BPK Nilai Program dan Kegiatan Penanganan COVID-19 Tidak Sepenuhnya Efektif Tes COVID-19 di Suramadu, Surabaya, Jatim. (Foto: Budi Lentera)

MerahPutih.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah merampungkan pemeriksaan atas 86 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) termasuk pemeriksaan pada tingkat Kuasa Pengguna Anggaran BUN dan badan usaha operator belanja subsidi.

"84 LKKL dan LKBUN mendapat opini WTP sedangkan dua KL mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)," kata Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam Sidang Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa (22/6).

Baca Juga:

BPK Pastikan Negara Rugi Lebih dari Rp 22 Triliun Gegara Kasus Asabri

Ia memaparkan, pada pemeriksaan LKPP Tahun 2020, BPK melakukan prosedur pemeriksaan terkait pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah dalam menangani COVID-19.

Hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2020 mengungkap, mekanisme pelaporan kebijakan keuangan negara dalam penanganan dampak pandemi COVID-19 pada LKPP belum disusun.

Kemudian realisasi insentif dan fasilitas perpajakan dalam penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Tahun 2020 minimal Rp1,69 triliun tidak sesuai ketentuan.

Selanjutnya, pengendalian pelaksanaan belanja program PC- PEN Rp9 triliun pada 10 K/L belum memadai serta realisasi pengeluaran pembiayaan tahun 2020 Rp28,75 triliun dalam rangka PC-PEN tidak dilakukan bertahap.

Dalam IHPS II Tahun 2020 yang juga diserahkan oleh BPK pada hari ini memuat ringkasan dari 559 laporan hasil pemeriksaan (LHP) termasuk hasil pemeriksaan atas PC-PEN.

"Pemeriksaan atas PC-PEN menunjukkan kepedulian BPK sekaligus hadir dan berperan aktif dalam mengawal pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan efektif,” ujarnya.

IHPS II Tahun 2020 memuat ringkasan dari 28 LHP Keuangan, 254 LHP Kinerja, dan 277 LHP Dengan Tujuan Tertentu (DTT). Dari LHP Kinerja dan DTT tersebut, sebanyak 241 atau 43 persen LHP merupakan hasil pemeriksaan tematik terkait PC-PEN.

Alokasi anggaran PC-PEN pada pemerintah pusat, pemda, BI, OJK, LPS, BUMN, BUMD, dan dana hibah Tahun 2020 yang teridentifikasi oleh BPK sebesar Rp933,33 triliun dengan realisasi Rp597,06 triliun atau 64 persen.

BPK mengapresiasi upaya pemerintah dalam PC-PEN seperti pembentukan gugus tugas penanganan COVID-19, penyusunan regulasi, pelaksanaan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran, serta kegiatan pengawasan atas pelaksanaan PC-PEN.

Di sisi lain, BPK menyimpulkan efektivitas, transparansi, akuntabilitas, kepatuhan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam kondisi pandemi COVID-19 tidak sepenuhnya tercapai.

Hal itu terjadi karena alokasi anggaran PC-PEN dalam APBN belum teridentifikasi dan terkodifikasi secara menyeluruh serta realisasi anggaran PC-PEN belum sepenuhnya disalurkan sesuai yang direncanakan.

Selain itu, pertanggungjawaban dan pelaporan PC-PEN termasuk pengadaan barang dan jasa belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan dan pelaksanaan program dan kegiatan manajemen bencana penanganan pandemi COVID-19 tidak sepenuhnya efektif.

"BPK juga berharap hasil pemeriksaan BPK dapat bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara,” tegasnya dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

KPK Jebloskan Eks Anggota BPK Rizal Djalil ke Lapas Cibinong

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Babak Baru Kasus Penganiyaan M Kece, Dua Oknum Polisi Dikenai Sanksi
Indonesia
Besok Dua Sekolah di Solo Gelar PTM Terbatas
Indonesia
Besok Dua Sekolah di Solo Gelar PTM Terbatas

Pada Senin (6/8) pekan depan akan lebih banyak jumlah sekolah yang menggelar PTM

Dana Abadi Pesantren Bakal Bantu  Pondok Pesantren di Berbagai Daerah
Indonesia
Dana Abadi Pesantren Bakal Bantu Pondok Pesantren di Berbagai Daerah

Yaqut juga mengimbau seluruh pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran bagi pesantren-pesantren di daerah.

Libur Nataru, Penumpang Bandara Internasional Adi Soemarmo Solo Diprediksi Anjlok
Indonesia
Libur Nataru, Penumpang Bandara Internasional Adi Soemarmo Solo Diprediksi Anjlok

"Kami memperkirakan jumlah penumpang pada akhir tahun khususnya Natal dan Tahun Baru 2021 akan turun akibat pandemi COVID-19," ujar Riyaman

BIN Fokus Gelar Vaksinasi di Pesantren
Indonesia
BIN Fokus Gelar Vaksinasi di Pesantren

"Ketahanan NKRI kita ada di sini, sehingga ini menjadi prioritas sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo terkait vaksinasi di kalangan pelajar," kata Budi Gunawan.

Eks Direktur KPK Sebut Respons Dewas Perkuat Dugaan Pelanggaran Hukum Lili Pintauli
Indonesia
Eks Direktur KPK Sebut Respons Dewas Perkuat Dugaan Pelanggaran Hukum Lili Pintauli

Dewas KPK menolak permintaan Novel Baswedan cs melaporkan dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar.

Polda Metro Uji Coba Bike To Work Selama Tiga Hari
Indonesia
Polda Metro Uji Coba Bike To Work Selama Tiga Hari

Polda Metro Jaya akan melakukan uji coba pelaksanaan Bike To Work.

Kerumunan Saat Vaksinasi di GBK Gegara Orang-Orang Enggak Tahu Loket
Indonesia
Kerumunan Saat Vaksinasi di GBK Gegara Orang-Orang Enggak Tahu Loket

Vaksinasi ini dikhususkan bagi pelayan publik karyawan BUMN atau lansia

ITS Bikin Bangunan Lepas Pantai Akuakultur Merangkap Ekowisata Bahari
Indonesia
ITS Bikin Bangunan Lepas Pantai Akuakultur Merangkap Ekowisata Bahari

Nelayan tetap akan memperoleh penghasilan dari budidaya ikan dan ekowisata bahari saat tidak bisa melaut karena cuaca buruk,

Tarik Ulur Waktu Pemilu Dinilai Kontraproduktif
Indonesia
Tarik Ulur Waktu Pemilu Dinilai Kontraproduktif

Tarik ulur jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024 dinilai kontraproduktif.