedi mengatakan, skema contraflow ini telah diberlakukan sejak pukul 07.50 WIB.

Ibu Pejuang Legalisasi Ganja Medis Temui Pimpinan DPR
Indonesia
Ibu Pejuang Legalisasi Ganja Medis Temui Pimpinan DPR

Santi merasa bersyukur aspirasinya terkait legalisasi ganja untuk kebutuhan medis mendapat respons positif dari pimpinan DPR.

Gowes Bareng Warga Jonggol, Gerindra Minta Kader Kerja Keras Menangkan Prabowo   
Indonesia
Gowes Bareng Warga Jonggol, Gerindra Minta Kader Kerja Keras Menangkan Prabowo  

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengikuti kegiatan olahraga Gowes Merah Putih Kemerdekaan RI ke-77 bersama masyarakat Jonggol, Kabupaten Bogor.

Sekber PKB-Gerindra Segera Diresmikan, Deklarasi Capres-Cawapres Menyusul
Indonesia
Sekber PKB-Gerindra Segera Diresmikan, Deklarasi Capres-Cawapres Menyusul

"Kita akan mulai dengan peresmian Sekber PKB-Gerindra dalam waktu dekat di Menteng, Jakarta Pusat," ujar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar

Ribuan Mahasiswa Demo di Solo, Desak Jokowi Batalkan Penaikan Harga BBM
Indonesia
Ribuan Mahasiswa Demo di Solo, Desak Jokowi Batalkan Penaikan Harga BBM

ibuan massa mahasiswa dari berbagai elemen organisasi kampus yang bergabung dalam massa Soloraya Menggugat berdemo di DPRD Solo, Jawa Tengah, Kamis (8/9).

World Bank Dukung Indonesia Lakukan Transisi Energi Kurangi Emisi Karbon
Indonesia
World Bank Dukung Indonesia Lakukan Transisi Energi Kurangi Emisi Karbon

World Bank siap membagikan pengalaman dan keahlian atas langkah Indonesia dalam melaksanakan transisi energi guna mengurangi emisi karbon.

Cak Imin Gelar Pertemuan dengan Prabowo Subianto di Kertanegara
Indonesia
Cak Imin Gelar Pertemuan dengan Prabowo Subianto di Kertanegara

Sebelum memasuki kediaman Prabowo, pria yang karib disapa Cak Imin ini sempat memberikan keterangan kepada awak media. Cak Imin mengaku kedatangannya dalam rangka silaturahmi.

Mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin Divonis 12 Tahun Penjara
Indonesia
Mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin Divonis 12 Tahun Penjara

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Negeri Palembang menjatuhkan vonis selama 12 tahun kepada mantan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Alex Noerdin.