BPK Temukan APBN Masuk Rekening Pribadi di Kemenhan, Ini Respon Anak Buah Prabowo Kantor Kementerian Pertahanan di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. ANTARA/facebook

Merahputih.com - Kementerian Pertahanan mengklarifikasi soal temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan dana APBN yang masuk ke rekening pribadi di Kementerian Pertahanan.

Kepala Biro Humas Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Djoko Purwanto, dalam jumpa pers di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (23/7) mengatakan anggaran yang masuk ke rekening pribadi itu berkaitan kegiatan para atase pertahanan di seluruh dunia. Atase pertahanan ditempatkan di Kedutaan Besar Indonesia di ibukota negara-negara sahabat.

Baca juga:

Berjalan Kaki Singkat di Pantai Meningkatkan Kesehatan Mental

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2019, ada sekitar Rp49.129.446.085, yang masuk ke dalam rekening bank yang belum dilaporkan atau belum mendapat izin dari menteri keuangan itu.

Dalam pelaksanaan tugas di luar negeri, lanjut dia, para atase pertahanan membutuhkan pengiriman dana kegiatan yang segera dan cepat.

2
Ilustrasi (Foto: Unsplash/Sharon McCutcheon)

Proses perizinan pembukaan rekening dinas atase pertahanan sudah disampaikan kepada Kementerian Keuangan karena proses kegiatan harus segera dan cepat untuk kegiatan para athase pertahanan di LN, maka secara administrasi terjadi hal itu di atas untuk kegiatan 2019.

Terkait temuan BPK itu, sebagaimana dikutip Antara, sebenarnya telah dijawab dan dijelaskan inspektur jenderal Kementerian Pertahanan kepada BPK secara rinci dan jelas.

Baca juga:

Anti Galau Selama Pandemi, Yuk Ikuti Kelas Daring Negara Paling Bahagia di Dunia

"Seperti yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 20/2010 tentang Struktur Program dan Anggaran Pertahanan Negara, pengelolaan Anggaran Pertahanan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertahanan terbagi dalam lima unit organisasi, yaitu UO Mabes TNI, UO Mabes TNI AD, UO Mabes TNI AL, UO Mabes TNI AU, serta UO Kementerian Pertahanan," jelas Purwanto. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Klaim JKN Pasien COVID-19, BPJS Kesehatan Solo Hanya Bertugas Memverifikasi
Indonesia
Klaim JKN Pasien COVID-19, BPJS Kesehatan Solo Hanya Bertugas Memverifikasi

epala BPJS Kesehatan Cabang Surakarta menanggapi pemberitaan mengenai kasus COVID-19 di Surakarta berjudul ”Klaim JKN Pasien Di-COVID-kan di Solo Capai Puluhan Miliar”.

Asyik, Gaji ke-13 Akhirnya Cair di Agustus
Indonesia
Asyik, Gaji ke-13 Akhirnya Cair di Agustus

Gaji dan pensiun ke-13 tidak akan diberikan kepada pejabat negara, eselon I, eselon II, dan pejabat setingkat.

DKPP Berhentikan Anggota KPU Maluku Tenggara Barat karena Terbukti Terima Suap Rp10 Juta
Indonesia
DKPP Berhentikan Anggota KPU Maluku Tenggara Barat karena Terbukti Terima Suap Rp10 Juta

Sanksi Pemberhentian Tetap tersebut dibacakan majelis dalam sidang pembacaan putusan yang dilaksanakan secara virtual pada Rabu (12/8) pukul 10.00 WIB.

Respon Puan Maharani UU Cipta Kerja Mau Dibawa ke MK
Indonesia
Respon Puan Maharani UU Cipta Kerja Mau Dibawa ke MK

Puan mengklaim DPR sudah memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja bersama pemerintah

[HOAKS atau FAKTA] Lowongan Sukarelawan COVID-19 RSUD Dr. Soetomo Surabaya
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Lowongan Sukarelawan COVID-19 RSUD Dr. Soetomo Surabaya

Beredar unggahan foto melalui media sosial Facebook mengenai lowongan sukarelawan COVID-19 RSUD Dr. Soetomo Surabaya

Habib Luthfi Sebut Takut Beraktivitas Saat Pandemi Sebabkan Was-Was dan Mudah Dikompori
Indonesia
Habib Luthfi Sebut Takut Beraktivitas Saat Pandemi Sebabkan Was-Was dan Mudah Dikompori

Usaha ini juga mesti dibarengi dengan sikap menautkan hati hanya kepada Allah SWT

Tuntutan Ringan Peneror Novel Baswedan Bukti Ada Kepentingan Mafia Korupsi
Indonesia
Tuntutan Ringan Peneror Novel Baswedan Bukti Ada Kepentingan Mafia Korupsi

JPU menuntut Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis yang merupakan mantan anggota Brimob Polri untuk dihukum satu tahun pidana penjara.

Kejati Aceh Periksa 10 Saksi Terkait Dugaan Korupsi Peremajaan Sawit Senilai Rp684 Miliar
Indonesia
Kejati Aceh Periksa 10 Saksi Terkait Dugaan Korupsi Peremajaan Sawit Senilai Rp684 Miliar

Kejaksaan Tinggi Aceh sudah memeriksa 10 saksi dalam pengusutan dugaan korupsi program peremajaan sawit rakyat di provinsi ujung barat Indonesia tersebut dengan nilai lebih dari Rp684,8 miliar.

Gerindra Maunya Revisi UU ITE Bukan Hapus Pasal Tapi 'Karetnya'
Indonesia
Gerindra Maunya Revisi UU ITE Bukan Hapus Pasal Tapi 'Karetnya'

Gerindra pada prinsipnya ingin demokrasi yang bertanggung jawab

Soal RUU Pemilu, Anak Buah Prabowo: Idealnya Presidential Threshold Nol Persen
Indonesia
Soal RUU Pemilu, Anak Buah Prabowo: Idealnya Presidential Threshold Nol Persen

Supaya semua parpol peserta pemilu boleh mencalonkan pasangan capres-cawapres masing-masing