BPN Bentuk Tim Pencegahan dan Penyelesaian Kejahatan Pertanahan Sertifikat Tanah. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Badan Pertanahan Nasional (BPN) bakal memecat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) jika terbukti terlibat dalam kasus penggelapan sertifikat tanah milik, salah satunya dalam kasus ibunda Dino Patti Djalal.

"Saya tegaskan kalau PPAT terlibat, saya akan hukum keras sekali sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kalau dia bagian dari mafia. Akan diperiksa segera," kata Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil, Kamis (11/2).

Baca Juga:

Sertifikat Tanah Diblokir BPN, Pengusaha Bakal Mengadu ke Menteri

Saat ini Kementerian ATR/BPN masih melakukan investigasi, bersama dengan Kepolisian untuk mengurai tindak pidana yang terjadi atas perubahan nama sertifikat (balik nama) milik ibunda Dino.

Meski tidak berkapasitas melakukan penyelidikan dan penyidikan atas kasus pidana ini, Kementerian ATR/BPN telah bekerja sama dengan Kepolisian membentuk tim pelaksana, pencegahan dan penyelesaian kejahatan pertanahan.

Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Agus Widjayanto menjelaskan, bahwa dalam prosesnya, pelaku mafia tanah membuat KTP palsu berupa KTP non-elektronik dan mengganti foto serta nomor NIK.

Di dalam berkas pengalihan, BPN melihat proses yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur administrasi dengan sejumlah syarat yang terpenuhi, yakni ada tanda terima dokumen, fotokopi KTP, NPWP, surat permohonan, surat kuasa, serta Akta Jual Beli.

"Dilihat dari sisi administrasi pertanahan sebetulnya proses penerbitan haknya sudah benar. Prosesnya sudah sesuai dengan prosedur administrasi. Namun dari sisi materiil, apakah jual beli terjadi oleh Bu Yurmisnawita ini perlu dilakukan penyelidikan dengan pendekatan secara materiil," kata Agus.

Sertifikat Tanah. (Foto: Antara)
Sertifikat Tanah. (Foto: Antara)

Seperti diketahui, terungkapnya kasus penggelapan sertifikat tanah milik ibu Dino Patti Djalal berawal ketika pada Januari 2021, kuasa hukum Fredy Kusnadi datang ke rumah Yurmisnawita untuk memproses balik nama Sertifikat Hak Milik No. 8516 di Cilandak Barat milik Yurmisnawita menjadi miliki Fredy Kusnadi.

Padahal, Yurmisnawita tidak pernah menjual rumah tersebut, tetapi pada 2019, rumah tersebut sempat akan dijual kepada orang yang mengaku bernama Lina. Saat itu, Lina menghubungi Yurmisnawita dengan membawa calon pembeli bernama Fredy Kusnadi.

Yurmisnawita menolak karena pemilik asli rumah, Zurni Hasyim Djalal tidak mau menjualnya. Zurni Hasyim Djalal adalah pemilik tanah dan bangunan berupa rumah di Cilandak Barat berdasarkan SHM no. 8516 atas nama Yurmisnawita. (*)

Baca Juga:

Kementerian ATR/BPN Janji Gandeng Polri Sikat Mafia Tanah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hasrat Lahirnya Partai Emas Terkuak di Hari Ulang Tahun Jokowi
Indonesia
Hasrat Lahirnya Partai Emas Terkuak di Hari Ulang Tahun Jokowi

Wanita Emas memilih gambar kepala macan untuk lambang Partai Emas.

PKS Sebut New Normal Jadi 'Dalang' Kasus COVID-19 Cetak Rekor
Indonesia
PKS Sebut New Normal Jadi 'Dalang' Kasus COVID-19 Cetak Rekor

Seharusnya, pemerintah memperketat PSBB dan memperbanyak tes COVID-19

Daya Beli Warga Turun, Anies Revisi Program Rumah DP 0 Rupiah
Indonesia
Daya Beli Warga Turun, Anies Revisi Program Rumah DP 0 Rupiah

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengakui, jika pihaknya merevisi program andalan Anies Baswedan Rumah DP 0 Rupiah.

Jatim Dominasi Pertambahan Kasus, Masyarakatnya Dinilai Tak Disiplin
Indonesia
Jatim Dominasi Pertambahan Kasus, Masyarakatnya Dinilai Tak Disiplin

Hal ini dilihat dari tingginya jumlah kasus per seratus ribu jumlah penduduk yang cukup tinggi.

Pemerintah Lanjutkan Pembangunan 11 Kawasan Lintas Batas Negara
Indonesia
Pemerintah Lanjutkan Pembangunan 11 Kawasan Lintas Batas Negara

Pembangunan infrastruktur di perbatasan, guna meningkatkan daya saing nasional dan pemerataan ekonomi, sekaligus mengurangi disparitas.

Akun Medsos Ditegur karena Lakukan Ujaran Kebencian Terus Bertambah
Indonesia
Akun Medsos Ditegur karena Lakukan Ujaran Kebencian Terus Bertambah

Virtual police atau polisi dunia maya menegur sebanyak 105 konten sosial media yang berpotensi melanggar UU ITE terkait ujaran kebencian.

IMF Bikin Aturan Anyar Ketentuan Pengajuan Utang
Dunia
IMF Bikin Aturan Anyar Ketentuan Pengajuan Utang

Metode penilaian saat ini, memberikan banyak indikator area bahaya potensial bagi negara tetapi meninggalkan banyak keleluasaan bagi staf IMF untuk menilai.

Gandeng Yayasan Ambil Peran Indonesia, INTI Salurkan 1.000 Sembako
Indonesia
Gandeng Yayasan Ambil Peran Indonesia, INTI Salurkan 1.000 Sembako

Ribuan paket sembako itu diterima langsung oleh Ketua Yayasan Ambil Peran Indonesia, Aminuddin Ma'ruf yang juga sebagai Staf Khusus Presiden.

Polsek Ciracas Dirusak Oknum TNI, Pangdam Jaya: Masih Banyak Anggota yang Baik
Indonesia
Polsek Ciracas Dirusak Oknum TNI, Pangdam Jaya: Masih Banyak Anggota yang Baik

"Seperti yang disampaikan pimpinan, kami meminta maaf. Ini kan ulah oknum. Masih banyak TNI yang baik," kata Dudung

PPKM Mikro, Berikut Perubahan Jam Operasional MRT
Indonesia
PPKM Mikro, Berikut Perubahan Jam Operasional MRT

PT MRT Jakarta (Perseroda) melakukan perubahan jadwal mengikuti ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro dalam menangani pandemi COVID-19.