BPK Temukan Penyaluran Dana FLPP Tidak Tepat Sasaran Pembangunan Rumah. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan beberapa permasalahan dalam pengelolaan dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) pada Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Permasalahan tersebut di antaranya terkait manajemen risiko pengelolaan dana FLPP yang masih dalam proses penyusunan.

Baca Juga:

BP Tapera Sediakan 846 Unit Rumah Pertama bagi ASN

"Selain itu, penyaluran dana FLPP atas 256 debitur yang tidak tepat sasaran, dan penanganan penyelesaian kredit FLPP terhadap 5.679 debitur yang tidak sesuai ketentuan,” ucap Anggota III BPK Achasanul Qosasi.

BPK memberikan rekomendasi agar Komisioner BP Tapera memerintahkan Direktur Perencanaan Strategis, Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan untuk menyelesaikan keseluruhan proses manajemen risiko pengelolaan dana FLPP.

Komisioner BP Tapera juga diminta melakukan koordinasi dengan bank penyalur dalam mengawasi ketepatan sasaran pemanfaatan rumah hasil pembiayaan dana FLPP, melakukan rekonsiliasi saldo outstanding pokok seluruh debitur dengan bank penyalur, serta meminta bank penyalur untuk menyelesaikan kredit atas debitur yang tidak sesuai.

"Diharapkan BP Tapera beserta jajaran dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, karena meski tidak terlalu signifikan, tetap harus diselesaikan," ujar Qosasi.

Komisioner BP Tapera Adi Setianto mengungkapkan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti rekomendasi dari BPK.

Ia mengatakan, BPK berperan serta dalam membangun pengelolaan keuangan BP Tapera, BPK merupakan mitra yang baik untuk BP Tapera, BPK telah menjadi mitra navigasi untuk BP Tapera, menempatkan posisi sebagai fasilitator dan mitra kerja yang menemani proses pembelajaran dan implementasi tata pemerintahan yang baik di BP Tapera.

"Dukungan, kerja sama, dan bimbingan dari BPK merupakan hal yang baik untuk BP Tapera, sehingga BP Tapera dapat meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran pemerintah," katanya. (Asp)

Baca Juga:

BP Tapera Pastikan MBR Dapat Menerima Fasilitas Pembiayaan Perumahan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPR Sebut Usulan Kenaikan Biaya Haji Sudah Sesuai Prinsip Kemampuan Jemaah
Indonesia
DPR Sebut Usulan Kenaikan Biaya Haji Sudah Sesuai Prinsip Kemampuan Jemaah

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengemukakan usulan kenaikan biaya haji tahun 2023 agar sesuai dengan prinsip istitha’ah atau kemampuan berhaji, utamanya dalam konteks pembiayaan.

[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Putuskan Hengkang dari PDIP
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Putuskan Hengkang dari PDIP

Akun Facebook Seputar nusantara (fb.com/Seputarnusantara2024) pada 10 April 2023 mengunggah sebuah video yang menampilkan foto Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Presiden Joko Widodo, Wapres Ma’ruf Amin, Puan Maharani dan beberapa orang lain dengan narasi:

Gelontoran Dana Pemerintahan Jokowi Buat Wilayah Bandung Raya
Indonesia
Gelontoran Dana Pemerintahan Jokowi Buat Wilayah Bandung Raya

Totalnya yang telah dibangun Pemerintah Pusat di Kota dan Kabupaten Bandung Rp 1,26 triliun.

Korsel Putuskan Hapus Kewajiban Pakai Masker
Dunia
Korsel Putuskan Hapus Kewajiban Pakai Masker

Koresel telah memutuskan untuk menghapus semua kewajiban pemakaian masker di luar ruangan mulai pekan depan.

[HOAKS atau FAKTA]: Jus Daun Pepaya untuk Obat Demam Berdarah Dengue
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jus Daun Pepaya untuk Obat Demam Berdarah Dengue

Beredar kembali informasi di media sosial tentang khasiat jus daun pepaya yang dapat menyembuhkan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD).

Mendag Zulhas Harap Supermarket Mau Terima Minyakita
Indonesia
Mendag Zulhas Harap Supermarket Mau Terima Minyakita

Kemendag baru saja meluncurkan minyak goreng curah kemasan dengan harga Rp 14 ribu per liter yang dinamai Minyakita.

[HOAKS atau FAKTA]: BSSN Bagikan Pulsa Rp 2 Juta untuk Masyarakat Terdampak COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: BSSN Bagikan Pulsa Rp 2 Juta untuk Masyarakat Terdampak COVID-19

Beredar pemberian voucer pulsa senilai Rp 2 juta dari BSSN (Badan Siber Dan Sandi Negara) kepada masyarakat yang terdampak COVID-19.

DPR Bakal Panggil Kapolri Buntut Insiden Polisi Tembak Polisi
Indonesia
DPR Bakal Panggil Kapolri Buntut Insiden Polisi Tembak Polisi

Komisi III DPR RI bakal memanggil Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk rapat di gedung parlemen.

Sekjen PDIP Sebut Pertemuan Ganjar dan AHY Tidak Direncanakan
Indonesia
Sekjen PDIP Sebut Pertemuan Ganjar dan AHY Tidak Direncanakan

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu saat menunaikan salat Jumat di Masjid Nurul Hidayah.

Massa Ojol Sebut Dukungan Tolak ERP Anggota DPRD Fraksi PDIP Ambigu
Indonesia
Massa Ojol Sebut Dukungan Tolak ERP Anggota DPRD Fraksi PDIP Ambigu

Demo ojol tersebut terkait penolakan rencana penerapan sistem jalan berbayar elektronik atau ERP di 25 ruas jalan ibu kota.