BPS Paparkan Sekitar 87 Persen Desa di Papua Masuk Kategori Desa Tertinggal Rumah Honai salah satu pembentuk desa di Papua (Foto: Instagram/baliemfest)

MerahPutih.Com - Dana desa yang jumlahnya fantastis ternyata belum bisa mendongkrak ribuan desa di wilayah Papua untuk lepas dari status desa tertinggal.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat sekitar 87,12 persen desa-desa di Papua belum menjadi wilayah yang layak dihuni warga. Sekitar 4.753 desa masih berada dalam kondisi desa tertinggal padahal pemerintahan sudah empat tahun Jokowi-JK telah menggelontorkan dana desa.

Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Papua, Bagas Susilo menjelaskan data tersebut didapat setelah BPS melakukan Pendataan Potensi Desa (Podes) 2018 dan diketahui terdapat 5.552 wilayah setingkat desa, 576 kecamatan, 29 kabupaten/kota.

"Podes 2018 dilaksanakan pada Mei 2018 secara sensus terhadap seluruh desa/kelurahan/Unit Permukiman Transmigrasi (UPT)/Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT), kecamatan, kabupaten/kota," ujar Bagas Susilo di Jayapura, Papua, Senin (10/12).

Suasana dan pemandangan di Papua
Kawasan pemukiman penduduk di Papua (Foto: facebook.com/warami.alfons)

Ia menyebut Provinsi Papua memiliki tiga topografi wilayah yang terekam dalam pendataan Podes, yakni terdapat 2.638 (47,51 persen) desa berada di lereng/puncak, 644 (11,60persen) desa di lembah, dan 2.270 (40,89 persen) desa berada di dataran.

Terkait Indeks Pembangunan Desa (IPD) sebagian besar desa di Provinsi Papua termasuk dalam kategori desa tertinggal dan baru sebagian kecil desa yang termasuk dalam kategori desa mandiri (10 desa).

"Meskipun demikian, jumlah desa yang termasuk dalam kategori desa mandiri ini sudah lebih banyak, yaitu bertambah lima desa dari 2014," kata dia.

Bagas Susilo seperti dilansir Antara mengatakan secara umum di Provinsi Papua hampir semua dimensi penyusun IPD mengalami kenaikan, meski peningkatannya berbeda-beda, kecuali dimensi pelayanan dasar yang mengalami penurunan.

Dimensi penyusun IPD yang paling tinggi kenaikannya adalah dimensi penyelenggaraan pemerintah desa, dengan kenaikan sebesar 11,87 poin. Sementara dimensi yang paling rendah kenaikannya adalah dimensi pelayanan dasar, yang mengalami penurunan sebesar 0,85 poin.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Gubernur Aceh Nonaktif Irwandi Yusuf Tak Tahu Ada Dana Suap Dalam Event Aceh Marathon



Eddy Flo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH