BPK Sebut Penyaluran Bansos PKH Tidak Didukung Bukti Memadai Suasana Rapat ParipurnaDPR RI di Gedung Nusantara II, Jakarta. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc.

MerahPutih.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan sejumlah permasalahan signifikan terkait Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).

Hal itu disampaikan Ketua BPK Agung Firman Sampurna saat menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I/2021 kepada DPR, dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (7/12).

"Pertama, beban bantuan sosial tidak didukung dengan bukti kewajaran harga dari penyedia dan tidak didukung dengan penjelasan dan bukti yang memadai atas penyaluran bansos Program Keluarga Harapan (PKH)," kata Firman.

Baca Juga:

BPK Temukan 14.501 Masalah di APBN 2021, Negara Bisa Tekor!

Sedangkan permasalahan kedua, lanjut Firman, adalah soal penyajian piutang bukan pajak kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bansos PKH dengan status Kartu Keluarga Sejahtera yang tidak terdistribusi.

"KPM tidak bertransaksi, tidak didukung dengan proses rekonsiliasi antara data by name by address dan data rekening koran KPM," ujarnya.

Firman mengungkapkan, permasalahan tersebut telah dimuat dalam hasil pemeriksaan atas LKPP tahun 2020. Bahkan, bukti permasalahan itu telah diserahkan kepada DPR saat sidang paripurna tanggal 22 Juni 2021.

"Yang secara umum konsolidatif, tidak memengaruhi kewajaran penyajian," imbuhnya.

BPK sendiri melakukan dua jenis pemeriksaan atas penanganan PC-PEN, yaitu pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Baca Juga:

Panitia Minta KPK dan BPK Pelototi Pelaksanaan Formula E

Selanjutnya, kata Firman, pada semester I Tahun 2021, BPK mengawal pelaksanaan penanganan PC-PEN melalui pemeriksaan atas laporan keuangan.

"Baik pada tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," ujarnya.

Ia menegaskan, ini merupakan wujud dari komitmen BPK untuk memastikan program penanganan PC-PEN terlaksana secara transparan dan akuntabel.

"Serta taat pada peraturan, ekonomis, efisien, dan efektif," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Karyawan Desak BPK Bongkar Transaksi Yang Bikin Keuangan Garuda Terseok

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Cendikiawan Muslim Azyumardi Azra Bakal Dimakamkan di TMP Kalibata
Indonesia
Cendikiawan Muslim Azyumardi Azra Bakal Dimakamkan di TMP Kalibata

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengirimkan karangan bunga ucapan belasungkawa atas wafatnya Ketua Dewan Pers Prof. Azyumardi Azra.

Penegakan Hukum Semakin Memburuk Versi Survei LSI
Indonesia
Penegakan Hukum Semakin Memburuk Versi Survei LSI

Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei bertajuk "Sikap Publik Terhadap Penundaan Pemilu dan Masa Jabatan Presiden".

Pelaku Usaha tak Wajib Realisasikan Kuota CPO
Indonesia
Pelaku Usaha tak Wajib Realisasikan Kuota CPO

Vitha mengungkapkan bahwa pelaku usaha penerima persetujuan ekspor (PE), tidak wajib merealisasikan jumlah kuota ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan produk turunan yang didapatnya.

Jelang Tahun Politik 2024, Pengganti Anies Harus Bisa Jaga Independensi
Indonesia
Jelang Tahun Politik 2024, Pengganti Anies Harus Bisa Jaga Independensi

Masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berakhir pada 16 Oktober 2022.

Menkominfo Dorong BAKTI Lebih Inovatif dan Produktif Lewat "Smart Office"
Indonesia
Menkominfo Dorong BAKTI Lebih Inovatif dan Produktif Lewat "Smart Office"

Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informasi diharapkan bisa lebih inovatif dan produktif dengan smart office bersamaan dengan momentum kepindahannya ke kantor baru.

Penjual Kaos Mandalika Raup Rezeki saat Ajang WSBK
Indonesia
Penjual Kaos Mandalika Raup Rezeki saat Ajang WSBK

Ajang World Superbike (WSBK) di Pertamina Mandalika Internasional Street Circuit menebar berkah bagi penduduk sekitar.

Anies Canangkan Pembangunan Simpang Temu Lebak Bulus, Target 10 Bulan Rampung
Indonesia
Anies Canangkan Pembangunan Simpang Temu Lebak Bulus, Target 10 Bulan Rampung

Dalam mewujudkan kawasan integrasi antarmoda transportasi yang masif di Jakarta, Pemprov DKI mencanangkan pembangunan simpang temu di Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Politikus PDIP Ingatkan Mendagri Hati-Hati Angkat Pejabat Kepala Daerah
Indonesia
Politikus PDIP Ingatkan Mendagri Hati-Hati Angkat Pejabat Kepala Daerah

Komisi II DPR akan menggunakan hak konstitusional pengawasan untuk memastikan semua mekanisme terkait pj kepala daerah berjalan baik.

Kabar Terbaru Pembangunan Sirkuit Formula E
Indonesia
Kabar Terbaru Pembangunan Sirkuit Formula E

Penanggung Jawab Pembangunan Sirkuit Formula E dari PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Ari Wibowo menyampaikan, sejauh ini progres pembangunan sirkuit mencapai 28,50 persen.

Telkom Bangun Pusat Data neuCentriIX di IKN Nusantara
Indonesia
Telkom Bangun Pusat Data neuCentriIX di IKN Nusantara

Adanya data center selain untuk bisnis perusahaan teknologi maupun telekomunikasi, tapi juga untuk membantu ekonomi lokal