BPK Pastikan Negara Rugi Lebih dari Rp 22 Triliun Gegara Kasus Asabri Asabri. (Foto: Asabri)

Merahputih.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memastikan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan investasi saham dan reksa dana di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) Persero.

"Nilai kerugian negara yang timbul sebagai akibat adanya penyimpangan atau perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri, selama tahun 2012 sampai dengan 2019 adalah sebesar Rp 22,78 triliun," ujar Ketua BPK Agung Firman Sampurna, dalam konferensi pers bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin, di Gedung Kejaksaan Agung, Senin (31/5).

Baca Juga

Kejagung Periksa Komisaris PT Prima Jaringan Terkait Korupsi PT Asabri

Menurut Agung, penyimpangan yang diduga mengakibatkan kerugian negara itu merupakan nilai dana investasi perusahaan yang ditempatkan pada saham dan reksa dana secara tidak sesuai ketentuan, dan belum kembali sampai dengan 31 Maret 2021.

BPK telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif tentang Penghitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada PT Asabri periode Tahun 2012 sampai dengan 2019, kepada Kejaksaan Agung, pada tanggal 27 Mei 2021 kemarin.

Pemeriksaan ini, merupakan tindak lanjut permintaan pengitungan kerugian negara yang disampaikan Kejaksaan Agung kepada BPK, pada tanggal 15 Januari 2021 lalu. Pemeriksaan ini juga merupakan salah satu bentuk dukungan BPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang ditangani oleh instansi penegak hukum.

Kendaraan sitaan kasus dugaan korupsi Asabri)
Kendaraan sitaan kasus dugaan korupsi Asabri. (Foto: Antara)

"Dalam hal ini Kejaksaan Agung," ungkapnya.

Agung mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu BPK sehingga bisa menyelesaikan pemeriksaan.

Dalam perkara korupsi Asabri ini, Kejagung telah menetapkan sembilan orang tersangka. Mereka adalah mantan Direktur Utama PT Asabri Mayor Jenderal (Purnawirawan) Adam Damiri, Letnan Jenderal (Purnawirawan) Sonny Widjaja, Heru Hidayat, Benny Tjokrosaputro atau Benny Tjokro.

Baca Juga

Kejagung Periksa Istri hingga Pejabat PT Asabri

Selain itu juga Kepala Divisi Investasi Asabri periode Juli 2012 hingga Januari 2017 Ilham W. Siregar, Direktur Utama PT Prima Jaringan Lukman Purnomosidi, Kepala Divisi Keuangan dan Investasi periode 2012 hingga Mei 2015 Bachtiar Effendi, Direktur Investasi dan Keuangan periode 2013-2019 Hari Setiono dan dan Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relation Jimmy Sutopo.

Dari sembilan tersangka Asabri itu, Kejaksaan Agung telah menyematkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kepada tiga orang, yakni Jimmy Sutopo, Benny Tjokro, dan Heru Hidayat. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
OTT di Riau, KPK Bekuk Bupati Kuansing Andi Putra
Indonesia
OTT di Riau, KPK Bekuk Bupati Kuansing Andi Putra

Ali belum bisa memerinci lebih jauh tindak pidana korupsi yang mereka lakukan

Puan Ingin Masyarakat Pulang Berwisata Jadi Bahagia, Bukan Menderita karena Corona
Indonesia
Puan Ingin Masyarakat Pulang Berwisata Jadi Bahagia, Bukan Menderita karena Corona

Panduan ini menjadi acuan untuk pemerintah daerah dan kelompok yang bergerak di sektor wisata

Pemprov DKI Sikapi Seluruh Wilayah Indonesia PPKM Level 3
Indonesia
Pemprov DKI Sikapi Seluruh Wilayah Indonesia PPKM Level 3

Nanti di tempat-tempat juga menyesuaikan

Yudian Wahyudi Berharap RUU BPIP Segera Disahkan Jadi Undang-Undang
Indonesia
Yudian Wahyudi Berharap RUU BPIP Segera Disahkan Jadi Undang-Undang

RUU BPIP meniadakan pasal-pasal kontroversial

Lelang Pembangunan Sirkuit Formula E Gagal, PSI: Kalau Tidak Mampu Bilang
Indonesia
Lelang Pembangunan Sirkuit Formula E Gagal, PSI: Kalau Tidak Mampu Bilang

"Kami dari PSI, menunggu penjelasan. Kami berharap Pemerintah DKI Jakarta terbuka, kalau tidak mampu bilang, jangan dipaksa, nanti sirkuitnya jeblos. Tambah molor, tambah panik, pasti berantakan," tutup Michael.

150 Warga Terima Vaksin Booster di Puskesmas Kramat Jati
Indonesia
150 Warga Terima Vaksin Booster di Puskesmas Kramat Jati

Puskesmas Kramat Jati menerjunkan 3 tim vaksinator

Polisi Semarang Amankan 281 Terduga Premanisme
Indonesia
Polisi Semarang Amankan 281 Terduga Premanisme

Jokowi mendengar keluhan dari para pengemudi masih maraknya pungli yang dilakukan preman setempat dan juga oknum dari depo barang di Pelabuhan Tanjung Priok.

Demokrat Minta KPK dan PPATK Usut Dugaan Aliran Dana untuk Kudeta AHY
Indonesia
Demokrat Minta KPK dan PPATK Usut Dugaan Aliran Dana untuk Kudeta AHY

Penting bagi KPK dan PPATK untuk turun tangan

Pemerintah Beberkan Bahaya Unduh Aplikasi PeduliLindungi dari Tautan WhatsApp
Indonesia
Pemerintah Beberkan Bahaya Unduh Aplikasi PeduliLindungi dari Tautan WhatsApp

Link dari orang yang tak bertanggung jawab untuk mengambil data pribadi

Warga Dibatasi, Gatot Soroti Longgarnya TKA Masuk Saat PPKM Darurat
Indonesia
Warga Dibatasi, Gatot Soroti Longgarnya TKA Masuk Saat PPKM Darurat

Pemerintah harus menjamin ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat miskin terdampak. Dalam kondisi kedaruratan, harus dipastikan semua logistik cukup dan memadai.