BRIN Diingatkan Artinya Fungsi Sinergi Lembaga Riset, Bukan Peleburan Instan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Foto: ANT

MerahPutih.com - Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Hammam Riza, mengkritik Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021, yang mengartikan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai peleburan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), serta BPPT.

Menurut dia, peleburan semua lembaga riset dan balitbang kementerian/lembaga itu tidak mungkin dilakukan hanya dalam waktu setahun. Apalagi, lanjut dia, birokrasi di Indonesia sangat rumit dan peleburan ke BRIN berpotensi melabrak banyak aturan.

Baca Juga:

PR Panjang Integrasi BRIN, Alasan tidak Dipimpin Menteri Sampai Polemik Birokrasi

"Tidak mudah (jika diartikan peleburan secara kelembagaan). Apakah, seluruh perguruan tinggi itu menyatu di bawah kementerian dikbud untuk melaksanakan riset dan inovasinya. Kan tidak demikian," kata Hammam, dalam webinar publik tentang Organisasi Riset dan Inovasi Kemajuan Iptek di Jakarta, Selasa (3/8).

Kepala BBPT
Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Hammam Riza. Dok Tangkapan Layar

Namun, lanjut dia, lain cerita jika Perpres ditafsirkan sesuai Pasal 48 UU 11/2019 tentang Sisnas Iptek, yang berarti BRIN mensinergikan dan mengarahkan program, anggaran, pengawasan, serta rencana induk pemajuan Iptek.

Menurut dia, peran BRIN ketika masih dalam koridor mengharmonisasi program, anggaran, hingga sumber daya Iptek dari lembaga riset negara itu masih mungkin direalisasikan. Akan tetapi, Hammam lagi-lagi menegaskan BRIN harus melakukannya secara bertahap, tidak bisa instan. "Setiap lembaga Iptek harus memainkan orkestrasi dengan melaksanakan fungsi dan tugasnya masing-masing," tegas orang nomor satu di BPPT itu.

Bambang Brodjonegoro
Mantan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Brodjonegoro berbicara dalam seminar virtual Organisasi Riset dan Inovasi bagi Kemajuan Iptek di Jakarta, Selasa (03/08/2021). ANTARA/Martha Herlinawati Simanjuntak

Mantan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro, juga menekannya penting fungsi sinergi, bukan peleburan. Dia berharap agar koordinasi kegiatan riset di Indonesia termasuk kebijakan dan aktivitas penelitiannya makin diperkuat untuk menghasilkan inovasi unggulan. "Benar-benar sinergis dalam melakukan riset tidak perlu kotak-kotak," tegasnya dalam acara yang sama.

Menurut dia, sinergi juga perlu diperkuat antara pelaku riset dan industri untuk mempercepat komersialisasi dan hilirisasi produk riset dan inovasi. Apalagi, lanjut dia, anggaran penelitian di Indonesia terbatas sehingga tidak ada "kemewahan" melakukan riset tanpa koordinasi.

"Jangan hanya riset saja. Riset penting tapi kita juga harus kejar-kejaran sama negara lain, jadi inovasi harus dikedepankan," ujar mantan pembantu Presiden Jokowi dua periode itu.

Baca Juga:

Negara ASEAN dengan Iptek Tertinggal hingga Maju Menurut LIPI

Dari kalangan akademisi, Wakil Rektor Bidang Inovasi dan Bisnis IPB, Erika B. Laconi menekankan UU 11/2019 Sisnas Iptek mengamanahkan BRIN harus mampu mengoptimalkan anggaran dengan skema pentahelix, atau bermanfaat multipihak ke depannya. Artinya, lanjut dia, inovasi yang disinergikan BRIN bukan hanya berupa karya tulis, tetapi produk yang memberi kemaslahatan kepada masyarakat secara sosial ekonomi.

Untuk itu, BRIN harus membentuk payung riset sebagai wadah kolaborasi dan sinergi karya lembaga riset, serta mampu menjaring mitra industri untuk menampung berbagai inovasi yang dihasilkan sehingga dapat memberi dampak sosial ekonomi. "Inilah yang sering kami sampaikan, pada saat itu, adanya lembah kematian dari riset-riset kita kalau kita tidak terus berjuang,” ungkap Erika.

erika IPB
Wakil Rektor Bidang Inovasi dan Bisnis IPB, Erika B. Laconi. Foto: Tangkapan layar

Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI Marlinda Irwanti memaparkan perbedaan UU 11/2019 tentang Sisnas Iptek dengan UU18/2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, ada pada unsur inovasi.

"Dalam UU No.18 Tahun 2002 hanya enam pasal yang membahas inovasi, sementara UU No.11 Tahun 2019 memiliki 31 pasal mengenai inovasi," kata Wakil Ketua Pansus UU Sisnas Iptek 2014-2019 itu.

Kata kunci 'inovasi' ini, kata dia, menjadi makin penting di tengah kondisi pandemi COVID-19 saat ini, karena perlu pemanfaatan inovasi bagi kepentingan-kepentingan negara. "Fungsi BRIN ini untuk mengarahkan dan menyinergikan kelembagaan-kelembagaan iptek tersebut agar dapat menghasilkan inovasi," tutup Wakil Ketua Pansus RUU Sisnas Iptek itu. (*)

Baca Juga:

Prof Azyumardi Azra Ingatkan Risiko Peleburan LIPI, BPPT, Lapan, dan Batan ke BRIN

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kapal Perang AS Transit di Selat Taiwan Setelah Tiongkok Latihan Militer
Dunia
Kapal Perang AS Transit di Selat Taiwan Setelah Tiongkok Latihan Militer

Pergerakan AS tersebut tak lama setelah Tiongkok melakukan latihan perang di dekat pulau itu.

Eks Pimpinan KPK Kritik Jokowi Belum Bersikap soal Nasib Novel Baswedan Cs
Indonesia
Eks Pimpinan KPK Kritik Jokowi Belum Bersikap soal Nasib Novel Baswedan Cs

"Ada ketidakpastian yang terjadi di republik ini, tapi sayangnya presidennya hanya diam dan bilang itu bukan urusan saya. Itu urusan siapa? Pemeberantasan korupsi itu dipegang oleh presiden. Jadi kalau dia bilang ini bukan urusan saya, lantas urusanmu apa? Kan begitu," kata Saut

Seluruh Indonesia Berpotensi Alami Hujan Ringan Hari Ini
Indonesia
Seluruh Indonesia Berpotensi Alami Hujan Ringan Hari Ini

Potensi hujan sedang di siang hari akan terjadi di Bengkulu, Tanjung Pinang, Ambon, serta Kendari

Gegara Hadiri Acara Halal Bihalal PDIP, Plt Camat Sukoharjo Dicopot
Indonesia
Gegara Hadiri Acara Halal Bihalal PDIP, Plt Camat Sukoharjo Dicopot

Pencopotan tersebut buntut dari hadirnya Havid dalam acara halal bihalal yang diadakan PAC PDIP Sukoharjo pada Rabu (19/5)

Jokowi Janji Suplai 2 Juta Paket Obat Gratis untuk OTG
Indonesia
Jokowi Janji Suplai 2 Juta Paket Obat Gratis untuk OTG

"Pemerintah akan terus membagikan paket obat gratis untuk OTG dan gejala ringan yang direncanakan sejumlah 2 juta paket obat," ujar Presiden Jokowi

Ditagih Ditjen Pajak di Twitter, Ghozali Everyday Jawab Pasti Bakal Bayar
Indonesia
Ditagih Ditjen Pajak di Twitter, Ghozali Everyday Jawab Pasti Bakal Bayar

Mahasiswa asal Semarang ini sempat viral karena dapat uang sekitar Rp 1,5 miliar dari menjual foto selfie NFT atau Non Fungible Token.

Perombakan Kabinet, Muhaimin: Mepet-mepet Baru Diajak Bicara
Indonesia
Perombakan Kabinet, Muhaimin: Mepet-mepet Baru Diajak Bicara

Muhaimin mengaku, belum mendapatkan informasi terkait isu mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto yang kemungkinan masuk dalam kabinet kerja Jokowi-Ma'ruf.

Tangerang Targetkan 2,5 Juta Warganya Sudah Divaksin Akhir Tahun
Indonesia
Tangerang Targetkan 2,5 Juta Warganya Sudah Divaksin Akhir Tahun

Pemerintah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten menargetkan 2,5 juta warganya sudah menjalani vaksinasi COVID-19 pada akhir tahun 2021.

Susun Revisi UU Energi, Komite II DPD Kunjungi Jawa Timur
Indonesia
Susun Revisi UU Energi, Komite II DPD Kunjungi Jawa Timur

Komite II DPD RI terus melakukan penyempurnaan penyusunan naskah akademis revisi Undang-Undang (UU) No 30/2007 tentang Energi.

KPK Ultimatum Pemilik Showroom Mobil Rhys Auto Gallery Rudy Hartono Iskandar
Indonesia
KPK Ultimatum Pemilik Showroom Mobil Rhys Auto Gallery Rudy Hartono Iskandar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengultimatum Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur, Rudy Hartono Iskandar untuk kooperatif menjalani proses hukum kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul Kelurahan Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur.