BPN Sebut KPU Lembaga Paling Tidak Jujur, Kenapa? Direktur Relawan BPN Prabowo-Sandi, Ferry Mursyidan Baldan (tengah) mengapresiasi minat masyarakat kumpulkan form C1 Pemilu 2019 (Divisi Media dan Komunikasi BPN)

MerahPutih.Com - Direktur Relawan Badan Pemenangan Nasional (BPN), Prabowo-Sandi, Ferry Mursyidan Baldan kembali mengkritik Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ferry menyebut sejak era reformasi, lembaga yang dipimpin Arief Budiman itu sebagai penyelenggara pemilu paling tidak jujur.

"Kualitas KPU sepanjang perjalanan politik saya, KPU paling jelek, paling tidak jujur. Pengalaman saya tahun 2014 tidak seperti ini," kata Ferry dalam diskusi bertajuk "Apakah Kecurangan Akan Disahkan?" di Media Center Prabowo-Sandi Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (26/6).

Menurut Ferry, batas kemampuan KPU dalam menyelenggarakan pemilu sudah terlihat sejak penyelenggaraan debat kandidat. Bahkan dirinya mensinyalir bahwa kondisi ini memang sengaja dirancang dan diciptakan.

Ferry Mursyidan Baldan dari BPN Prabowo-Sandi
Direktur Relawan Badan Pemenangan Nasional (BPN), Prabowo- Sandi, Ferry Mursyidan Baldan Ferry Mursyidan Baldan (Foto Antara/Reno Esnir)

"Yang sekarang, saya agak heran, mungkin belum sampai kualifikasinya. Mulai terasa saat penyusunan rencana debat. Pertama memang pemilu ini dirancang dengan sedikit tidak teratur dan tidak terpola," tegas dia.

Selain itu, kata Ferry, kelalaian KPU makin terlihat ketika meloloskan Ma'ruf Amin sebagai cawapres. Padahal pasangan calon hanya ada dua, namun KPU tidak bisa mengetahui soal status Ma'ruf di BUMN.

"Ketika kasus Ma'ruf Amin (status di BUMN), kalau saya tanya siapa yang salah? KPU, karena meloloskan. Enggak ketemu bahwa ada syarat yang tidak terpenuhi, nah ini saya kira sesuatu yang bukan kehilafan. Kita enggak tega kalau bilang kebodohan, tapi kita bilang bahwa ini adalah faktor kesengajaan," ungkapnya.

BACA JUGA: Universitas Mataram Jadi Tuan Rumah Konferensi ke-7 Ahli Filsafat Hukum Indonesia

Cak Imin Tak Masalah Jika Koalisi Pendukung Jokowi 'Gemuk'

Mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) itu juga melihat, dalam persidangan yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK) baru kali ini yang merasa risau adalah pihak terkait atau kubu Jokowi-Maruf. Di sisi lain, pihak termohon dalam hal ini KPU, seolah berlindung di balik pihak terkait.(Pon)

Kredit : ponco


Eddy Flo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH