BPN Kota Tangerang Dinilai Tak Profesional Kantor BPN Kota Tangerang. Foto: Istimewa

MerahPutih.com - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tangerang dinilai tak profesional dan mempersulit birokrasi terhadap masyarakat terkait permohonan blokir Sertifikat Hak Milik (SHM) 959/Cipete dan SHM 1185/Poris Plawad Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang.

Permohonan pemblokiran sudah dilayangkan kuasa hukum masyarakat penggugat, Advokat Basri, dari LQ Indonesia Lawfirm sejak 12 Oktober 2020 lalu.

Baca Juga

Jaksa Kasasi Putusan Bebas Eks Juru Ukur BPN, Ini Kata Kuasa Hukum

"Sudah berapa kali kita ke sana jawabannya selalu sama, sedang diproses. Padahal seluruh data yang diperlukan sudah kita lengkapi dalam permohonan," ujar Basri dalam keterangan tertulisnya di Tangerang, Selasa (19/1)

Ia menilai Kantor Tanah Kota Tangerang tak punya kemampuan untuk memenuhi permohonan yang diajukannya.

"Tidak profesional dan tidak bisa mengikuti aturan hukum pemblokiran yang berlaku," sambung dia.

BPN Kota Tangerang
BPN Kota Tangerang

Sementara, Ketua Cabang LQ Lawfirm Tangerang, Priyono Adi Nugroho, menegaskan sangat berharap Kepala BPB Kota Tangerang tak mempersulit diri untuk melayani masyarakat. Termasuk melayani permohonan pemblokiran.

"Moral dan kesadaran para pejabat Kantah Kota Tangerang dituntut buat memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat, bukan malah mempersulit," tegas Adi Priyono.

Pihaknya juga membuka layanan hotline 0817-489-0999 untuk masyarakat yang memerlukan bantuan dan kepastian hukum. (*)

Baca Juga

Kementerian ATR Copot 10 Pejabat BPN

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
TNI AU Kirim 26 Ribu Kilogram Paket Bantuan ke NTT
Indonesia
TNI AU Kirim 26 Ribu Kilogram Paket Bantuan ke NTT

Selain membawa bantuan untuk korban bencana alam di NTT dan NTB, TNI juga memberangkatkan prajuritnya untuk membantu evakuasi dan pertolongan pertama.

Balik Kandang M Luthfi Mendag Era SBY
Indonesia
Balik Kandang M Luthfi Mendag Era SBY

Pada tahun 2005, ia diangkat oleh Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Indonesia termuda sebelum jadi Mendag.

Sambut Baik Pencabutan Gugatan Asimiliasi, Menkumham: Waktunya Kita 'Move On'
Indonesia
Sambut Baik Pencabutan Gugatan Asimiliasi, Menkumham: Waktunya Kita 'Move On'

Gugatan atas kebijakan asimilasi dan integrasi saat wabah COVID-19 itu dilayangkan oleh sekelompok advokat Kota Solo

Larangan Mudik Lebaran, Pemprov Jateng Siap Perketat Daerah Perbatasan
Indonesia
Larangan Mudik Lebaran, Pemprov Jateng Siap Perketat Daerah Perbatasan

Pekan ini akan rapatkan supaya nanti segera diputuskan

Bangun Kampung Akuarium, PDIP Nilai Anies Langgar Perda RDTR
Indonesia
Bangun Kampung Akuarium, PDIP Nilai Anies Langgar Perda RDTR

Menurut Gembong, kebijakan penataan itu memang langkah Anies dalam menunaikan janji kampanye Pilkada DKI 2017 lalu.

Revisi UU Pemilu Belum Tentu Lebih Baik, PAN: Sebaiknya Tidak Membahas Itu
Indonesia
Revisi UU Pemilu Belum Tentu Lebih Baik, PAN: Sebaiknya Tidak Membahas Itu

UU Pemilu yang ada saat ini dirancang untuk 4-5 kali pelaksanaan Pemilu

Sengitnya Pertarungan Senat Selain Pilpres AS
Dunia
Sengitnya Pertarungan Senat Selain Pilpres AS

Kontrol Senat akan menjadi penting untuk keberhasilan agenda Gedung Putih berikutnya terutama bagi Joe Biden agar memuluskan janjinya.

[Hoaks atau Fakta]: Warga Luar Jakarta Bisa Vaksinasi di Istora Senayan
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Warga Luar Jakarta Bisa Vaksinasi di Istora Senayan

Layanan vaksinasi dibuka setiap hari termasuk Sabtu dan Minggu pukul 08.00 sampai 16.00 WIB.

Tim SAR Tutup Pencarian Longsor Sumedang, Semua Korban Ditemukan
Indonesia
Tim SAR Tutup Pencarian Longsor Sumedang, Semua Korban Ditemukan

Tim SAR Bandung beserta unsur gabungan menutup operasi pencarian korban bencana longsor di Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.