Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melaporkan terjadinya penurunan muka tanah (land subsidence) di wilayah Jakarta Utara dengan laju mencapai 3,5 sentimeter per tahun. Kondisi ini berkontribusi signifikan terhadap meningkatnya risiko banjir Jakarta hingga lebih dari 40 persen, termasuk banjir rob yang semakin sering terjadi.
Peneliti Ahli Madya Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN, Yus Budiyono, menjelaskan bahwa penurunan tanah di Jakarta, khususnya wilayah utara, merupakan kombinasi antara proses geologi alami dan aktivitas manusia, terutama pengambilan air tanah secara masif dan berlangsung selama puluhan tahun.
Secara geologi, wilayah Jakarta Utara tersusun atas tanah aluvium, jenis tanah yang secara alami mengalami pemadatan atau kompaksi seiring waktu.
“Yang pertama, geologi Jakarta itu tersusun di bagian utara utamanya oleh tanah aluvium. Tanah aluvium itu sebenarnya mengalami kompaksi secara alami,” kata Yus saat dikonfirmasi, Senin (12/1).
Namun, proses alami tersebut menjadi jauh lebih cepat ketika air tanah di bawah lapisan aluvium dieksploitasi secara berlebihan.
“Tanah aluvium itu akan lebih cepat kompaksinya kalau air tanah yang ada di bawahnya diambil secara berlebihan, sehingga tanahnya berkonsolidasi dan permukaannya turun,” ujarnya.
Baca juga:
BMKG Sebut Penurunan Permukaan Tanah Pemicu Lain Pulau Jawa Rentan Banjir
Yus menjelaskan, pada sekitar 1975–1976, wilayah Jakarta Utara masih berada sekitar satu meter di atas permukaan laut. Seiring meningkatnya kebutuhan air tanah—baik untuk permukiman, industri, maupun sektor komersial—permukaan tanah menurun secara bersamaan di berbagai wilayah.
“Karena pengambilannya merata ke seluruh daerah Jakarta, baik pemukiman maupun industri dan komersial, tanahnya juga turun bersama-sama,” ungkapnya.
Tanpa disadari, penurunan tanah terus berlangsung hingga kini dan memicu berbagai persoalan serius, terutama banjir rob.
“Kita enggak sadar bahwa tanahnya turun sampai kemudian sekarang terjadi rob. Kita tahu bahwa di titik terendahnya, Jakarta sudah sekitar tiga meter di bawah permukaan laut, bahkan bisa mencapai 3,5 meter,” imbuh Yus.
Lebih lanjut, Yus menilai bahwa dampak jangka panjang penurunan tanah sangat bergantung pada pilihan manusia dalam mengelola kota. Keberlanjutan Jakarta sebagai kota layak huni, menurutnya, ditentukan oleh keputusan kolektif antara pemerintah dan masyarakat.
“Kalau dampak jangka panjang terhadap keberlanjutan kota, itu tergantung kita. Apakah kita masih ingin tinggal di Jakarta atau Jakarta itu akan kita tinggalkan,” ucapnya.
Baca juga:
Cegah Penurunan Permukaan Tanah, Warga Muara Angke Dilarang Ambil Air Tanah
Meski tidak mungkin mengembalikan kondisi tanah seperti puluhan tahun lalu, Yus menegaskan bahwa laju penurunan tanah masih bisa dihentikan. Langkah paling realistis adalah menghentikan atau membatasi pengambilan air tanah agar perencanaan kota ke depan dapat dilakukan secara lebih aman dan berkelanjutan.
“Kalau dibiarkan pengambilan air tanah terus-menerus dan land subsidence berlanjut, niscaya gedung-gedung akan miring, retak, dan mengalami kerusakan struktural,” jelasnya.
Sebagai pembanding, Yus mencontohkan Tokyo, Jepang, yang mulai menyadari masalah penurunan tanah sejak 1925. Pemerintah setempat kemudian membatasi pengambilan air tanah secara bertahap mulai 1950, hingga akhirnya melarang pengambilan untuk sektor industri.
“Tokyo mulai membatasi sejak 1950, dan sekitar 1975 land subsidence-nya baru berhenti,” ujarnya.
Contoh lain terjadi di Santa Clara, California, Amerika Serikat, di mana pengambilan air tanah untuk pertanian dihentikan dan lahan dialihfungsikan. Kebijakan tersebut berhasil menurunkan tekanan terhadap air tanah dan menghentikan amblesan tanah. (Asp)
