BPN Kota Tangerang Dinilai Tak Profesional Kantor BPN Kota Tangerang. Foto: Istimewa

MerahPutih.com - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tangerang dinilai tak profesional dan mempersulit birokrasi terhadap masyarakat terkait permohonan blokir Sertifikat Hak Milik (SHM) 959/Cipete dan SHM 1185/Poris Plawad Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang.

Permohonan pemblokiran sudah dilayangkan kuasa hukum masyarakat penggugat, Advokat Basri, dari LQ Indonesia Lawfirm sejak 12 Oktober 2020 lalu.

Baca Juga

Jaksa Kasasi Putusan Bebas Eks Juru Ukur BPN, Ini Kata Kuasa Hukum

"Sudah berapa kali kita ke sana jawabannya selalu sama, sedang diproses. Padahal seluruh data yang diperlukan sudah kita lengkapi dalam permohonan," ujar Basri dalam keterangan tertulisnya di Tangerang, Selasa (19/1)

Ia menilai Kantor Tanah Kota Tangerang tak punya kemampuan untuk memenuhi permohonan yang diajukannya.

"Tidak profesional dan tidak bisa mengikuti aturan hukum pemblokiran yang berlaku," sambung dia.

BPN Kota Tangerang
BPN Kota Tangerang

Sementara, Ketua Cabang LQ Lawfirm Tangerang, Priyono Adi Nugroho, menegaskan sangat berharap Kepala BPB Kota Tangerang tak mempersulit diri untuk melayani masyarakat. Termasuk melayani permohonan pemblokiran.

"Moral dan kesadaran para pejabat Kantah Kota Tangerang dituntut buat memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat, bukan malah mempersulit," tegas Adi Priyono.

Pihaknya juga membuka layanan hotline 0817-489-0999 untuk masyarakat yang memerlukan bantuan dan kepastian hukum. (*)

Baca Juga

Kementerian ATR Copot 10 Pejabat BPN

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Eks Kader Demokrat Tegaskan Komnas HAM Blunder Panggilan Pimpinan KPK
Indonesia
Eks Kader Demokrat Tegaskan Komnas HAM Blunder Panggilan Pimpinan KPK

Sementara mereka sudah memanggil pihak-pihak yang diduga sebagai terlapor, ini kan lucu

Gatot Ajak Buruh Mogok Kerja, Pengamat: Cari Panggung Menuju Pilpres 2024
Indonesia
Gatot Ajak Buruh Mogok Kerja, Pengamat: Cari Panggung Menuju Pilpres 2024

Alfarisi menilai apa yang dilakukan deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu untuk mencari perhatian publik dan mencari panggung.

Kawasan Kantor Diplomat di Kabul Mulai Sepi Aktivitas
Dunia
Kawasan Kantor Diplomat di Kabul Mulai Sepi Aktivitas

Hingga saat ini terdapat 15 WNI yang telah melaporkan keberadaannya di Afghanistan. Jumlah tersebut belum termasuk staf yang bertugas di KBRI Kabul.

Depok Berhasil Menyabet Penghargaan BPK Award 2021
Indonesia
Depok Berhasil Menyabet Penghargaan BPK Award 2021

Pemkot Depok sudah mempunyai Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)

Kampanye Pilkada Solo, Gibran-Teguh Habiskan Rp3,2 Miliar dan Bajo Rp110 Juta
Indonesia
Kampanye Pilkada Solo, Gibran-Teguh Habiskan Rp3,2 Miliar dan Bajo Rp110 Juta

KPU Kota Solo mengumumkan hasil laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) akhir kedua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota.

Pemda Diperingatkan Lakukan Sosialisasi Matang Sebelum Buka Sekolah Tatap Muka
Indonesia
Pemda Diperingatkan Lakukan Sosialisasi Matang Sebelum Buka Sekolah Tatap Muka

Vaksinasi kepada tenaga pendidik ditarget dapat selesai pada Juni 2021

Penumpang Sriwijaya Air SJ 182 Pasang Status Tiket Pesawat Sebelum Terbang
Indonesia
Penumpang Sriwijaya Air SJ 182 Pasang Status Tiket Pesawat Sebelum Terbang

Kedua keluarga penumpang pesawat tersebut saat ini menuju ke Jakarta untuk menanyakan kabar terbaru terkait nasib penumpang itu.

50 Satpol PP Bakal Awasi Protokol Kesehatan di Ragunan
Indonesia
50 Satpol PP Bakal Awasi Protokol Kesehatan di Ragunan

Pengawasan juga dilakukan untuk mencegah kerumunan

Lecehkan Dua Karyawati, Bos Bank di Jakut Diciduk Polisi
Indonesia
Lecehkan Dua Karyawati, Bos Bank di Jakut Diciduk Polisi

Setelah mendapatkan laporan, polisi langsung melakukan penyelidikan dan menangkap pelaku pada Jumat (26/2) lalu di kantornya. Kini, pelaku masih dilakukan pemeriksaan secara intensif.

Bamsoet Klaim Amandemen UUD 1945 Tak Bahas Masa Jabatan Presiden
Indonesia
Bamsoet Klaim Amandemen UUD 1945 Tak Bahas Masa Jabatan Presiden

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan pentingnya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk memasukkan Pokok-pokok Haluan Negara.