Brigjen Prasetijo Divonis 3 Tahun, Kapolri: Melanggar Hukum Kami Sikat Kapolri Jenderal Idham Azis (tengah). Foto: Humas Polri

MerahPutih.com - Majelis hakim menjatuhkan vonis 3 tahun penjara bagi para terdakwa kasus pemalsuan surat jalan, yakni Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo dan Anita Kolopaking.

"Polri menghormati keputusan majelis hakim atas vonis ketiga terdakwa tersebut," kata Kapolri Jenderal Idham Azis dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (23/12).

Baca Juga

Kasus Surat Jalan Palsu, Brigjen Prasetijo Dihukum 3 Tahun Penjara

Mantan Kapolda Metro Jaya ini menekankan dengan vonis tersebut proses penegakan hukum di internal Polri berjalan secara profesional dan tak pandang bulu.

Idham juga menegaskan, siapa saja anggota Polri yang terbukti melakukan kesalahan akan diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.

“Sejak awal komitmen Polri sudah jelas, proses penegakan hukum tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas, tetapi imbang dan merata untuk siapapun," tegas mantan Kabareskrim Polri itu.

Mantan Kakorwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo di Pengadilan Tipikor, Jakarta. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/foc.
Mantan Kakorwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo di Pengadilan Tipikor, Jakarta. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/foc.

Lulusan Akpol 1988 itu meminta, Korps Bhayangkara dewasa ini semakin profesional, modern dan terpercaya dalam reformasi birokrasi. Komitmen penerapan reward and punishment selalu dikedepankan.

"Anggota yang berprestasi tentu akan mendapatkan penghargaan. Mereka yang melanggar hukum tak ragu kami sikat secara aturan hukum," ucap Idham.

Dalam kasus dugaan pemalsuan surat jalan, mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo divonis tiga tahun penjara.

Sementara Djoko Tjandra dihukum 2 tahun 6 bulan penjara dalam perkara tersebut. Sedangkan Anita Kolopaking dipidana 2 tahun 6 bulan penjara. (Knu)

Baca Juga

Bertemu di Pontianak, Brigjen Prasetijo Klaim Tidak Tahu Status Buron Djoko Tjandra

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Soal Reshuffle Kabinet, PPP Akui Belum Ada Komunikasi dengan Jokowi
Indonesia
Soal Reshuffle Kabinet, PPP Akui Belum Ada Komunikasi dengan Jokowi

Reshuffle kabinet juga sebaiknya tidak sekadar jadi cara memenuhi kepentingan politik tertentu

Ketum PBNU Nilai Puasa Tak Sekedar Tahan Makan dan Minum, Tapi Juga Tak Sebar Hoaks
Indonesia
Ketum PBNU Nilai Puasa Tak Sekedar Tahan Makan dan Minum, Tapi Juga Tak Sebar Hoaks

PBNU mengajak umat untuk mematuhi seluruh keputusan pemerintah

Acak-Acak Empat Lokasi, Kejagung Sita Satu Mobil Mewah Jaksa Pinangki
Indonesia
Acak-Acak Empat Lokasi, Kejagung Sita Satu Mobil Mewah Jaksa Pinangki

Penyidik sedang fokus untuk menuntaskan pemberkasan tersangka Pinangki dengan Djoko Tjandra

 Hasil Rapid Test Massal di Balai Kota Solo, Sopir Dinas Purnomo Reaktif
Indonesia
Hasil Rapid Test Massal di Balai Kota Solo, Sopir Dinas Purnomo Reaktif

"Kami minta dua orang tersebut berhenti bekerja dulu untuk jalani karantina mandiri di rumahnya masing-masing selama 14 hari," ujar Rudy di Solo, Kamis (28/5).

Polda Metro Buru Warga Sipil yang Diduga Ikut Serang Polsek Ciracas
Indonesia
Remaja 18 Tahun Jadi Penyebar Hoaks Jaksa Terima Suap Kasus Rizieq
Indonesia
Remaja 18 Tahun Jadi Penyebar Hoaks Jaksa Terima Suap Kasus Rizieq

Penangkapan dilakukan oleh pihak Kejaksaan. Polri dalam hal ini hanya berperan sebagai membantu proses penangkapannya.

Bareskrim Polri Segera Tetapkan Tersangka Kasus Dugaan Penembakan Laskar FPI
Indonesia
Bareskrim Polri Segera Tetapkan Tersangka Kasus Dugaan Penembakan Laskar FPI

“Penyidikan sudah untuk penetapan tersangka, andai pun belum (penetapan tersangka) ya pasti akan sampai ke sana,” kata Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto

DPR Dorong Evaluasi Sistem Keamanan Kilang Pertamina
Indonesia
DPR Dorong Evaluasi Sistem Keamanan Kilang Pertamina

Komisi VII akan melakukan evaluasi mendalam

Kepala Disparekraf DKI Cucu Kurnia Meninggal Dunia
Indonesia
Kepala Disparekraf DKI Cucu Kurnia Meninggal Dunia

Cucu sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Islam, Cempaka Putih.

6 Varian Mandat Konstitusional dalam Putusan MK
Indonesia
6 Varian Mandat Konstitusional dalam Putusan MK

Mahkamah Konstitusi memberikan alternatif penormaan untuk dipilih