BPN Janji Tetap Proses Jual-Beli, Tapi Berkas Ditahan Sampai Punya BPJS Kesehatan Kartu peserta JKN-KIS (Antara Jatim/HO BPJS Kesehatan Sidoarjo)

MerahPutih.com - Publik ramai bereaksi terkait kebijakan jual-beli tanah kini wajib menyaratkan tercatat sebagai pemilik BPJS Kesehatan aktif. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjelaskan BPJS Kesehatan hanyalah satu syarat tambahan di luar kewenangan mereka.

Untuk saat ini, mereka yang ingin melakukan transaksi jual-beli tanah wajib melampirkan fotokopi BJPS Kesehatan untuk dicek secara manual. Namun, BPN ke depan telah menyiapkan sistem yang dapat mengecek secara otomatis tanpa perlu melampirkan lagi fotokopi fisik kepesertaan BJPS Kesehatan.

Baca Juga

Syarat BPJS Kesehatan Saat Daftarkan Hak Atas Tanah dan Rumah Agar Kepersertaan Naik

"Jadi hanya menambah satu persyaratan, tapi ke depan akan kami siapkan beberapa sistem sehingga prosesnya menjadi otomatis tidak perlu menambahkan syarat tersebut," kata Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) BPN, Suyus Windayana, dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Rabu (23/2).

Dirjen PHPT mengaku akan terus mengevaluasi implementasi penambahan persyaratan tersebut di lapangan. Kementerian akan berkoordinasi dengan pihak BPJS Kesehatan terkait aktivasi kepesertaan. Untuk saat ini proses pengecekan manual berdasarkan lampiran fotokopi kartu BPJS Kesehatan membutuhkan waktu 5-10 menit. "Nantinya ada sistem langsung dengan BPJS. Sementara sistemnya sedang kita siapkan, nanti bukti keanggotaannya yang akan kami lihat," papar dia.

sertipikat tanah
Ilustrasi sertifikat tanah. Foto: Its/Net

Suyus menambahkan untuk saat ini bagi masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta Program JKN-KIS yang diselenggarakan BPJS Kesehatan, pihaknya akan tetap menerima berkas jual beli sampai masyarakat membuat kepesertaan JKN. Namun, BPN dilansir Antara, berdalih penambahan persyaratan itu tidak mengubah skema pada proses jual beli tanah.

Menurut dia, berkas yang masuk akan tetep diproses dan saat pengambilan bisa ditambahkan ke lampiran persyaratan bukti kepesertaan aktif BPJS Kesehatan. "Apabila masyarakat belum mempunyai BPJS Kesehatan, berkasnya akan kami terima dulu tapi nanti akan kami tahan sampai keanggotaan BPJS Kesehatannya selesai," ungkap pejabat BPN itu.

Baca Juga:

Urus STNK, SIM hingga SKCK Kini Wajib Jadi Peserta Aktif BPJS Kesehatan

Dalam proses layanan pertanahan, Suyus menjelaskan bukan hanya BPJS Kesehatan yang menjadi persyaratan di luar kewenangan dari Kementerian ATR/BPN. Antara lain Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). BPN menargetkan kepesertaan BPJS Kesehatan dapat bertambah 1 juta orang sesuai dengan catatan transaksi jual beli tanah setiap tahun di Indonesia.

"Jadi targetnya tahun 2022 ini menjadi naik 3 persen lagi, dan di 2024 angka kepesertaan BPJS Kesehatan sudah 98 persen. Jadi kita berharap dengan Inpres 1/2022 ini salah satunya meningkatkan jumlah keanggotaan masyarakat yang masuk ke dalam pelayanannya BPJS Kesehatan," tutup pejabat eselon 1 BPN itu.

Dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN menginstruksikan sebanyak 30 kementerian-lembaga dan pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah strategis yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan Program JKN-KIS.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) tahun 2004 setiap warga negara Indonesia wajib menjadi peserta Program JKN-KIS sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan masyarakat. (Pon)

Baca Juga

Komisi II DPR Pertanyakan BPJS Kesehatan Jadi Syarat Jual Beli Tanah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Aplikasi Sadayana, Layanan Publik Terintegrasi Secara Digital Ala Kota Bandung
Indonesia
Aplikasi Sadayana, Layanan Publik Terintegrasi Secara Digital Ala Kota Bandung

Lewat aplikasi ini, masyarakat dapat berperan aktif dengan berbagi info, event, ide, dan layanan digitalnya melalui aplikasi ini.

Presiden FIFA Sebut Tragedi Kanjuruhan di Luar Pemahaman
Indonesia
Presiden FIFA Sebut Tragedi Kanjuruhan di Luar Pemahaman

FIFA menyampaikan belasungkawa terdalam kepada keluarga dan teman para korban yang kehilangan nyawa dalam insiden tragis ini.

Soal Pemecatan, M. Taufik Akui Belum Ada Pembicaraan dari Fraksinya
Indonesia
Soal Pemecatan, M. Taufik Akui Belum Ada Pembicaraan dari Fraksinya

Partai Gerindra sudah bulat memecat Mohamad Taufik sebagai Wakil Ketua DPRD DKI. Surat pemberhentian pun sudah berada ditangan Fraksi Gerindra DPRD dari DPD DKI. Namun ketika ditanyakan mengenai surat tersebut M. Taufik mengaku belum menerimanya hingga saat ini. Ia sendiri tidak tahu sebabnya dokumen pelengseran dirinya itu, belum sampai kepadanya.

Sosok Putra Ridwan Kamil di Mata Sandiaga Uno
Indonesia
Sosok Putra Ridwan Kamil di Mata Sandiaga Uno

Sandiaga bertakziah ke Ridwan Kamil untuk menyampaikan duka cita atas berpulangnya Emmeril Kahn Mumtadz

BMKG Prakirakan Cuaca Labuan Bajo Cerah saat Kunjungan Jokowi
Indonesia
BMKG Prakirakan Cuaca Labuan Bajo Cerah saat Kunjungan Jokowi

Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (21/7).

 IMF: Sektor Pariwisata Harus Segera Dipulihkan
Indonesia
IMF: Sektor Pariwisata Harus Segera Dipulihkan

Pemerintah sudah menerapkan aturan tidak perlu lagi tes pcr atau antigen bagi pelaku perjalanan dalam negeri dengan memakai moda trasportasi laut, darat dan udara.

Pertemuan dengan Menlu AS, Presiden Jokowi Sampaikan Agenda Prioritas G20
Indonesia
Pertemuan dengan Menlu AS, Presiden Jokowi Sampaikan Agenda Prioritas G20

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Anthony J Blinken di Istana Merdeka, Senin (13/12).

Jakarta Segera Mulai Vaksinasi Anak Usia 6 sampai 11 Tahun
Indonesia
Jakarta Segera Mulai Vaksinasi Anak Usia 6 sampai 11 Tahun

Hingga Jumat (11/12) , vaksinasi dengan dosis ketiga sudah mencapai 1.250.506 orang. Pemerintah menargetkan sebanyak 208.265.720 orang divaksinasi dengan vaksin COVID-19.

Parkir Liar di Kota Bandung Siap-siap Harus Bayar Rp 1 Juta
Indonesia
Parkir Liar di Kota Bandung Siap-siap Harus Bayar Rp 1 Juta

Batas waktu pengambilan 3 hari maksimal (setelah penderakan) dan pemkot berkolaborasi dengan kepolisian jika mobil tersebut mobil curian.

Vaksinasi Booster di Kabupaten Tangerang Pakai Pfizer
Indonesia
Vaksinasi Booster di Kabupaten Tangerang Pakai Pfizer

Vaksin jenis Pfizer buatan Amerika Serikat itu telah didistribusikan oleh Pemerintah Provinsi Banten sebagai dosis vaksinasi penguat antibodi di Kabupaten Tangerang.