BPK Temukan Pemprov DKI Masih Bayarkan Gaji dan Tunjangan Pegawai yang Telah Wafat Ilustrasi ASN (Foto: Humas Kota Bandung)

Merahputih.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih membayar gaji dan tunjangan kinerja daerah pada pegawai mereka yang telah wafat atau pensiun pada tahun 2020 hingga jumlahnya mencapai Rp862,7 juta.

Temuan itu disampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah DKI Jakarta Tahun 2020 yang disahkan oleh Kepala BPK Perwakilan DKI Jakarta Pemut Aryo Wibowo pada 28 Mei 2021.

Baca Juga

Mau Ikut CAT CPNS, Peserta Wajib Lakukan Tes Usap Antigen

"Terdapat pembayaran gaji dan TKD kepada pegawai pensiun, pegawai pensiun atas permintaan sendiri, pegawai wafat, pegawai yang melaksanakan tugas belajar dan pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin senilai Rp862,7 juta," tulis BPK dalam laporannya, Kamis (6/8).

Kelebihan pembayaran gaji dan TKD/TPP PNS Daerah Tahun 2020 oleh Pemprov DKI Jakarta itu memiliki rincian:

a. Pegawai pensiun satu orang pegawai pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sudah pensiun per 1 Januari 2020 masih menerima gaji senilai Rp6,334 juta.

b. Pegawai pensiun atas permintaan Sendiri atau APS Pegawai yang telah mengajukan pensiun APS dan masih menerima gaji sebanyak 12 orang dari enam OPD yaitu Dinas Bina Marga, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (DPHK), Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (DKPKP), Dinas Pendidikan dan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur.

Gaji yang diberikan kepada pegawai yang telah pensiun tersebut seluruhnya mencapai Rp 154,9 juta.

Apel PNS. (Foto: Antara)
Ilustrasi ASN (Antaranews)

c. Pegawai wafat pegawai wafat yang masih menerima gaji/TKD/TPP sebanyak 57 orang dari 7 OPD. Gaji dan TKD/TPP yang diberikan kepada pegawai yang telah wafat tersebut seluruhnya senilai Rp352,9 juta.

"Hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa sampai dengan 31 Desember 2020, atas kelebihan pembayaran gaji dan TKD/TPP pegawai wafat tersebut telah dilakukan pengembalian senilai Rp17,09 juta dan telah dilakukan koreksi atas nilai belanja pegawai," tulis laporan BPK tersebut.

d. Pegawai melaksankan tugas belajar pegawai yang melaksanakan tugas belajar namun masih menerima TKD/TPP sebanyak 31 orang dari delapan OPD. TKD/TPP yang diberikan kepada pegawai yang melaksankan tugas belajar tersebut seluruhnya senilai Rp344,6 juta.

"Hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa sampai dengan 31 Desember 2020, telah dilakukan pengembalian senilai Rp54,8 juta dan telah dilakukan koreksi atas nilai belanja pegawai," tulis laporan BPK.

Baca Juga

Begini Ambang Batas Yang Harus Diraih Jika Ingin Lolos CPNS

e. Pegawai terkena hukuman disiplin pegawai yang dikenai hukuman disiplin berupa teguran tertulis dilakukan pemotongan TKD/TPP sebesar 20 persen selama dua bulan, namun terdapat dua pegawai yang pada bulan keduanya menerima TKD/TPP penuh. Hal itu menyebabkan kelebihan pembayaran TKD/TPP senilai Rp3,9 juta.

"Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran gaji dan TKD/TPP senilai Rp862,7 juta atas 103 orang pegawai dari 19 OPD," tulis laporan BPK. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemkot Solo Gelontorkan Rp 1 Miliar untuk Rehabilitasi Pasar Gede
Indonesia
Pemkot Solo Gelontorkan Rp 1 Miliar untuk Rehabilitasi Pasar Gede

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah mengucurkan dana sebesar Rp 1 miliar untuk rehabilitasi Pasar Gede.

Tanggapi Putusan MK, Pemerintah Tetap Berlakukan UU Cipta Kerja Sambil Diperbaiki
Indonesia
Tanggapi Putusan MK, Pemerintah Tetap Berlakukan UU Cipta Kerja Sambil Diperbaiki

Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan perbaikan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Mudik Dilarang, Bandara Adi Soemarmo Solo Sepi dan Nihil Penerbangan
Indonesia
Mudik Dilarang, Bandara Adi Soemarmo Solo Sepi dan Nihil Penerbangan

"Kami tidak menutup bandara saat diberlakukan larangan mudik. Karena banyak warga mematuhi aturan larangan mudik, kondisi bandara jadi sepi," kata Yani, Kamis (6/5).

Berubah, Musda Partai Demokrat Hanya Usulkan Calon Ketua
Indonesia
Berubah, Musda Partai Demokrat Hanya Usulkan Calon Ketua

Proses musda berbeda dari sebelumnya yang melalui mekanisme suara terbanyak. Saat ini, para calon yang memenuhi persyaratan calon akan mengikuti tahapan uji kelayakan dan kepatutan.

Pemkot Bandung Gelar Layanan Uji Emisi Gratis Selama 2 Hari
Indonesia
Pemkot Bandung Gelar Layanan Uji Emisi Gratis Selama 2 Hari

Pelaksanaan Uji emisi gas buang di Kota Bandung, tersebar di 20 bengkel yang bekerja sama dengan DLH Kota Bandung, Dishub Kota Bandung dan Asosiasi Bengkel Indonesia (Asbekindo).

Mahasiswa ITS Gagas Masker Kain Dengan Filter Limbah Lontar
Indonesia
Mahasiswa ITS Gagas Masker Kain Dengan Filter Limbah Lontar

Kurangnya penelitian terkait proses pengubahan karbon aktif menjadi lembaran tipis merupakan kendala utama.

Kasus COVID-19 di Bandung Meroket, Yana Mulyana: Faskes Hingga Nakes-nya Sebentar Lagi Kolaps
Indonesia
Kasus COVID-19 di Bandung Meroket, Yana Mulyana: Faskes Hingga Nakes-nya Sebentar Lagi Kolaps

Terus meroketnya kasus COVID-19 itu tak lepas dari pascalebaran dan libur panjang beberapa waktu lalu

Panglima dan Kapolri Yakin Vaksinasi 1 Juta Per Hari Tercapai
Indonesia
Panglima dan Kapolri Yakin Vaksinasi 1 Juta Per Hari Tercapai

"Mohon dukungan sosialisasi ke masyarakat bagi yang belum vaksin agar datang di titik tertentu yang telah ditentukan," ungkap Kapolri.

Tanggapan Wagub DKI soal Rencana PSI Ajukan Hak Interpelasi soal Banjir
Indonesia
Tanggapan Wagub DKI soal Rencana PSI Ajukan Hak Interpelasi soal Banjir

“Semua punya hak masing-masing, termasuk legislatif punya hak interpelasi, lain-lain, hak angket, itu kami persilakan,” ucap Riza

Target Penerimaan Pajak Yang Tinggi Bisa Gerus Daya Beli Warga
Indonesia
Target Penerimaan Pajak Yang Tinggi Bisa Gerus Daya Beli Warga

Target penerimaan perpajakan tahun 2022 yang tumbuh 4,3 persen dibandingkan target dalam APBN 2021 relatif moderat dan tidak mustahil untuk dicapai