BPN Bawa Dua Truk Bukti Dugaan Kecurangan Pemilu ke MK BPN menyerahkan bukti tambahan untuk sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi. Foto: MP/Kanugraha

MerahPutih.com - Tim hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menyerahkan bukti tambahan untuk sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi. Total, ada dua truk berkas yang diberikan.

Anggota tim advokasi, Sahroni mengatakan, bukti yang dia bawa dari berbagai daerah seperti Kalimantan Timur.

Tim hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menyerahkan bukti tambahan untuk sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi. Total, ada dua truk berkas yang diberikan. Foto: MP/Kanu
Tim hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menyerahkan bukti tambahan untuk sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi. Total, ada dua truk berkas yang diberikan. Foto: MP/Kanugrahan

"Ya bukti tambahan. Sebenarnya bukti yang kemarin untuk dilengkapi saja," kata Sahroni di Gedung Mahkamah Konstitusi, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (13/6).

BACA JUGA: Jadwal dan Tahapan Sidang Sengketa Pemilu di MK

Sahroni melanjutkan, bukti dugaan kecurangan yang bakal diberikan bisa saja bertambah. Sayangnya, ia enggan membeberkan bukti itu.

"Kenapa tidak kalau kemudian bukti kecurangan yang lain muncul malam ini bisa saya serahkan," jelas Sahroni.

Sementara itu, anggota tim hukum lainnya, Luthfi Yazied mengatakan, isi berkas yang dia bawa terdiri dari hitungan suara termasuk video.

"Banyak. Semua di 34 provinsi yah. Tapi baru sebagian ya baru sebagian," jelas Luthfi.

Ia beranggapan, MK harus menelaah bukti yang diberikan lantaran sebagai harapan terakhir Prabowo-Sandi dalam memperjuangkan haknya.

"Konstitusi bilang apa, satu harus kedaulatan rakyat maka kedaulatan di tangan rakyat. Kemudian yang kedua adalah amant pelaksanaan kedaulatan rakyat itu harus mengadakan pemilu nah pemilu itu gmna pemilu adalah seperti 22 pasal 22 e ayat 1. Saratnya adalah jurdil," terang Luthfi.

Tim hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menyerahkan bukti tambahan untuk sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi. Total, ada dua truk berkas yang diberikan. Foto: MP/Kanugrahan
Tim hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menyerahkan bukti tambahan untuk sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi. Total, ada dua truk berkas yang diberikan. Foto: MP/Kanugrahan

BACA JUGA: Datangi MK, TKN Serahkan Tambahan Berkas PHPU

Sebelumnya, dalam perbaikan permohonan ini, Tim Kuasa Hukum Paslon 02 memasukkan tambahan argumen yang menyatakan pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 Joko Widodo - Ma'ruf Amin melanggar Pasal 227 huruf P Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Ketua Tim Kuasa Hukum Paslon 02 Bambang Widjojanto menyebut seseorang tidak boleh memiliki jabatan di BUMN ketika maju sebagai calon presiden dan wakil presiden. (Knu)


Tags Artikel Ini

Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH