Brigjen NW Masih Diperiksa Terkait Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra Kadiv Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono di Bareskrim. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Propam Polri tengah memeriksa Brigjen NW terkait dugaan penghapusan red notice buronan kasus cessie (pemindahan hak piutang) Bank Bali Djoko Tjandra. Petinggi NCB Interpol itu diduga mengetahui penghapusan red notice Djoko.

"Berkaitan dengan surat red notice memang dari Propam sudah memeriksa dan memang belum selesai juga," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Irjen Argo Yuwono di Jakarta, Jumat (17/7).

Baca Juga

Brigjen Prasetijo Diduga Bersekongkol dengan Buronan Kelas Kakap, DPR Nilai Jadi "Tamparan" buat Polri

Karena masih diperiksa Propam, untuk itu Argo belum bisa berkata banyak. Setelah pemeriksaan rampung barulah nanti akan dibeberkan.

Selain memeriksanya, sejumlah anggota lainnya di Divisi Hubungan Internasional juga dimintai keterangan. Ada dugaan NW melanggar kode etik.

"Tetapi, daripada pemeriksaannya yang bersangkutan diduga melanggar kode etik. Makanya ini Propam masih memeriksa. Nanti, saksi-saksi yang lain yang mengetahui, yang melihat atau yang mendengar nanti kita akan lakukan pemberkasan untuk kode etik," katanya.

Surat
Surat pencabutan red notice Djoko Tjandra

Diketahui, Djoko Tjandra mendaftar PK atas kasusnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 8 Juni 2020. Sidang pertamanya dilangsungkan pada Senin, 29 Juni 2020. Namun, Djoko tidak hadir dalam sidang perdananya karena alasan sedang sakit.

Djoko merupakan terdakwa kasus pengalihan hak yang mengakibatkan terjadinya pergantian kreditur (cessie) Bank Bali senilai Rp904 miliar yang ditangani Kejaksaan Agung.

Kejaksaan pernah menahan Joko Tjandra pada 29 September 1999 hingga Agustus 2000. Namun, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan ia bebas dari tuntutan karena perbuatannya bukan pidana melainkan perdata.

Baca Juga

Demi Muluskan Surat Jalan untuk Djoko Tjandra, Prasetijo Suruh Seorang Dokter Bikin Rapid Test

Kejaksaan mengajukan PK terhadap kasus Djoko ke Mahkamah Agung pada Oktober 2008. Majelis hakim memvonis Djoko Tjandra dua tahun penjara dan harus membayar Rp15 juta. Uang milik Joko di Bank Bali Rp546,166 miliar pun dirampas negara.

Dia juga sempat dikabarkan berada di Papua Nugini pada 2009. Lalu dalam beberapa waktu lalu, dikabarkan sudah di Indonesia hampir tiga bulan lamanya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pilkada Serentak, Begini Sistem Pengamanan Selama Kampanye hingga Pemungutan Suara
Indonesia
Pilkada Serentak, Begini Sistem Pengamanan Selama Kampanye hingga Pemungutan Suara

perasi Mantap Praja mulai digelar untuk mengamankan Pilkada Serentak 2020.

Masih 2020, BMI Sudah Deklarasi Dukung AHY Maju Pilpres 2024
Indonesia
Masih 2020, BMI Sudah Deklarasi Dukung AHY Maju Pilpres 2024

AHY dijadwalkan akan menghadiri pengukuhan BMI

 Kukuh Minta Pasien Bergejala Corona Isolasi Diri, Pemerintah Harap Keluarga Ikhlas
Indonesia
Kukuh Minta Pasien Bergejala Corona Isolasi Diri, Pemerintah Harap Keluarga Ikhlas

Yurianto menerangkan, ketentuan tentang karantina rumah sudah disosialisasikan kepada masyarakat sehingga mereka perlu khawatir.

 Sebelum Meninggal Didi Kempot Berpesan Hasil Donasi Konser Amal Dibagi Secara Adil
Indonesia
Sebelum Meninggal Didi Kempot Berpesan Hasil Donasi Konser Amal Dibagi Secara Adil

"Saya masih ingat betul pesannya Mas Didi. Ini kan hasil donasi, sing adil, sing rata' (yang adil, yang rata). Karena banyak sedulur-sedulur (Sobat Ambyar) yang lagi kesulitan akibat corona," kata dia

ST Burhanuddin Tunjuk Setia Untung Arimuladi Sebagai Wakil Jaksa Agung
Indonesia
ST Burhanuddin Tunjuk Setia Untung Arimuladi Sebagai Wakil Jaksa Agung

Pelantikan akan digelar pada Senin (4/5) pukul 09.00 WIB

DPR Minta Guru Swasta Dapat Bantuan Seperti Buruh
Indonesia
DPR Minta Guru Swasta Dapat Bantuan Seperti Buruh

Guru seharusnya selalu menjadi perhatian utama dalam setiap kebijakan pemerintah, karena terbukti banyak guru masih hidup dengan gaji seadanya

KPK Undang Bareskrim dan Kejagung Gelar Perkara Skandal Djoko Tjandra
Indonesia
KPK Undang Bareskrim dan Kejagung Gelar Perkara Skandal Djoko Tjandra

Dari gelar perkara bersama ini, KPK akan menentukan langkah berikutnya. Tak tertutup kemungkinan, KPK akan mengambil alih kasus skandal Djoko Tjandra jika memenuhi syarat.

Masih Ada WNI Terprovokasi Gerakan ISIS dan Libatkan Diri dalam Konflik Irak dan Suriah
Indonesia
Masih Ada WNI Terprovokasi Gerakan ISIS dan Libatkan Diri dalam Konflik Irak dan Suriah

Jumlah WNI yang terlibat dalam konflik ISIS angkanya hanya 1.000an

Pembuat Pesawat Asal Pinrang Mengaku Sudah Ada yang Menawar dari Bandung
Indonesia
Pembuat Pesawat Asal Pinrang Mengaku Sudah Ada yang Menawar dari Bandung

Haerul yang merupakan pria dari Pinrang Sulawesi Selatan akan lebih fokus untuk pengembangan pesawat terbang buatannya.

Fraksi PDIP Minta Anies Terapkan PSBB di Zona Merah Corona
Indonesia
Fraksi PDIP Minta Anies Terapkan PSBB di Zona Merah Corona

Lanjut Gembong, sebaiknya pelaksanaan PSBB gelombang keempat nantinya diberlakukan di wilayah yang masih dalam zona merah COVID-19.