BPS Lakukan Sensus Penduduk 2020 Lanjutan Buat Hitung Parameter Demografi Ilustrasi sensus penduduk yang dilakukan Badan Pusat Statistik. (Foto:BPS)

MerahPutih.com - Sensus Penduduk 2020 (SP2020) Lanjutan (Long Form SP2020) akan dilakukan kepada 4,29 juta sampel rumah tangga dengan variabel yang lebih banyak dari sensus penduduk yang telah dilakukan pada 2020.

"Sampelnya besar, jadi estimasinya akan sampai ke level kabupaten/kota," kata Kepala BPS Margo Yuwono di Jakarta, Senin (13/6).

Baca Juga:

Sensus Penduduk Tiongkok Tunjukkan Penurunan Pertumbuhan Populasi

Wilayah pendataan SP2020 Lanjutan dibagi menjadi menjadi dua kelompok yaitu 246 kabupaten/kota wilayah Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) dan 268 kabupaten/kota wilayah Paper and Pencil Interviewing (PAPI).

Badan Pusat Statistik (BPS) siap menegaskan, baik pada wilayah CAPI mupun PAPI, pendataan dilakukan dengan wawancara langsung terhadap responden.

Namun, apabila responden menolak atau tidak dapat diwawancarai secara langsung dan telah dilakukan kunjungan oleh petugas sebanyak tiga kali maka responden didata menggunakan moda Computer Assisted Telephone Interviewing (CATI), yaitu wawancara menggunakan telepon oleh petugas yang telah dilatih.

Selain itu, jika pendataan melalui CATI sudah diupayakan untuk dihubungi sebanyak lima kali, responden menolak didata atau nomor tidak terhubung, maka rumah tangga tersebut dikirim link Computer Aided Web Interviewing (CAWI) untuk pengisian secara mandiri.

BPS menurunkan 78.255 petugas, yang terdiri dari 50.029 bertugas di wilayah CAPI dan 28.226 bertugas di wilayah PAPI.

"Jumlah sampel yang besar (4,29 juta rumah tangga) sebanding dengan Relative Standard Error (RSE) yang kecil," ujar Margo.

Margo menyebutkan, variabel yang akan disurvei yaitu karakteristik penduduk, migrasi, pendidikan dan komunikasi, disabilitas, ketenagakerjaan, fertilitas, mortalitas, dan perumahan.

"Semuanya merupakan parameter demografi serta karakteristik penduduk lainnya untuk menghasilkan indikator SDGs dan RPJMN di bidang kependudukan," ucap dia.

Secara rinci, akan terdapat 83 pertanyaan untuk parameter demografi, 18 pertanyaan untuk indikator SDGs dan RPJMN terkait migrasi atau mobilitas, empat pertanyaan untuk pendidikan dan komunikasi, serta lima pertanyaan terkait ketenagakerjaan.

Ia menjelaskan, setidaknya terdapat beberapa tujuan diadakannya sensus penduduk lanjutan pada tahun depan, yakni untuk memperkirakan jumlah, distribusi dan komposisi penduduk, serta memperoleh data untuk penghitungan parameter demografi.

Tujuan khususnya adalah sebagai sumber data dari indikator angka kematian ibu, memperbarui data yang akan digunakan dalam penghitungan proyeksi penduduk, menyediakan data karakteristik penduduk dan perumahan, serta menjadi sumber data dari indikator kependudukan untuk SDGs yang tidak dapat diperoleh dari sumber lain.

"SP2020 Lanjutan ini yang persiapannya sudah dilaksanakan pada Januari-April 2022, yang kemudian berjalan pada pada Mei-Juni 2022, sementara evaluasi dan pengolahan data dilakukan pada Juli-November 2022," ujarnya.

Hasil Sensus Penduduk (SP2020) pada September 2020 mencatat jumlah penduduk sebesar 270,20 juta jiwa. Jumlah penduduk hasil SP2020 bertambah 32,56 juta jiwa dibandingkan hasil SP2010.

Dengan luas daratan Indonesia sebesar 1,9 juta kilometer persegi, maka kepadatan penduduk Indonesia sebanyak 141 jiwa per kilometer persegi.

Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun selama 2010-2020 rata-rata sebesar 1,25 persen, melambat dibandingkan periode 2000-2010 yang sebesar 1,49 persen. (Asp)

Baca Juga:

Ingatkan Warga soal Sensus Penduduk, Anies: Beri Data Akurat

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Rumah Makan di Tangerang Wajib Pasang Tirai Selama Ramadan
Indonesia
Rumah Makan di Tangerang Wajib Pasang Tirai Selama Ramadan

"Kalau kelihatan masih melanggar akan kita tegur, tapi kalau berulang akan kita berikan sanksi," tambah Arief.

Polisi Hentikan Kasus Kecelakaan Maut Bus TransJakarta
Indonesia
Polisi Hentikan Kasus Kecelakaan Maut Bus TransJakarta

“Karena pengemudi yang jadi tersangka meninggal dunia, maka kita hentikan dengan mekanisme SP3,” kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo

Dilantik Jokowi Serentak, LHKPN Dudung Rp 1,08 M tak Sampai 1 Persen Harta Andika
Indonesia
Dilantik Jokowi Serentak, LHKPN Dudung Rp 1,08 M tak Sampai 1 Persen Harta Andika

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan melantik Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Letnan Jenderal (Letjen) Dudung Abdurachman menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa yang diangkat menjadi Panglima TNI.

Kemenkominfo Ungkap Segudang Manfaat Gunakan Internet Positif
Indonesia
Kemenkominfo Ungkap Segudang Manfaat Gunakan Internet Positif

Jadi, tidak hanya masuk ke dunia digital saja, tetapi mampu bertahan untuk menjadi active seller

Respons Pengemudi dan Penumpang Terkait Kenaikan Tarif Ojek Online
Indonesia
Respons Pengemudi dan Penumpang Terkait Kenaikan Tarif Ojek Online

Pengemudi ojol bernama Suyanto, mengaku khawatir bakal sepi penumpang jika tarif naik.

Sri Mulyani Yakin Generasi Muda Ingin Berkontribusi Pada Negara Melalui Pajak
Indonesia
Sri Mulyani Yakin Generasi Muda Ingin Berkontribusi Pada Negara Melalui Pajak

Adopsi teknologi digital juga dilakukan untuk mengatasi masalah teknis termasuk dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Kader PDIP Temanggung Diduga Ditekan Kembali Bantuan Ganjar, FX Rudy: Memalukan
Indonesia
Kader PDIP Temanggung Diduga Ditekan Kembali Bantuan Ganjar, FX Rudy: Memalukan

Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo angkat bicara dengan menyebut persoalan ini justru membuat malu partai. Terlebih yang diberi bantuan itu kader PDIP dan yang memberi bantuan kader PDIP juga yang kebetulan ditugaskan partai jadi gubernur

Syarat Perusahaan Bisa Ekspor Minyak Goreng
Indonesia
Syarat Perusahaan Bisa Ekspor Minyak Goreng

Permendag 30/2022 mengatur Ketentuan Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil.

PSI Nilai Pemprov DKI Kecolongan soal Holywings
Indonesia
PSI Nilai Pemprov DKI Kecolongan soal Holywings

Menurutnya, DKI kecolongan soal izin Holywings.

Pansus Cipta Kerja DPD Bahas Dampak Putusan MK Terkait JR UU Ciptaker
Indonesia
Pansus Cipta Kerja DPD Bahas Dampak Putusan MK Terkait JR UU Ciptaker

Putusan MK justru memberikan ketidakpastian di daerah