Brigjen NW Masih Diperiksa Terkait Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra Kadiv Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono di Bareskrim. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Propam Polri tengah memeriksa Brigjen NW terkait dugaan penghapusan red notice buronan kasus cessie (pemindahan hak piutang) Bank Bali Djoko Tjandra. Petinggi NCB Interpol itu diduga mengetahui penghapusan red notice Djoko.

"Berkaitan dengan surat red notice memang dari Propam sudah memeriksa dan memang belum selesai juga," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Irjen Argo Yuwono di Jakarta, Jumat (17/7).

Baca Juga

Brigjen Prasetijo Diduga Bersekongkol dengan Buronan Kelas Kakap, DPR Nilai Jadi "Tamparan" buat Polri

Karena masih diperiksa Propam, untuk itu Argo belum bisa berkata banyak. Setelah pemeriksaan rampung barulah nanti akan dibeberkan.

Selain memeriksanya, sejumlah anggota lainnya di Divisi Hubungan Internasional juga dimintai keterangan. Ada dugaan NW melanggar kode etik.

"Tetapi, daripada pemeriksaannya yang bersangkutan diduga melanggar kode etik. Makanya ini Propam masih memeriksa. Nanti, saksi-saksi yang lain yang mengetahui, yang melihat atau yang mendengar nanti kita akan lakukan pemberkasan untuk kode etik," katanya.

Surat
Surat pencabutan red notice Djoko Tjandra

Diketahui, Djoko Tjandra mendaftar PK atas kasusnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 8 Juni 2020. Sidang pertamanya dilangsungkan pada Senin, 29 Juni 2020. Namun, Djoko tidak hadir dalam sidang perdananya karena alasan sedang sakit.

Djoko merupakan terdakwa kasus pengalihan hak yang mengakibatkan terjadinya pergantian kreditur (cessie) Bank Bali senilai Rp904 miliar yang ditangani Kejaksaan Agung.

Kejaksaan pernah menahan Joko Tjandra pada 29 September 1999 hingga Agustus 2000. Namun, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan ia bebas dari tuntutan karena perbuatannya bukan pidana melainkan perdata.

Baca Juga

Demi Muluskan Surat Jalan untuk Djoko Tjandra, Prasetijo Suruh Seorang Dokter Bikin Rapid Test

Kejaksaan mengajukan PK terhadap kasus Djoko ke Mahkamah Agung pada Oktober 2008. Majelis hakim memvonis Djoko Tjandra dua tahun penjara dan harus membayar Rp15 juta. Uang milik Joko di Bank Bali Rp546,166 miliar pun dirampas negara.

Dia juga sempat dikabarkan berada di Papua Nugini pada 2009. Lalu dalam beberapa waktu lalu, dikabarkan sudah di Indonesia hampir tiga bulan lamanya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Rinaldi Dijebak Pelaku Sebelum Dibunuh dan Dimutilasi
Indonesia
Rinaldi Dijebak Pelaku Sebelum Dibunuh dan Dimutilasi

Tersngka Laeli menjebak korban untuk menemuinya di lokasi eksekusi di Apartemen Mansion Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat.

Presentasi Kematian Akibat COVID-19 Dekati Rata-Rata Dunia
Indonesia
Presentasi Kematian Akibat COVID-19 Dekati Rata-Rata Dunia

Persentase kematian ini mulai turun pada Mei 2020

Pekerjaan Besar Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Pekerjaan Besar Vaksinasi COVID-19

Ada tantangan yang harus dihadapi pemerintah dalam pelaksanaan vaksinasi nasional kelak. Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki tempat-tempat yang memiliki akses tidak mudah.

Tito Usul Diskualifikasi Cakada Yang Langgar Protokol Kesehatan
Indonesia
Tito Usul Diskualifikasi Cakada Yang Langgar Protokol Kesehatan

"Karena yang bisa menyelamatkan dan mengendalikan Covid, adalah disiplin terhadap protokol kesehatan itu kuncinya," tutur Mahfud..

Simpatisan Rizieq di Petamburan Diingatkan Protokol Kesehatan
Indonesia
Simpatisan Rizieq di Petamburan Diingatkan Protokol Kesehatan

2.500 massa yang mengikuti aksi disana

Wapres Pastikan Sekolah Tak Akan Dibuka di Luar Wilayah Zona Hijau
Indonesia
Wapres Pastikan Sekolah Tak Akan Dibuka di Luar Wilayah Zona Hijau

Kebijakan kegiatan pembelajaran dengan tatap muka harus dipertimbangkan dengan cermat dan hati-hati menyesuaikan kondisi terkini di masing-masing daerah.

Demo UU Cipta Kerja di Masa PSBB, DPRD DKI Sebut bakal Timbul Klaster Baru Corona
Indonesia
Demo UU Cipta Kerja di Masa PSBB, DPRD DKI Sebut bakal Timbul Klaster Baru Corona

Politikus PAN ini pun menyakini akan terjadi kasus corona baru dalam klaster demonstrasi tolak UU Cipta Kerja ini.

Dalam 1 Bulan, Lahan Makam Jenazah COVID-19 di TPU Bambu Apus Diprediksi Penuh
Indonesia
Dalam 1 Bulan, Lahan Makam Jenazah COVID-19 di TPU Bambu Apus Diprediksi Penuh

Lahan makam jenazah COVID-19 di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Bambu Apus, Jakarta Timur, diperkirakan akan penuh dalam kurun waktu 1 bulan.

Libur HUT RI, Ribuan Kendaraan Tinggalkan Jakarta
Indonesia
Libur HUT RI, Ribuan Kendaraan Tinggalkan Jakarta

Untuk distribusi lalu lintas meninggalkan Jakarta dari ketiga arah yaitu mayoritas sebanyak 49,79% menuju arah Timur, 28,42% menuju arah Barat, serta 21,79% menuju arah Selatan.

200 Perusahaan Disegel Satpol PP DKI, Izin Pencabutannya Urusan Dinas PTSP
Indonesia
200 Perusahaan Disegel Satpol PP DKI, Izin Pencabutannya Urusan Dinas PTSP

10 sektor usaha yang diizinkan beroperasi selama PSBB