BPK Pastikan Negara Rugi Lebih dari Rp 22 Triliun Gegara Kasus Asabri Asabri. (Foto: Asabri)

Merahputih.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memastikan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan investasi saham dan reksa dana di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) Persero.

"Nilai kerugian negara yang timbul sebagai akibat adanya penyimpangan atau perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri, selama tahun 2012 sampai dengan 2019 adalah sebesar Rp 22,78 triliun," ujar Ketua BPK Agung Firman Sampurna, dalam konferensi pers bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin, di Gedung Kejaksaan Agung, Senin (31/5).

Baca Juga

Kejagung Periksa Komisaris PT Prima Jaringan Terkait Korupsi PT Asabri

Menurut Agung, penyimpangan yang diduga mengakibatkan kerugian negara itu merupakan nilai dana investasi perusahaan yang ditempatkan pada saham dan reksa dana secara tidak sesuai ketentuan, dan belum kembali sampai dengan 31 Maret 2021.

BPK telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif tentang Penghitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada PT Asabri periode Tahun 2012 sampai dengan 2019, kepada Kejaksaan Agung, pada tanggal 27 Mei 2021 kemarin.

Pemeriksaan ini, merupakan tindak lanjut permintaan pengitungan kerugian negara yang disampaikan Kejaksaan Agung kepada BPK, pada tanggal 15 Januari 2021 lalu. Pemeriksaan ini juga merupakan salah satu bentuk dukungan BPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang ditangani oleh instansi penegak hukum.

Kendaraan sitaan kasus dugaan korupsi Asabri)
Kendaraan sitaan kasus dugaan korupsi Asabri. (Foto: Antara)

"Dalam hal ini Kejaksaan Agung," ungkapnya.

Agung mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu BPK sehingga bisa menyelesaikan pemeriksaan.

Dalam perkara korupsi Asabri ini, Kejagung telah menetapkan sembilan orang tersangka. Mereka adalah mantan Direktur Utama PT Asabri Mayor Jenderal (Purnawirawan) Adam Damiri, Letnan Jenderal (Purnawirawan) Sonny Widjaja, Heru Hidayat, Benny Tjokrosaputro atau Benny Tjokro.

Baca Juga

Kejagung Periksa Istri hingga Pejabat PT Asabri

Selain itu juga Kepala Divisi Investasi Asabri periode Juli 2012 hingga Januari 2017 Ilham W. Siregar, Direktur Utama PT Prima Jaringan Lukman Purnomosidi, Kepala Divisi Keuangan dan Investasi periode 2012 hingga Mei 2015 Bachtiar Effendi, Direktur Investasi dan Keuangan periode 2013-2019 Hari Setiono dan dan Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relation Jimmy Sutopo.

Dari sembilan tersangka Asabri itu, Kejaksaan Agung telah menyematkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kepada tiga orang, yakni Jimmy Sutopo, Benny Tjokro, dan Heru Hidayat. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Muncul Klaster COVID-19 di Lapas Kendal, ICJR Sayangkan Warga Binaan Tak Divaksin
Indonesia
Muncul Klaster COVID-19 di Lapas Kendal, ICJR Sayangkan Warga Binaan Tak Divaksin

ICJR sejak Januari 2021 telah menyerukan bahwa WBP harus divaksin

Ini Alasan Pemerintah Tolak Demokrat Kubu Moeldoko
Indonesia
Ini Alasan Pemerintah Tolak Demokrat Kubu Moeldoko

Kemenkumham menyampaikan surat yang pada intinya memberitahukan kepada penyelenggara KLB untuk melengkapi kekurangan

Bikin Investor Was-was, Kejagung Didesak Tidak Asal Sita Aset Kasus Asabri dan Jiwasraya
Indonesia
Bikin Investor Was-was, Kejagung Didesak Tidak Asal Sita Aset Kasus Asabri dan Jiwasraya

Jamin menilai apabila dianalisis lebih mendalam, kasus Jiwasraya-Asabri ini lebih tepat dari awal diproses dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Viral Pemudi 'Cengtri' Masuk Tol Jakarta-Cikampek, Ini Penjelasan Polisi
Indonesia
Brimob Evakuasi Korban hingga Lakukan Pembersihan ke Lokasi Bencana NTT
Indonesia
Brimob Evakuasi Korban hingga Lakukan Pembersihan ke Lokasi Bencana NTT

Polri mengerahkan Kapal Barata-8004 untuk mengangkut bantuan kebutuhan pokok dan dapur lapangan guna membantu warga korban bencana alam di NTT.

Arab Saudi Buka Ibadah Umrah, Kemenag Susun Skema Vaksinasi
Indonesia
Arab Saudi Buka Ibadah Umrah, Kemenag Susun Skema Vaksinasi

Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk antisipasi

75 Pegawai KPK Laporkan Firli Bahuri Cs ke Dewas
Indonesia
75 Pegawai KPK Laporkan Firli Bahuri Cs ke Dewas

Sebanyak 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan lima pimpinan ke Dewan Pengawas KPK.

Anies Minta Satpol PP DKI Tindak Tegas Pelanggar PSBB Total
Indonesia
Anies Minta Satpol PP DKI Tindak Tegas Pelanggar PSBB Total

“Saya minta seluruh petugas Satpol PP dan jajaran ASN yang diberi tugas pengawas PSBB untuk melakukan pengawasan, peringatan, dan penindakan,” terang Anies.

Kapolri Pengganti Idham Azis, PKS: Jangan Lagi Ada Orang Tersisihkan dalam Hukum
Indonesia
Kapolri Pengganti Idham Azis, PKS: Jangan Lagi Ada Orang Tersisihkan dalam Hukum

Kapolri baru mesti orang yang mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Perdalam TWK Pegawai KPK, Komnas HAM Panggil BAIS, BIN dan BNPT
Indonesia
Perdalam TWK Pegawai KPK, Komnas HAM Panggil BAIS, BIN dan BNPT

Keterangan dari pihak yang dipanggil Komnas HAM dinantikan masyarakat luas. Informasi dan keterangan tersebut akan memudahkan Komnas HAM dalam mengeluarkan rekomendasi.