Brigjen Prasetijo Minta Hakim Kabulkan JC Mantan Kakorwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo di Pengadilan Tipikor, Jakarta. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/foc.

MerahPutih.com - Mantan Kepala Biro Koordinator Pengawas (Karo Korwas) PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo meminta majelis hakim untuk mengabulkan permohonan sebagai justice collaborator (JC) dalam perkara dugaan suap penghapusan red notice.

Hal itu disampaikan kuasa hukum Brigjen Prasetijo, Rolas Sitinjak dalam persidangan dengan agenda duplik di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (1/3). Menurut Rolas, jaksa penuntut umum (JPU) tak bisa membuktikan pelanggaran pidana yang dilakukan Brigjen Prasetijo dalam perkara tersebut.

"Bahwa Brigjen Prasetijo telah mengajukan permohonan justice collaborator karena telah mengembalikan uang USD200 ribu. Oleh karenanya, kami meminta permohonan justice collaborator dapat dikabulkan majelis hakim," kata Rolas.

Baca Juga:

Jaksa Minta Hakim Tolak Pledoi Brigjen Prasetijo

Selain itu, dalam persidangan pihak jenderal bintang satu itu juga meminta majelis hakim untuk menolak semua dakwaan yang diajukan JPU.

"Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum," tegasnya.

Kemudian, Rolas juga meminta majelis hakim agar nama baik kliennya yang sudah tercoreng dengan adanya kasus ini dipulihkan.

"Merehabilitasi nama baik, harkat martabat terdakwa dan membebankan perkara a quo kepada negara," ujarnya.

Brigjen Prasetijo Utomo dituntut 2,5 tahun penjara ditambah denda Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan di pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (8/2). (Desca Lidya Natalia)
Brigjen Prasetijo Utomo dituntut 2,5 tahun penjara ditambah denda Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan di pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (8/2). (Desca Lidya Natalia)

Dalam perkara ini, JPU menuntut agar majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 2 tahun 6 bulan pidana penjara dan denda Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap Brigjen Prasetijo.

Jaksa meyakini Prasetijo menerima suap dari terpidana perkara korupsi cessie Bank Bali Djoko Tjandra. Suap tersebut untuk membantu proses penghapusan nama Djoko Tjandra dari daftar pencarian orang (DPO) di Direktorat Imigrasi.

Baca Juga:

Kasus Suap Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo Dituntut 2,5 Tahun Penjara

Jaksa mempertimbangkan sejumlah hal yang meringankan dan memberatkan. Untuk hal yang memberatkan, jaksa menilai perbuatan jenderal bintang satu itu tidak mendukung pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

Selain itu, perbuatan Prasetijo telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Sementara untuk hal yang meringankan, Prasetijo dinilai bersikap sopan, mengaku bersalah dan mengakui perbuatannya. (Pon)

Baca Juga:

Brigjen Prasetijo Divonis 3 Tahun, Kapolri: Melanggar Hukum Kami Sikat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Eks Bos BTN Maryono Didakwa Rugikan Keuangan Negara Rp279 Miliar
Indonesia
Eks Bos BTN Maryono Didakwa Rugikan Keuangan Negara Rp279 Miliar

Eks Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (BTN) Maryono didakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp279 miliar atas pemberian fasilitas pembiayaan dari BTN kepada sejumlah perusahaan.

Pulihkan Ekonomi, Airlangga Targetkan Rp1000 Triliun Cair Dalam 6 Bulan
Indonesia
Pulihkan Ekonomi, Airlangga Targetkan Rp1000 Triliun Cair Dalam 6 Bulan

Apabila anggaran yang disiapkan pemerintah diserap lebih cepat, maka diharapkan roda perekonomian kembali berputar dan menggeliatkan ekonomi masyarakat.

Boni Hargens Sebut Ada Kelompok yang Ingin Kudeta Jokowi di Pademi Corona
Indonesia
Boni Hargens Sebut Ada Kelompok yang Ingin Kudeta Jokowi di Pademi Corona

"Kelompok ini juga membongkar Kembali diskursus soal Pancasila sebagai ideologi negara," kata Boni

Bank Milik Daerah Rawan Dipakai Buat Danai Petahana di Pilkada
Indonesia
Bank Milik Daerah Rawan Dipakai Buat Danai Petahana di Pilkada

KPK ingatkan potensi meningkatnya kerawanan korupsi di BPD pada masa Pilkada saat in karena lebih dari 30 persen petahana yang kembali mencalonkan diri dalam pilkada serentak di 270 daerah.

Kesaksian Warga Kwitang saat Kerusuhan, Polisi Tembakan Gas Air Mata dan Tendang Portal
Indonesia
Kesaksian Warga Kwitang saat Kerusuhan, Polisi Tembakan Gas Air Mata dan Tendang Portal

"Tapi brimob tidak sampai masuk, kalau tidak di portal, pasti masuk. Karena mereka terhalang portal, polisi saja sampai nendang-nendang portal," beber Bambang.

Draf Final UU Ciptaker Jadi 812 Halaman, ini Dalih Sekjen DPR
Indonesia
Draf Final UU Ciptaker Jadi 812 Halaman, ini Dalih Sekjen DPR

Jumlah halaman draf UU itu berubah menjadi 812 halaman.

PKS: Perda COVID-19 Beri Jaminan bagi Warga yang Isolasi Mandiri
Indonesia
PKS: Perda COVID-19 Beri Jaminan bagi Warga yang Isolasi Mandiri

Pemprov DKI Jakarta bersama DPRD telah mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penanggulangan COVID-19 menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Geram Jokowi Berujung Pencopotan Dua Jenderal Polisi
Indonesia
Geram Jokowi Berujung Pencopotan Dua Jenderal Polisi

Kompolnas menilai pencopotan Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat menjadi pelajaran bagi anggota kepolisian lain dalam melaksanakan protokol kesehatan.

Tahun Ajaran Baru Belum Jelas, Serikat Guru Harap-Harap Cemas
Indonesia
Tahun Ajaran Baru Belum Jelas, Serikat Guru Harap-Harap Cemas

Hingga saat ini, belum ada keputusan yang jelas dari Kemendikbud

Puluhan Tenaga Kesehatan Positif COVID-19, RS Provita Jayapura Terpaksa Ditutup
Indonesia
Puluhan Tenaga Kesehatan Positif COVID-19, RS Provita Jayapura Terpaksa Ditutup

Keputusan itu sangat berat namun harus diambil karena selain jumlah tenaga kesehatan yang bertugas berkurang.