BPN Tuduh Kubu Jokowi Dalang Jumpa Pers Korban HAM Tolak Pilih Prabowo Kegiatan kamisan para keluarga korban HAM di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (10/9). (Foto: MerahPutih/Rizki Fitrianto)

MerahPutih.com - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menilai langkah sejumlah keluarga korban penculikan aktivis prodemokrasi tahun 1997-1998 yang menyerukan penolakan memilih calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto politis.

"Itu kan haknya teman-teman kita hormati saja pilihan politiknya. Tapi yang jelas bagi kami konferensi pers itu kan terkesan politis dan untuk kepentingan Pilpres 2019," kata Juru Bicara BPN Andre Rosiade saat ditemui MerahPutih.com di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (14/3).

Andre mengungkapkan, terdapat pendukung Jokowi saat keluarga korban menggelar konferensi pers terkait penolakan memilih Prabowo. Salah satunya, Wakil Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Faisol Reza.

"Apalagi kita tahu beberapa orang yang hadir disitu para pendukung Pak Jokowi. Contoh Faisol Reza orang PKB partai pendukung Pak Jokowi," ungkap Andre.

Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade

Tak hanya itu, Andre yang juga Wakil Sekjen Partai Gerindra tersebut juga menyebut para keluarga korban setelah konferensi pers menyambangi Kantor Staf Kepresidenan (KSP) untuk melakukan kordinasi.

"Bahkan menurut informasi yang saya dapatkan sorenya mereka ke KSP. Ngapain ke KSP? Kordinasi. Jadi kesan politiknya begitu dalam dan ini untuk kepentingan pilpres," tegas Andre.

Meskipun demikian, kata Andre, Koalisi Indonesia Adil Makmur menghormati sikap politik yang diambil keluarga korban penculikan yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Orang Hilang (Ikohi) tersebut.

"Kami menghargai perjuangan temen-temen yang ingin menuntut hak agar keluarganya mendapatkan kepastian hukum. Tapi caranya kami tidak sepakat, dimana disaat 35 hari menjelang pencoblosan mereka konferensi pers," pungkasnya.

Sebelumnya, sejumlah keluarga korban penculikan aktivis pro demokrasi tahun 1997-1998 yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Orang Hilang (Ikohi) menyerukan penolakan memilih calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan memilih Joko Widodo di Pilpres 2019.

"Keluarga korban [penculikan dan penghilangan paksa 1998] menyatakan semuanya menolak capres penculik, capres pelanggar HAM, Prabowo. Itu ekspresi konkret dari mereka semua," kata Ketua Dewan Penasehat Ikohi, Mugiyanto di Hotel Grand Cemara, Menteng, Jakarta, Rabu (13/3).

Mugiyanto, yang juga seorang mantan aktivis Reformasi 1998 itu menyatakan Prabowo diduga kuat sebagai pelaku penghilangan paksa para aktivis pro demokrasi saat masih aktif menjabat sebagai Komandan Jendral Kopassus TNI AD.

Salah satu buktinya, ia menyebut adanya surat keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) bernomor KEP/03/VIII/1998/DKP pada tahun 1998 lalu menyebut pertimbangan yang melatari rekomendasi pemecatan Prabowo.

Ia menyatakan para keluarga korban penculikan dan penghilangan paksa 1998 berkomitmen ingin mengalahkan 'capres pelanggar HAM di Pilpres 2019' dengan memilih Jokowi. (Pon)

Kredit : ponco

Tags Artikel Ini

Wisnu Cipto

LAINNYA DARI MERAH PUTIH