BPPT Usulkan Pilkada 2020 Pakai e-Voting Simulasi Pemungutan Suara dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada Pilkada Serentak 2020 di TPS 18, Cilenggang, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (12/9). Foto: ANTAR

MerahPutih.com - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 terasa sangat berbeda. Pasalnya, Pilkada Serentak tahun ini dilaksanakan di tengah wabah COVID-19.

Untuk menghindari pemilih dari virus corona, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mengusulkan Pilkada 2020 memakai sistem pemilihan elektronik atau e-voting.

"Kalau bicara pemilu ada 11 proses, semuanya bisa menggunakan teknologi untuk menanggulangi COVID-19 ini," ucap Kepala Program Sistem Pemilu Elektronik BPPT, Andrari Grahitandaru di Jakarta, Jumat (25/9).

Baca Juga

Cawawalkot Pilar Saga, Putra Bupati Serang Punya Harta Kekayaan Rp28 Miliar

Sebelas tahap itu mutlak sebagai manajemen pemilu yang meliputi pendaftaran partai politik, pendaftaran pemilih, pendaftaran calon, pengadaan dan pengiriman atau proses logistik, pemungutan suara, penghitungan suara, pengiriman hasil pemungutan suara, tabulasi dan penayangan hasil, pelatihan petugas, pemantauan dana kampanye dan proses kampanye.

Tahap pendaftaran partai politik dan pendaftaran pemilih sudah menggunakan sistem. Ketika sudah ditayangkan melalui aplikasi dan diumumkan, pemilih bisa memeriksa apakah namanya sudah terdaftar atau tidak. Pemeriksaan itu juga dilakukan dengan menggunakan sistem.

Pendaftaran calon pun juga bisa dilakukan melalui sistem sehingga calon tidak harus datang ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurut Andrari, proses logistik merupakan proses pengadaan biasa untuk distribusi ke daerah, yang tidak jauh beda dengan proses distribusi barang seperti sekarang ini.

Namun, yang menjadi perhatian ketika logistik yang dikirim adalah surat suara. Surat suara kertas harus dilipat-lipat oleh banyak petugas. Dalam proses ini, harus dipastikan protokol kesehatan dilakukan.

Andrari Grahitandaru
Ilustrasi e-voting

Untuk menggantikan surat suara kertas, dapat digunakan surat elektronik sebagaimana yang digagas BPPT tentang pemungutan suara elektronik dalam proses e-voting.

Sejumlah tahapan lain dalam proses pemilu juga sudah dicakup dalam e-voting yakni proses pemungutan suara, penghitungan suara, penghitungan suara, pengiriman hasil, serta tabulasi dan penayangan hasil.

Tahap pelatihan petugas dapat dilakukan dalam jaringan. Dengan e-voting, hasil penghitungan suara bisa langsung keluar dari sistem sehingga menghindari orang berkumpul dan menghitung secara manual.

"Proses penghitungannya cepat langsung keluar hasil. Adapun selama proses pemungutan suara dan penghitungan suara ini kan tidak terkoneksi ke jaringan apapun jadi aman," katanya dilansir Antara

BPPT telah merancang pada proses pemungutan suara, tidak terkoneksi ke jaringan apapun sehingga terhindar dari peretasan, dan kerahasian tetap terjaga. e-voting juga tidak akan menghasilkan surat suara rusak.

"Dengan e-voting kebebasan itu terjaga, kerahasiaannya terjaga, tapi suara pasti ada terbentuk," ungkapnya.

Form C1-Plano di setiap TPS juga bisa difoto dan dikirimkan melalui sistem sebagai pembanding hasil. Terkait tahapan pemantauan dana kampanye, laporan dana kampanye bisa disampaikan melalui sistem.

Baca Juga

Hanya di Daerah ini Pertemuan Terbatas saat Pilkada Serentak Diizinkan

Yang menjadi persoalan berikutnya yang harus diantisipasi adalah proses kampanye. Jika proses kampanye dilakukan secara konvensional seperti yang sudah-sudah maka akan sangat rawan untuk penularan COVID-19 karena adanya kerumunan orang.

"Jadi ketika pemilu manual yang tidak bisa diubah karena COVID-19 ya mendingan diundur kecuali KPU-nya mau mengubah secara konsisten secara 'saklek' bahwa proses-proses kampanye itu tidak dilakukan," pungkasnya. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Napi Lapas Tangerang Bikin Status di IG Story Sebelum Kebakaran, Ini Respons Kalapas
Indonesia
Update COVID-19 DKI: Total Kasus Sembuh Sebanyak 397.349 Orang
Indonesia
Update COVID-19 DKI: Total Kasus Sembuh Sebanyak 397.349 Orang

Dengan positivity rate 8,7 persen, penambahan kasus positif hari ini mencapai 757 jiwa.

Puluhan Saksi Diperiksa, Kasus Penembakan Laskar FPI Belum Temui Titik Terang
Indonesia
Puluhan Saksi Diperiksa, Kasus Penembakan Laskar FPI Belum Temui Titik Terang

Bareskrim Polri telah memeriksa puluhan saksi dalam kasus penyerangan petugas oleh enam laskar Front Pembela Islam (FPI).

Ada Demo Pro TWK, ICW: Pola Sama Setiap Ada Upaya Pelemahan KPK
Indonesia
Ada Demo Pro TWK, ICW: Pola Sama Setiap Ada Upaya Pelemahan KPK

Rangkaian aksi massa mendukung asesmen TWK dan pemecatan 51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) digelar di sepanjang jalan menuju gedung KPK.

Pengamat Nilai Rotasi Pati Polri Harusnya Dilakukan dengan Penilaian Objektif
Indonesia
ICW Sebut Penilaian Mahfud MD Soal Prestasi KPK Era Firli Tak Berbasis Data
Indonesia
ICW Sebut Penilaian Mahfud MD Soal Prestasi KPK Era Firli Tak Berbasis Data

Indonesia Corruption Watch menyebut penilaian Menteri Mahfud MD soal prestasi Komisi Pemberantasan Korupsi era Firli Bahuri tak berbasis data.

Kepala BNPT Minta Gubernur Sulsel Perhatikan Nasib Eks Napi Terorisme
Indonesia
Kepala BNPT Minta Gubernur Sulsel Perhatikan Nasib Eks Napi Terorisme

"Agar memiliki kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik agar tidak terpapar kembali oleh paham-paham radikalisme," terangnya

Mal di Bandung Layani Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Mal di Bandung Layani Vaksinasi COVID-19

Pemerintah Kota Bandung akan menggelar vaksinasi COVID-19 di Paris van Java (PVJ) dan Trans Studio Mall, Bandung, pada Kamis (12/8).

Pilkada Rawan Jadi Klaster Baru, Bawaslu Solo Kumpulkan Parpol dan Tokoh Masyarakat
Indonesia
Pilkada Rawan Jadi Klaster Baru, Bawaslu Solo Kumpulkan Parpol dan Tokoh Masyarakat

Hal tersebut sangat penting karena pilkada serentak di tengah pandemi COVID-19 rawan menimbukan klaster baru di Solo.

Taliban Umumkan Pemerintahan dan Menteri Baru Afghanistan
Dunia
Taliban Umumkan Pemerintahan dan Menteri Baru Afghanistan

Afghanistan kini menghadapi runtuhnya layanan dasar dan makanan, serta persediaan bantuan lainnya yang akan segera habis. Hal itu diungkapkan Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA).