BPK Temukan Kejanggalan Proses Pengadaan Vaksin, DPR Minta Pemerintah Selidiki Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani. ANTARA/HO-DPR RI

MerahPutih.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membeberkan temuan terkait sejumlah kejanggalan dalam proses pengadaan dan vaksinasi COVID-19 di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah untuk menindaklanjuti temuan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

"Temuan BPK ini harus segera diselidiki lebih lanjut, jangan anggap enteng dan seperti angin lalu. Jika vaksin yang beredar tanpa melalui izin, bagaimana kita bisa memastikan kualitasnya?” kata Netty dalam keterangannya, Minggu (29/5).

Baca Juga:

17 Ribu Jemaah Haji Belum Vaksin COVID-19 Dosis Kedua

Sebelumnya, BPK mencatat sebanyak 297 bets atau 78.361.500 dosis vaksin COVID-19 beredar tanpa melalui penerbitan izin bets atau lot release.

Dalam laporannya, BPK juga mengungkapkan bahwa sarana dan prasarana vaksin belum sepenuhnya menggunakan dasar perhitungan yang sesuai dengan kondisi terkini serta minimnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

"Ini adalah persoalan serius yang akan berdampak pada kesiapan kita sebagai bangsa dalam pengendalian pandemi COVID-19 " kata Netty.

Baca Juga:

Jelang Idul Adha, MPR Minta Pemerintah Gelar Vaksinasi pada Hewan

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengingatkan ketidakcermatan distribusi vaksin ini tidak boleh dimaklumi begitu saja tanpa ada proses evaluasi dan investigasi.

"Jangan sampai hanya karena alasan kedaruratan, semua rambu dan norma dalam menjalankan kebijakan yang bagus ditabrak begitu saja," ujarnya.

Selain menjadi salah satu cara melindungi masyarakat dari pandemi, lanjut Netty, vaksin yang pengadaannya menggunakan anggaran yang besar harus dilakukan penyelidikan secara menyeluruh.

"Jangan biarkan pelanggaran dianggap biasa dan menguap begitu saja," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Syarat Naik Kereta Api Terbaru: Sudah Vaksin 2 Dosis Tak Perlu PCR/Antigen

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Elite PDIP Angkat Bicara Terkait Duet Ganjar-Puan
Indonesia
Elite PDIP Angkat Bicara Terkait Duet Ganjar-Puan

“Bagian dinamika menuju 2024. Rakyat punya hak mengekspresikan pendapat atau dukungan politiknya kepada siapa yang dianggap layak untuk dicalonkan menjadi capres dan cawapres,” kata Andreas, Selasa,(8/2).

Hakim: Korupsi Azis Syamsuddin Rusak Citra DPR
Indonesia
Hakim: Korupsi Azis Syamsuddin Rusak Citra DPR

Azis Syamsuddin dijatuhi vonis 3,5 tahun penjara, denda sebesar Rp 250 juta subsidair empat bulan kurungan.

Polri Respons Permintaan Keluarga Brigadir J Soal Rekaman CCTV Magelang ke Jakarta
Indonesia
Polri Respons Permintaan Keluarga Brigadir J Soal Rekaman CCTV Magelang ke Jakarta

Pihak keluarga Brigadir J mengajukan permintaan rekaman CCTV rute perjalanan Magelang-Jakarta untuk disita demi mengungkap penyebab kematian tragis itu.

[HOAKS atau FAKTA]: Stasiun Gambir Resmi Hentikan Layanan Kereta Jarak Jauh
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Stasiun Gambir Resmi Hentikan Layanan Kereta Jarak Jauh

Beredar di media sosial Instagram, sebuah unggahan dengan narasi "Stasiun Gambir Akhirnya Pensiun".

Bertemu Tiga Pimpinan Parpol, Gibran Akui Bahas Pilgub DKI 2024
Indonesia
Bertemu Tiga Pimpinan Parpol, Gibran Akui Bahas Pilgub DKI 2024

"Ya benar, untuk pembicaraan Pilgub DKI memang ada," ujar Gibran usai bertemu dengan Ketum PAN di Loji Gandrung, Senin (28/3).

Kapal Tenggelam di Perairan Johor Bahru Malaysia, 11 Pekerja Indonesia Tewas
Indonesia
Kapal Tenggelam di Perairan Johor Bahru Malaysia, 11 Pekerja Indonesia Tewas

Kapal yang mengangkut sekitar 50 pekerja migram Indonesia (PMI) tenggelam di perairan Johor Bahru, Malaysia, Rabu (15/12).

Polisi Akui Larang Pengibaran Bendera Merah Putih di PIK
Indonesia
Polisi Akui Larang Pengibaran Bendera Merah Putih di PIK

Guruh tak ingin hal itu membuat angka COVID-19 naik lagi

Penerimaan Pajak Nasional 2021 Capai Rp 1.277 Triliun, Tumbuh 19,2 Persen
Indonesia
Penerimaan Pajak Nasional 2021 Capai Rp 1.277 Triliun, Tumbuh 19,2 Persen

Penerimaan Pajak Nasional Tahun 2021 Capai 1.277 Triliun, Tumbuh 19,2 Persen

Turun Level PPKM, Angka Pengguna KRL Yogyakarta-Solo Akhir Pekan Melesat
Indonesia
Turun Level PPKM, Angka Pengguna KRL Yogyakarta-Solo Akhir Pekan Melesat

Manager External Relations KAI Commuter, Adli Hakim menjelaskan, jumlah penumpang hari ini hingga pukul 16.00 WIB mencapai 6.995 pengguna.

Varian Omicron Tak Pengaruhi Kebijakan Arab Saudi Soal Umrah
Indonesia
Varian Omicron Tak Pengaruhi Kebijakan Arab Saudi Soal Umrah

Arab Saudi mengonfirmasi temuan kasus pertama COVID-19 varian Omicron pada pendatang dari sebuah negara Afrika bagian utara.