Headline
  BPK DKI Jakarta Temukan Fakta Mengejutkan Terkait Dana KJP Ibu Yusri Isnaeni, pengguna Kartu Jakarta Pintar (KJP), di Gelanggang Jakarta Utara, Senin (14/12). (Foto: MerahPutih/Fachruddin Chalik)

MerahPutih.Com - Keluhan warga DKI Jakarta terkait tersendat dana Kartu Jakata Pintar (KJP) dan Kartu Mahasiswa Unggul (KMU) terjawab.

Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan DKI Jakarta, miliaran dana untuk peserta didik itu kini masih tersimpan di Bank DKI. BPK DKI Jakarta menemukan rekening penampungan dana sehingga belum dimanfaatkan penerima bantuan.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Ratiyono mengatakan dana KJP yang masih tersimpan di rekening penampungan Bank DKI mencapai Rp130 miliar.

Menurut dia, ada dua kelompok siswa yang tidak mengambil KJP. Ada siswa yang masih bersekolah tetapi belum mengambil bantuan dari KJP, dan ada siswa yang sudah tidak terdaftar lagi di sekolah dan tidak mengambil dana KJP.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat pengesahan APBD DKI
Pembahasan Raperda tentang APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019 (@aniesbaswedan)

"Total Rp130 milliar, memang kenyataannya masih mengendap di Bank DKI," kata Ratiyono saat dihubungi, Selasa (21/5).

Sebagaimana diketahui untuk dana KJP berdasarkan APBD DKI Jakarta 2019 mencapai Rp3,9 triliun.

Ratiyono menuturkan, untuk siswa yang masih terdaftar pihaknya tetap mencairkan dana KJP sesuai dengan nominal yang masih tersimpan. Untuk siswa yang sudah tidak terdaftar, dana KJP itu bakal dikembalikan ke dalam kas daerah.

"Kalau misalnya dulu posisinya 2014 dia masih SD dan sekarang SMP itu tetap dapat, karena dia masih lanjut ya itu hak dia," jelas Ratiyono.

Untuk saat ini, Ratiyono menjelaskan pihaknya masih belum mengetahui berapa jumlah siswa yang belum menerima dana KJP dan berapa dana KJP yang akan dikembalikan ke kas daerah. Pendataan ulang tersebut baru akan selesai pada 29 Mei 2019 mendatang.(Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PKS: Diamnya Jokowi Bermakna Setuju dengan Aksi Moeldoko
Indonesia
PKS: Diamnya Jokowi Bermakna Setuju dengan Aksi Moeldoko

Aksi Moeldoko bisa ditafsirkan diketahui dan disetujui oleh Jokowi

[HOAKS atau FAKTA]: BEM SI Turunkan Jokowi-Maruf Amin
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: BEM SI Turunkan Jokowi-Maruf Amin

Beredar undangan aksi demonstrasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI) di media sosial Facebook yang menyatakan akan menurunkan Jokowi-Maruf Amin dari pimpinan Indonesia. Informasi itu diunggah akun bernama Ryan.

Demo UU Ciptaker Ricuh, Tersangka Pembakaran Truck Satpol PP Masih Pelajar SMA
Indonesia
Demo UU Ciptaker Ricuh, Tersangka Pembakaran Truck Satpol PP Masih Pelajar SMA

Kedua tersangka diketahui masih berstatus pelajar yang duduk di bangku sekolah SMA dan kejar paket C.

Ketika Jokowi Teken PP Royalti, Musisi: Ini Seperti Hadiah Hari Musik Nasional
Indonesia
Ketika Jokowi Teken PP Royalti, Musisi: Ini Seperti Hadiah Hari Musik Nasional

Melalui peraturan ini, para pemakai lagu dan musik seperti restoran, kafe, bioskop hingga pertokoan yang mendayagunakan lagu karya cipta secara komersial diwajibkan untuk membayar royalti.

Hakim Konstitusi Didesak Kabulkan Uji Formil dan Materiil UU KPK Baru
Indonesia
Hakim Konstitusi Didesak Kabulkan Uji Formil dan Materiil UU KPK Baru

Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan uji formil dan uji materiil Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) pada Selasa (4/5) besok.

Nomor Telepon Layanan COVID-19 di Kota Bandung, Termasuk Hotline Puskesmas
Indonesia
Nomor Telepon Layanan COVID-19 di Kota Bandung, Termasuk Hotline Puskesmas

Masyarakat Kota Bandung yang membutuhkan bantuan penanganan COVID-19 bisa menghubungi nomor hotline yang disediakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung melalui Dinas Kesehatan (Dinkes). Layanan ini bisa dihubungi dengan Whatsapp (WA) ke nomor 08112442119 atau telepon ke 119.

Kemenangan Joe Biden Dinilai Lebih Menguntungkan Indonesia
Indonesia
Kemenangan Joe Biden Dinilai Lebih Menguntungkan Indonesia

Peneliti Institute Institute for Development on Economics and Finance (Indef), Zulfikar Rakhmat mengatakan, peluang kerja sama internasional yang menguntungkan kedua belah pihak, baik AS maupun negara lain, akan terbuka jika Joe Biden memenangi kontes demokrasi tersebut.

Pledoi Heru Hidayat Bantah Terima Aliran Dana Rp 10 Triliun dari Kasus Jiwasraya
Indonesia
Pledoi Heru Hidayat Bantah Terima Aliran Dana Rp 10 Triliun dari Kasus Jiwasraya

Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat menegaskan hingga saat ini tidak memiliki harta kekayaan mencapai Rp10 triliun.

Anies Sebut Banjir Rawa Buaya Disebabkan Luapan Kali Mookervaart
Indonesia
Anies Sebut Banjir Rawa Buaya Disebabkan Luapan Kali Mookervaart

“Saya dan Pak Wagub meninjau kondisi di RT 02 RW 01 kelurahan Rawa Buaya yang kemarin menerima limpahan air dari kali Mookervaart," kata Anies

Digusur Ahok, Kampung Akuarium Dibangun Kembali Anies
Indonesia
Digusur Ahok, Kampung Akuarium Dibangun Kembali Anies

Rencana penataan tersebut menggunakan pendekatan community action plan (CAP) atau perencanaan pastisipatif masyarakat.